KOTA BIMA, //TINTAPOS.COM// ,Kamis,22/01/2026– Di tengah kebijakan penghematan besar-besaran dan alasan keterbatasan keuangan daerah yang dijadikan dasar pemotongan hak pegawai, rombongan besar anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bima justru terlihat berangkat ramai-ramai melakukan kunjungan kerja ke Pulau Bali. Langkah ini langsung memicu pertanyaan tajam dan kritik dari publik, dinilai sangat kontradiktif dan tidak selaras dengan semangat efisiensi yang selama ini digaungkan sendiri oleh lembaga legislatif tersebut.
Berdasarkan data yang dihimpun, rombongan ini terdiri dari seluruh anggota dari Komisi I, Komisi II, dan Komisi III DPRD Kota Bima, lengkap dengan staf pendamping. Kegiatan berlangsung beberapa hari, dengan agenda resmi disebut sebagai studi banding dan penyerapan ilmu pemerintahan ke Kabupaten Badung serta Kantor Badan Kepegawaian Negara (BKN) Kantor Wilayah X Bali-Nusa Tenggara.
Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kota Bima, Ihya Ghazali, membenarkan keberangkatan rombongan tersebut. Saat dikonfirmasi, ia hanya menjelaskan bahwa masing-masing komisi memiliki tujuan instansi yang berbeda, namun tidak merinci berapa total biaya yang dikeluarkan dari APBD untuk perjalanan dinas massal ini, serta apa hasil nyata yang akan dibawa pulang untuk masyarakat.
“Benar, seluruh anggota Komisi I, II dan III berangkat ke Bali. Masing-masing ada tujuan OPD yang dikunjungi. Rencananya Sabtu ini sudah kembali ke Bima,” ujar Ihya singkat, tanpa merinci rincian anggaran dan urgensi kegiatan tersebut.
Yang menjadi sorotan utama masyarakat adalah waktu pelaksanaannya. Belum lama ini, DPRD Kota Bima bersama Pemerintah Daerah secara resmi menyepakati kebijakan efisiensi anggaran yang ketat. Kebijakan itu mencakup pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi ASN sebesar 20 persen, penyesuaian hak pegawai, hingga evaluasi tunjangan anggota dewan sendiri, dengan alasan kondisi fiskal daerah sangat sulit dan pendapatan berkurang drastis .
Namun, di saat hak-hak pegawai dipangkas demi menabung uang daerah, justru anggaran tersedia untuk membiayai perjalanan dinas puluhan orang ke luar pulau. Masyarakat bertanya-tanya, apakah materi yang dipelajari di Bali tidak bisa didapatkan melalui rapat daring, konsultasi jarak jauh, atau mengundang narasumber datang ke Bima dengan biaya jauh lebih murah?
“Kami kecewa. Di satu sisi pegawai dipotong haknya dikatakan uang habis, tapi di sisi lain dewan ramai-ramai ke Bali. Ini contoh yang tidak tepat. Efisiensi harus dimulai dari diri sendiri, bukan hanya membebankan ke bawah,” ujar salah satu warga yang meminta namanya tidak disebut.
Selain masalah prinsip efisiensi, muncul pula pertanyaan tentang urgensi dan kualitas hasil kunjungan. Banyak pengamat menilai, pola kunjungan kerja massal ke daerah wisata seperti Bali sering kali lebih banyak sisi seremonial dan perjalanan, dibandingkan manfaat nyata yang bisa diterapkan langsung di Kota Bima.
“Selama ini pola seperti ini sering berulang. Pulang ke daerah laporan hanya ‘sudah belajar’, tapi tidak ada perubahan kebijakan atau program konkret. Kalau hanya untuk foto dan kenang-kenangan, uang rakyat sayang sekali dihabiskan,” tambah pengamat sosial setempat.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada rincian resmi berapa total biaya perjalanan, akomodasi, dan konsumsi yang dikeluarkan untuk kegiatan ini, serta belum ada penjelasan rinci apa yang akan diterapkan dari hasil kunjungan ke Kabupaten Badung dan BKN tersebut. Publik menunggu: apakah hasil studi banding ini setara dengan pengorbanan pemotongan hak pegawai yang sudah dilakukan sebelumnya?.
Red.
