Bekasi //TintaPos.Com// – Massa aksi menggelar unjuk rasa di depan kompleks Pemerintah Kota Bekasi, Jalan Ahmad Yani, Marga Jaya, pada Rabu siang, 16 April 2026, sekitar pukul 13.49 WIB.
Dalam foto yang beredar, terlihat seorang peserta aksi membentangkan spanduk putih bertuliskan: “TOP PEMBINA BUMD 2026!! MINIM EMPATI KORBAN LEDAKAN SPBE CIMUNING KOTA BEKASI”. Aksi berlangsung di jalur lambat depan kantor wali kota, dengan penjagaan lalu lintas dan tanpa laporan kericuhan.
Spanduk tersebut menyorot kontras antara penghargaan yang baru diterima kepala daerah dengan kondisi para korban ledakan di Cimuning.
Latar Belakang: Ledakan SPBE Cimuning
Ledakan dan kebakaran besar terjadi di Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) di Jalan Cinyosog, Kelurahan Cimuning, Kecamatan Mustikajaya, pada 1 April 2026 sekitar pukul 20.00–21.30 WIB. Insiden dipicu dugaan kebocoran gas yang kemudian menyulut api dan merembet ke permukiman padat di sekitarnya.
Data hingga 9 April 2026 mencatat total 22 korban, terdiri dari sekitar 2 pekerja SPBE, 16 warga sekitar, dan 4 orang meninggal dunia. Sebagian besar mengalami luka bakar serius antara 50–70 persen, bahkan ada yang mencapai 90 persen. Sekitar 50 kepala keluarga atau 150 jiwa harus mengungsi, dengan kerusakan terdampak seluas sekitar 2.000 meter persegi.
Pemerintah Kota Bekasi sebelumnya menyatakan akan menanggung seluruh biaya pengobatan korban, termasuk di luar skema BPJS jika diperlukan, dan membuka posko bantuan bersama operator SPBE.
Momentum Penghargaan
Tiga hari sebelum aksi, pada Senin 13 April 2026 di Jakarta, Wali Kota Bekasi Tri Adhianto dianugerahi penghargaan sebagai Top Pembina BUMD 2026 dalam ajang TOP BUMD Awards 2026. Penghargaan diberikan atas perannya membina dan mendorong kinerja BUMD Kota Bekasi agar lebih profesional dan inovatif.
Dalam keterangan persnya, Tri Adhianto menyebut penghargaan itu sebagai hasil kerja kolektif dan bukan alasan untuk berpuas diri.
Isu yang Disuarakan Massa
Dari narasi spanduk, massa menilai pemerintah kota “minim empati” karena perayaan prestasi BUMD dinilai tidak sejalan dengan penanganan korban yang masih dirawat intensif dan warga yang kehilangan rumah.
Dalam beberapa pekan terakhir, kritik serupa juga muncul di media lokal, menyoroti lambatnya realisasi santunan, kebutuhan trauma healing bagi anak-anak korban, serta desakan audit keselamatan SPBE yang sudah beroperasi sejak 2009 di tengah permukiman yang kian padat.
