Kota Bima, NTB //TintaPos.Com// – Fenomena maraknya operasional Bus dan Travel tanpa izin resmi di wilayah Kota Bima telah mencapai titik kritis dan memicu keprihatinan serius. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bima melalui Komisi III secara tegas mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Bima untuk menjalankan kewenangan penuhnya dalam menindak praktik angkutan ilegal yang dinilai merugikan negara, melanggar regulasi, serta membahayakan keselamatan publik.
Informasi ini disampaikan melalui Media Suara Bima, menyusul digelarnya Rapat Koordinasi Lintas Instansi yang berlangsung pada Rabu (15/04/2026) di Kantor DPRD Kota Bima. Forum ini dihadiri oleh perwakilan Dinas Perhubungan, DPMPTSP, PT Jasa Raharja, Bidang Tata Ruang PUPR, hingga Satpol PP.
Secara yuridis dan teknis, keberadaan angkutan tanpa izin merupakan pelanggaran terhadap tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Hal ini tidak hanya mencederai aspek legalitas, tetapi juga menciptakan distorsi pasar dan ketidakadilan bagi pelaku usaha yang telah mematuhi regulasi. Selain itu, parkir yang tidak teratur dan operasional yang tidak diawasi memperburuk tata ruang lalu lintas serta meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas.
ASPEK PERLINDUNGAN DAN JAMINAN HUKUM
Kepala PT Jasa Raharja Cabang Bima, Bramantyo Hadi Prasetio, memaparkan secara teknis bahwa konsep perlindungan hukum bagi penumpang hanya dapat dijamin jika armada beroperasi sesuai koridor hukum.
“Secara prinsip, jaminan perlindungan asuransi kecelakaan lalu lintas hanya berlaku bagi angkutan yang memenuhi syarat administratif dan teknis. Jika tidak memiliki legalitas dan tidak memenuhi kewajiban iuran, maka perlindungan terhadap penumpang menjadi tidak pasti. Ini adalah aspek krusial yang menyangkut hak dasar keselamatan masyarakat,” tegas Bramantyo.
PEMKOT MEMILIKI WEWENANG MUTLAK
Forum menegaskan, berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan aturan perhubungan yang berlaku, Pemerintah Kota memiliki otonomi dan kewenangan penuh untuk melakukan penegakan aturan di wilayahnya. Toleransi terhadap pelanggaran tidak lagi bisa dibenarkan.
“Kewenangan penertiban ada di tangan Pemkot. Tidak bisa lagi ada alasan untuk berkelit. Praktik ilegal ini merugikan pendapatan daerah dan melanggar hukum. Maka, penindakan tegas adalah sebuah keharusan,” tegas forum.
Sebagai tindak lanjut, disepakati langkah penegakan hukum yang terintegrasi dan berjenjang. Mulai dari pembinaan, teguran tertulis, hingga tindakan represif berupa penindakan langsung di lapangan dengan melibatkan Satpol PP dan Satuan Lalu Lintas.
Langkah strategis ini diharapkan mampu memulihkan ketertiban sektor transportasi, menciptakan iklim usaha yang sehat, serta menjamin kepastian hukum dan perlindungan maksimal bagi masyarakat Kota Bima.
Red.
