KOTA BIMA, //TintaPos.Com// – 12 Mei 2026 – Dewan Pengurus Pusat Lembaga Pemantau Kebijakan Daerah Nusa Tenggara Barat (DPP BAPEKA-NTB) membatalkan rencana aksi damai dan beralih melakukan audiensi ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bima pagi ini. Kegiatan yang dikawal langsung oleh Intelkam Polres Bima Kota dan Satpol PP Kabupaten Bima ini berujung tanpa kesepakatan maupun jawaban memuaskan, lantaran pimpinan dan pejabat teknis kunci dinas diketahui tidak berada di tempat.
Pertemuan hanya bisa difasilitasi oleh Sekretaris Dinas PUPR, Ibu Amnah, yang didampingi Kepala Bidang Pengairan. Sementara itu, Kepala Dinas PUPR, Kepala Bidang Cipta Karya, serta seluruh staf teknis yang seharusnya memahami perencanaan dan pengadaan barang, diketahui turut serta dalam agenda “Selasa Menyapa” mendampingi Bupati Bima ke luar kantor. Akibatnya, saat DPP BAPEKA-NTB mempertanyakan rincian rencana pengadaan Alat Berat Excavator dan Mobil Bor Air Tanah Dalam yang disebut sebagai “Pengadaan Siluman”, tidak ada satu pun pejabat yang mampu memberikan penjelasan teknis maupun jawaban memadai.
Ketua Umum DPP BAPEKA-NTB, Tasrif Abdulatif, SH. dan Sekretaris Jenderal Adim, yang memimpin langsung rombongan pemantau, menilai hal ini sangat janggal dan berindikasi sikap menghindar dari pihak dinas. Padahal, undangan dan rencana kegiatan ini sudah disampaikan secara resmi tiga hari sebelum pelaksanaan.
Sekretaris Jenderal DPP BAPEKA-NTB, Adim, menyampaikan kekecewaannya usai pertemuan yang berjalan alot dan tanpa hasil tersebut. Menurutnya, kepergian seluruh pejabat kunci dinas mendampingi Bupati dijadikan alasan, namun pola ini dinilai sengaja dilakukan agar tidak perlu menjawab pertanyaan kritis terkait pengadaan senilai miliaran rupiah tersebut.
“Kami sudah menginformasikan rencana aksi dan audiensi ini 3 hari sebelumnya, secara resmi dan jelas. Tapi apa yang terjadi? Kepala Dinas tidak ada, alasannya mendampingi Bupati kegiatan Selasa Menyapa. Itu kami maklumi. Tapi kenapa Kepala Bidang Cipta Karya yang mengurus perencanaan, kenapa pegawai teknis yang paham pengadaan, semuanya ikut rombongan? Cukup Kepala Dinas saja yang mendampingi, kenapa yang lain harus ikut semua sampai kantor kosong tak ada yang bisa menjawab?” tegas Adim dengan nada kritis.
Adim menegaskan, hal ini semakin menguatkan dugaan awal lembaganya bahwa kedua paket pengadaan besar tersebut benar-benar merupakan Pengadaan Siluman. Pasalnya, saat ditanya dasar kebutuhan, lokasi penggunaan, studi kelayakan, dan mekanisme pengadaannya, Sekretaris Dinas dan Kabid Pengairan yang ada di tempat mengaku tidak memegang data dan tidak mengetahui rinciannya.
“Ini kami yakini adalah cara mereka untuk menghindar. Kepergian seluruh pejabat teknis dan pengambil keputusan itu bukan kebetulan, tapi strategi agar kami tidak bertemu siapa pun yang bisa menjawab. Kalau pengadaan ini sah, jelas, dan sesuai aturan, pasti ada yang berani hadir dan menjelaskan. Karena tidak ada yang berani memberi jawaban, berarti benar apa yang kami temukan: ini pengadaan siluman, tidak berdasar regulasi, tidak ada mekanisme yang jelas, hanya ada angkanya saja tapi tak ada wujud dan kebutuhannya,” tambahnya.
Terkait isu pengalihan tanggung jawab yang kerap dijadikan alasan, Adim secara tegas menegaskan pesan khusus yang ditujukan langsung kepada Kepala Dinas PUPR. Ia menolak keras alasan yang menyatakan bahwa Kepala Dinas yang menjabat saat ini tidak memiliki tanggung jawab karena pengadaan tersebut dilakukan pada masa kepemimpinan pejabat sebelumnya.
“Kami tegaskan kepada Bapak Kepala Dinas, jangan buat alibi. Jangan beralasan bahwa pengadaan ini tidak ada kaitannya dengan Bapak, hanya karena saat proses pengadaan itu dilaksanakan, Bapak belum menjabat sebagai Kepala Dinas. Kami membantah keras alasan itu. Walaupun pengadaan itu terjadi bukan di masa Bapak menjabat, namun tanggung jawab moral atas segala persoalan, aset, dan kebijakan yang ada di lingkungan Dinas PUPR saat ini adalah tanggung jawab Bapak sepenuhnya. Justru karena Bapak Kepala Dinas yang baru, kami berharap Bapak mendukung langkah kami. Bantu kami bongkar segala praktik kejahatan, penyimpangan, dan kebocoran anggaran yang terjadi di masa lalu. Jangan justru Bapak menjadi benteng atau tameng yang menutupi persoalan tersebut, apalagi sampai menghindar dan tidak mau bertanggung jawab,”** tegas Adim dengan nada serius dan tegas.
Menurut Adim, seorang pemimpin baru yang memiliki integritas seharusnya menjadi pihak yang paling pertama mendukung pengungkapan kebenaran, agar aset daerah aman dan tidak ada lagi kerugian di masa mendatang. Sikap menghindar dan mencari alasan masa jabatan justru dinilai semakin menguatkan kecurigaan adanya upaya saling melindungi antar pejabat.
Sementara itu, Ibu Amnah selaku Sekretaris Dinas PUPR berusaha menjelaskan bahwa agenda mendampingi Bupati adalah jadwal rutin dan wajib diikuti pejabat terkait. Ia memohon maaf jika pertemuan hari ini belum bisa memberikan jawaban rinci, dan berjanji akan menyampaikan seluruh pertanyaan serta pesan tegas dari BAPEKA-NTB kepada Kepala Dinas serta pejabat terkait saat mereka kembali.
Namun penjelasan tersebut tidak memuaskan pihak pemantau. Adim menegaskan, kejadian hari ini semakin memperkuat dugaan penyimpangan. Sikap menghindar dan alasan-alasan yang dikemukakan dianggap sebagai bukti nyata bahwa pengadaan tersebut tidak berjalan di jalur yang benar dan berpotensi merugikan keuangan daerah.
“Hari ini kami tidak dapat titik temu, kami tidak dapat jawaban. Tapi kami dapat bukti nyata sikap mereka. Menghindar itu jawaban. Menghilang saat ditanya itu pengakuan. Kami akan terus kawal, kami tidak akan diam. Pengadaan siluman ini harus dibongkar, harus jelas, dan harus dipertanggungjawabkan. Uang rakyat tidak boleh dipermainkan, dan jangan pernah berpikir tanggung jawab bisa lewat begitu saja hanya karena ganti pejabat,” pungkas Adim.
Kegiatan berakhir tanpa kesepakatan jadwal ulang maupun penjelasan teknis. Suasana berjalan aman berkat pengamanan ketat, namun meninggalkan pertanyaan besar dan kecurigaan mendalam mengenai transparansi pengelolaan anggaran di Dinas PUPR Kabupaten Bima. DPP BAPEKA-NTB mengancam akan mengambil langkah lebih lanjut jika dalam waktu dekat tidak ada kejelasan dan jawaban resmi serta tanggung jawab nyata dari pihak dinas.
Red.
