Padang Pariaman //TintaPos.Com// — Sejumlah persoalan publik di Kabupaten Padang Pariaman kembali menjadi sorotan. Mulai dari kondisi pasar rakyat, penanganan bencana, hingga arah pembangunan daerah, masyarakat menilai perlunya perhatian dan langkah konkret dari pemerintah serta wakil rakyat.
Fikri Nurul Ihsan, putra daerah Padang Pariaman, menyampaikan bahwa kondisi pasar rakyat di beberapa wilayah dinilai belum menunjukkan perbaikan signifikan. Ia menyebutkan, masih ditemukan fasilitas pasar yang kurang memadai, seperti kondisi lapak yang panas, becek, dan tidak tertata.
Di sisi lain, pedagang tetap dikenakan retribusi secara rutin. Hal ini memunculkan pertanyaan dari masyarakat terkait transparansi dan pemanfaatan dana retribusi tersebut.
“Masyarakat berharap retribusi yang dipungut dapat dikembalikan dalam bentuk peningkatan fasilitas, kebersihan, keamanan, dan pengelolaan pasar yang lebih baik,” ujarnya.
Selain itu, isu rencana investasi atau pengembangan pasar juga menjadi perhatian. Masyarakat mengingatkan agar setiap kebijakan tetap mengutamakan kepentingan pedagang kecil serta memastikan pemerintah tetap memegang kendali dalam pengelolaannya.
Persoalan lain yang turut disorot adalah penanganan bencana banjir dan longsor yang terjadi di sejumlah wilayah. Dampak bencana tersebut disebut telah merusak lahan pertanian dan memengaruhi perekonomian masyarakat, khususnya petani.
Menurutnya, diperlukan langkah konkret dan berkelanjutan dari pemerintah untuk pemulihan pascabencana, agar masyarakat tidak semakin terbebani secara ekonomi.
Di tengah kondisi tersebut, pembangunan kawasan Tarok City juga menjadi perhatian publik. Masyarakat meminta kejelasan terkait status lahan, khususnya yang berkaitan dengan tanah ulayat serta perlindungan hak masyarakat nagari.
“Kejelasan informasi dan keterbukaan menjadi penting agar tidak menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat,” tambahnya.
Lebih lanjut, peran lembaga legislatif seperti DPRD kabupaten, DPRD provinsi, hingga perwakilan di tingkat pusat juga menjadi sorotan. Masyarakat berharap wakil rakyat dapat menjalankan fungsi pengawasan dan penyaluran aspirasi secara optimal, terutama dalam menyikapi persoalan yang dihadapi masyarakat.
Padang Pariaman dinilai memiliki potensi besar untuk berkembang. Namun demikian, masyarakat menilai dibutuhkan keberpihakan kebijakan, ketegasan, serta langkah nyata dari seluruh pemangku kepentingan guna menjawab berbagai tantangan yang ada.
Rilisan ini menjadi bentuk penyampaian aspirasi masyarakat yang menginginkan adanya perbaikan tata kelola serta kehadiran pemerintah yang lebih dirasakan secara langsung.
(*Ziqro)
