Kota Bima NTB //TintaPos.Com – Peguyuban Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (P-MAKI) wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) merilis analisis kritis dan teknis terhadap Proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di perlintasan Jalan Gajah Mada, Kota Bima, yang mencakup wilayah dari SMA 4 hingga sambungan rumah warga. Dalam analisis tersebut, P-MAKI NTB menyoroti ketidaksinkronan antara dokumen Detail Engineering Design (DED) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB), serta potongan harga lebih dari 20% dalam kontrak yang dinilai berpotensi merusak kualitas dan keberlanjutan layanan air minum bagi masyarakat.
Berdasarkan hasil kajian P-MAKI NTB, DED proyek ini disusun secara lengkap dan sistematis, memenuhi kaidah perencanaan konstruksi. Dokumen tersebut mencantumkan komponen vital, termasuk jaringan pipa HDPE Ø6” sepanjang ±3.971 meter sebagai pipa transmisi distribusi primer, pipa distribusi Ø4” untuk jalur sekunder, delapan titik gate valve, dua unit sumur bor dengan kedalaman ±100 meter, sistem pompa distribusi beserta panel kontrol, perlintasan jembatan pipa, pembangunan rumah panel, dan pagar pengaman. DED juga memuat peta jaringan, detail junction, aksesoris perpipaan, potongan struktur, hingga gambar teknis skala 1:50 untuk bangunan pendukung, yang dirancang sebagai satu kesatuan hidrolik dari titik produksi hingga sambungan rumah.
Segmen pekerjaan yang dimulai dari koridor SMA 4 sebagai titik penting trase distribusi utama mencakup serangkaian tahapan teknis. Mulai dari pengukuran dan setting out trase, galian sesuai standar kedalaman, pemasangan bedding pasir dan perataan dasar galian, penggelaran dan penyambungan pipa dengan metode butt fusion, pemasangan thrust block pada belokan, air valve di titik elevasi tinggi, wash out di titik rendah, penimbunan kembali dan pemadatan, hingga pengembalian perkerasan jalan. Sepanjang lintasan ini, delapan unit gate valve dipasang di titik percabangan dan zona kontrol untuk fungsi isolasi saat kebocoran atau perawatan. Dari jalur utama Ø6”, jaringan bercabang menjadi distribusi sekunder Ø4” menuju permukiman, dilengkapi valve chamber dan aksesoris untuk menjaga stabilitas tekanan.
Analisis teknis juga menyoroti aspek biaya material yang signifikan. Jika sistem menggunakan pompa distribusi dengan tekanan ±5 bar, pipa minimal harus memiliki spesifikasi PN 8 atau PN 10 sebagai faktor keamanan, yang berdampak pada harga pipa sebesar Rp 450.000 per meter. Simulasi perhitungan menunjukkan, biaya pengadaan pipa utama saja mencapai sekitar Rp 1,78 miliar (3.971 m × Rp 450.000), yang hampir separuh dari nilai kontrak. Belum termasuk biaya pekerjaan sipil galian dan pemadatan, valve dan aksesoris, sumur bor dalam, pompa dan panel kontrol, rumah panel dan pagar, serta perlintasan jembatan pipa. Sistem kemudian masuk ke jaringan tersier untuk menjangkau gang dan blok permukiman, dengan tahapan pemasangan tapping saddle, pipa servis diameter kecil, stop kran pelanggan, water meter, dan box pelindung meter, yang harus memenuhi standar tekanan layanan minimal agar suplai stabil hingga jam puncak.
Masalah krusial muncul ketika nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp 3,5 miliar dan nilai kontrak Rp 2,7 miliar dibandingkan dengan kebutuhan riil berdasarkan volume DED. Jika seluruh spesifikasi direalisasikan penuh, estimasi biaya konstruksi berpotensi mendekati atau melampaui HPS. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah desain terlalu ambisius terhadap pagu anggaran, atau HPS sejak awal tidak berbasis harga pasar aktual?
“Yang lebih memrihatinkan, meskipun anggaran sudah dinilai kurang memadai, penawaran kontrak dilakukan dengan potongan lebih dari 20%. Ketidaksinkronan antara DED dan RAB, ditambah potongan harga yang signifikan, berisiko menimbulkan sejumlah masalah: penurunan spesifikasi material, pengurangan volume pekerjaan, ketidaksesuaian antara gambar desain dan realisasi lapangan, hingga penurunan kualitas tekanan layanan air minum,” ujar perwakilan P-MAKI NTB dalam rilis analisisnya, Rabu (22/5).
Dalam sistem penyediaan air minum, lanjutnya, kompromi teknis bukan hanya berdampak pada angka anggaran, tetapi juga pada keberlanjutan pelayanan publik yang handal bagi masyarakat. Oleh karena itu, P-MAKI NTB memberikan sejumlah rekomendasi untuk menjaga integritas proyek, antara lain: melakukan audit kesesuaian DED dengan pekerjaan terbangun dari SMA 4 hingga sambungan rumah, verifikasi panjang pipa aktual, uji tekanan sistem distribusi, serta evaluasi metode perhitungan HPS.
“Ukuran keberhasilan pembangunan infrastruktur publik bukan hanya pada kelengkapan dokumen perencanaan, melainkan pada kesesuaian antara desain, anggaran, dan realisasi layanan yang benar-benar mengalir sampai ke rumah masyarakat Kota Bima,” tegas P-MAKI NTB.
Hingga saat ini, P-MAKI NTB berharap pihak terkait, termasuk pemerintah daerah Kota Bima dan pelaksana proyek, dapat menindaklanjuti temuan dan rekomendasi ini untuk memastikan proyek SPAM tersebut berjalan sesuai standar dan memberikan manfaat maksimal bagi warga.
Red. .
(Adim TP-NTB)
