TOLITOLI, //Tintapos.com// – Perum Bulog Cabang Tolitoli menyatakan komitmennya untuk terus menyerap hasil panen petani lokal dalam rapat kerja bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolitoli yang digelar pada Senin, 20 April 2026.
Kepala Bulog Tolitoli, Zahnaz Abdeli, menyampaikan bahwa pihaknya membuka kesempatan seluas-luasnya bagi petani, kelompok tani, hingga mitra penggilingan padi untuk menjual hasil produksi mereka.
Menurutnya, Bulog tidak pernah membatasi pembelian beras dari masyarakat dan akan berupaya menyerap hasil panen sebanyak mungkin guna menjaga kestabilan harga di tingkat petani.
Terkait informasi yang beredar mengenai masuknya beras dari Makassar, Zahnaz menjelaskan bahwa hal tersebut merupakan bagian dari distribusi stok antarwilayah atau mutasi beras regional, bukan pembelian baru dari luar daerah.
Ia menyebut Kabupaten Tolitoli termasuk wilayah dengan kategori defisit, sehingga memperoleh pasokan dari daerah yang memiliki kelebihan stok untuk menjaga ketersediaan pangan.
“Beras yang masuk merupakan pengadaan tahun sebelumnya yang didistribusikan kembali untuk menjaga stok,” ujarnya.
Bulog juga memastikan bahwa penyerapan beras petani lokal tetap berjalan meskipun terdapat tambahan stok dari luar daerah. Saat ini, kapasitas gudang Bulog Tolitoli mencapai sekitar 8.500 ton, dengan stok yang terisi sekitar 3.500 ton.
Pada tahun 2026, Bulog Tolitoli ditargetkan menyerap 750 ton beras. Hingga April, realisasi penyerapan telah mencapai sekitar 327 ton atau sekitar 43 persen dari target yang ditetapkan.
Bulog menegaskan akan terus melakukan pembelian beras petani sepanjang memenuhi standar kualitas dan sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Selain itu, kerja sama juga dibuka bagi pelaku usaha maupun pihak lain yang memenuhi ketentuan.
Sementara itu, pimpinan DPRD Tolitoli, Risman, menyampaikan bahwa distribusi beras dari luar daerah merupakan bagian dari kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan pangan.
Rapat kerja tersebut turut dihadiri sejumlah instansi teknis, di antaranya perwakilan pemerintah daerah, dinas pertanian, serta dinas ketahanan pangan.
