Padang, //TintaPos.Com// – 30 Maret 2026 — Dugaan ketidaksesuaian data penerima bantuan korban banjir di Kelurahan Kurao Pagang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, memicu keresahan warga.
Sejumlah tokoh masyarakat yang terdiri dari Ketua RW IV, RW IX, serta 11 Ketua RT mendatangi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kota Padang untuk meminta klarifikasi atas data yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi lapangan.
Warga menilai hasil verifikasi penerima bantuan tidak mencerminkan fakta riil.
Beberapa rumah yang mengalami kerusakan akibat banjir justru tidak terdata sebagai penerima bantuan, sementara rumah yang dinilai tidak terdampak signifikan malah masuk dalam daftar penerima.
Sorotan utama disampaikan terhadap wilayah Kampung Baru Berok dan Tanjung Berok, yang disebut sebagai kawasan terdampak cukup parah, namun banyak warganya tidak tercantum dalam data resmi.
Kondisi ini menimbulkan kekecewaan dan berpotensi memicu kecemburuan sosial di tengah masyarakat.
Perwakilan warga menegaskan bahwa penentuan kategori kerusakan rumah seharusnya mengacu pada regulasi yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008, serta Peraturan Kepala BNPB Nomor 4 Tahun 2013. Namun, implementasi di lapangan dinilai tidak sesuai dengan ketentuan tersebut.
Warga mendesak agar dilakukan pendataan ulang secara transparan dengan melibatkan RT dan RW sebagai pihak yang memahami kondisi riil masyarakat.
Mereka juga menyampaikan ultimatum bahwa apabila tidak ada langkah konkret dari pemerintah, sekitar 600 warga siap melakukan aksi turun ke jalan.
Menanggapi hal tersebut, pihak Dinas Perkim melalui Kepala Bidang Perumahan menyatakan kesiapan untuk melakukan validasi ulang data penerima bantuan dalam waktu dekat.
Pendataan ulang direncanakan dilakukan paling lambat dalam waktu satu minggu.
Situasi ini menempatkan Pemerintah Kota Padang pada posisi krusial untuk memastikan transparansi dan akurasi data, guna mencegah potensi konflik sosial serta menjamin bantuan pemerintah tepat sasaran bagi masyarakat terdampak.
