RIOKASYTERWANDRA, S.Sos, MM Kasatpol PP, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kuantan Singingi

WFH Resmi Berlaku di Bondowoso, Bupati Abdul Hamid Wahid Tekan Biaya dan Genjot Digitalisasi

- Penulis

Jumat, 10 April 2026 - 01:33

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BONDOWOSO, //TintaPos.Com// – Pemerintah Kabupaten Bondowoso resmi menggulirkan langkah besar dalam reformasi birokrasi. Bupati Abdul Hamid Wahid menerbitkan Surat Edaran Nomor: 100.3.4.2/120/430/2026 yang menandai transformasi signifikan budaya kerja Aparatur Sipil Negara (ASN).

Kebijakan tersebut memperkenalkan sistem kerja fleksibel, termasuk penerapan Work From Home (WFH) bagi ASN. Mulai 6 April 2026, ASN di lingkungan Pemkab Bondowoso dijadwalkan bekerja dari rumah setiap Jumat.

“Penerapan WFH bukan sekadar kebijakan relaksasi, melainkan strategi untuk mempercepat modernisasi birokrasi,” ujarnya saat ditemui pada Kamis (09/04/2026)

Pemerintah daerah menargetkan peningkatan penggunaan teknologi digital melalui aplikasi presensi berbasis geotagging serta penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Selain itu, kebijakan ini diharapkan mampu menekan biaya operasional kantor, seperti konsumsi listrik, air, dan bahan bakar minyak. Upaya ini juga sejalan dengan komitmen ramah lingkungan melalui pengurangan mobilitas kendaraan,” katanya.

Baca Juga:  *WALHI NTT KECAM BUPATI LEMBATA GUNAKAN NAMA WARGA DAN TOKOH AGAMA TANPA IZIN DEMI MELOLOSKAN PROYEK GEOTERMAL*

Meski mengusung fleksibilitas kerja, pemerintah menegaskan bahwa layanan publik tetap menjadi prioritas utama. Sejumlah pejabat dan unit layanan vital diwajibkan tetap bekerja dari kantor (Work From Office/WFO).

Dalam kebijakan yang sama, Bupati juga menetapkan langkah penghematan anggaran secara signifikan. Perjalanan dinas dalam negeri dibatasi maksimal 50 persen, sementara perjalanan luar negeri dipangkas hingga 70 persen.

Penghematan anggaran ini akan dialihkan untuk mendukung program prioritas daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik,” imbuhnya.

Pemkab Bondowoso memastikan kebijakan ini tidak mengurangi kinerja ASN. “Evaluasi akan dilakukan setiap dua bulan dengan menekankan bahwa kinerja ASN tetap terukur berbasis output kerja, bukan sekadar kehadiran fisik,” pungkasnya.

(Eko,Tp)

Berita Terkait

Aktivitas PETI di Sijunjung Tak Terbendung, Adanya Dugaan Oknum Polisi Jadi Pemodal
Masyarakat Koto Baru Menanti Keadilan, Pemkab Kuansing Gelar Rapat Penyelesaian Persoalan dengan PT RAPP
BAPEKA-NTB: BERDASARKAN DATA BPJS KETENAGAKERJAAN BIMA — PT PRIBUMI CAHAYA AGUNG UTAMA HANYA BERI 2 DARI 4 PROGRAM JAMINAN SOSIAL, ANCAMAN PENUTUPAN OPERASIONAL
RIBUAN MASYARAKAT DAN LEMBAGA ADAT KOTO BARU TANAM BIBIT SAWIT DI LAHAN ULAYAT YANG DIKUASAI PT RAPP
WARGA LAPORKAN DUGAAN PENCEMARAN SUNGAI AMUT OLEH LIMBAH CAIR PKS PT MAS DI TANJUNG PAUH
Kunjungi Posko Karhutla 04 Sako, Kapolres Banyuasin Beri Dukungan dan Apresiasi kepada Petugas
KETUA RT WINDRA KECEWA: LURAH TIDAK TEGAS SANKSI PENYIMPANGAN KOORDINATOR EL, SEAKAN MEMBERIKAN RUANG PENGAMBILAN JABATAN
Proyek Rp344 Juta Tanpa Papan, Lalu Ditempel di Pohon — BAPEKA-NTB: Itu Melanggar Semua Aturan.Di Sorot Pinjam Perusahaan
Berita ini 10 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 30 Agustus 2026 - 15:22

KETUA UMUM GARDA MUDA REVOLUSIONER SIAP TINDAK LANJUTI TEMUAN DUGAAN PELANGGARAN LINGKUNGAN, SOMASI PT PELITA INSAN TIMUR

Selasa, 25 Agustus 2026 - 10:57

Dukung Fakta Media Tinta Pos, LSM NTB Akan Usut Tuntas & Laporkan Jaringan TPPO Vina ke Mabes Polri

Senin, 24 Agustus 2026 - 13:36

KSATRIA MUDA MERAH PUTIH KOTA BIMA AKBAR INVALIDE BANGUN GERAKAN BERSAMA KELUARGA KORBAN — DESAK CV. GARUDA BERTANGGUNG JAWAB ATAS BURUH HARIAN CACAT PERMANEN

Minggu, 23 Agustus 2026 - 08:04

Akbar Invalide Kritik Keras Kinerja Kejari Bima, Soal Sera Suba Dinilai Jalan di Tempat.

Jumat, 21 Agustus 2026 - 00:57

KABAG PBJ KOTA BIMA IRWANSYAH, MAP BUKA SUARA TEGAS: SAYA TIDAK BERWENANG MENGUBAH DPA MAUPUN PANGKAS ANGGARAN — PROYEK RSUD PROSES PENGADAAN CACAT KARENA RUP TIDAK SESUAI DPA

Rabu, 19 Agustus 2026 - 09:47

BAPEKA-NTB HADIR DI RDP DPRD KOTA BIMA, SELURUH ANGGOTA KOMISI I HADIR — JANJI EVALUASI & SIAP KELUARKAN REKOMENDASI PENGHENTIAN SEMENTARA, DESAK DPRD LAPORKAN TINDAK PIDANA PERUSAKAN ASET DAN PELANGGARAN ATURAN CSR

Selasa, 18 Agustus 2026 - 12:13

BARA NTB GELAR AKSI SOROTI BOBROKNYA MANAJEMEN PT PLN NUSA DAYA NTB, DESAK PEMBERHENTIAN DIREKTUR HINGGA EVALUASI TOTAL SISTEM KERJA

Sabtu, 15 Agustus 2026 - 05:26

Aliansi Cyber Pers Aktivis Indonesia Soroti Dugaan Penyelewengan Bantuan Bencana: Transparansi dan Integritas Harus Dikawal

Berita Terbaru