Sikap Diam Kapolsek Singingi Hilir Iptu Alfredo Terkait Maraknya Pemurnian Emas Ilegal Menuai Sorotan

- Penulis

Jumat, 30 Oktober 2026 - 10:17

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

KUANTAN SINGINGI – Komitmen penegakan hukum terhadap mata rantai Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayah Kecamatan Singingi Hilir kembali dipertanyakan publik. Hal ini mengemuka setelah Kapolsek Singingi Hilir, Iptu Alfredo K. Taban, S.H., memilih bungkam dan tidak menanggapi konfirmasi yang dilayangkan oleh awak media terkait menjamurnya aktivitas tempat pemurnian emas ilegal di wilayah hukumnya.rabu, 29/10/2026.

Berdasarkan informasi yang dihimpun oleh wartawan baru-baru ini, sedikitnya terdapat 4 titik lokasi pemurnian emas ilegal yang tersebar di wilayah Kecamatan Singingi Hilir yang bebas beroperasi di kawasan Desa Koto Baru. Tempat-tempat pengolahan tanpa izin ini dikeluhkan warga karena memicu polusi asap berbahaya yang diduga mengandung residu kimia merkuri di dekat pemukiman.

Sayangnya, saat awak media mencoba menghubungi dan melayangkan pertanyaan konfirmasi resmi terkait upaya penertiban titik-titik ilegal tersebut, Iptu Alfredo tidak memberikan respons atau tanggapan apa pun hingga rilis berita ini dipublikasikan.

Sikap bungkam dari pucuk pimpinan kepolisian sektor Singingi Hilir tersebut menuai kritik tajam dari berbagai elemen masyarakat dan aktivis lingkungan lokal. Warga menilai, sikap enggan memberikan keterangan di tengah maraknya dugaan aktivitas penampungan emas ilegal ini bertolak belakang dengan semangat transparansi dan pelayanan publik Polri.

Baca Juga:  Banjir Bandang Sarolangun Rendam Ratusan Rumah, UAR Jambi Turun Tangan

“Kami sangat menyayangkan jika aparat di tingkat sektor terkesan menutup diri dari konfirmasi media. Sikap diam ini justru memicu tanda tanya besar di tengah masyarakat, apakah ada pembiaran atau lemahnya pengawasan terhadap para cukong pemurnian emas di Singingi Hilir,” ungkap salah seorang perwakilan warga yang meminta identitasnya dirahasiakan.

Masyarakat menegaskan bahwa keberadaan tempat pemurnian emas di tingkat desa merupakan jantung ekonomi yang memberi napas bagi para pelaku dompeng ilegal di hulu sungai. Tanpa adanya tindakan hukum tegas dari Polsek Singingi Hilir terhadap jaringan penampung ini, mata rantai pengrusakan lingkungan di Kuansing tidak akan pernah terputus.

Merespons buntunya komunikasi tersebut, warga mendesak Kapolres Kuantan Singingi untuk segera mengevaluasi kinerja jajaran Polsek Singingi Hilir. Masyarakat menuntut tindakan konkret berupa penggerebekan total di seluruh titik pemurnian emas ilegal dan penegakan hukum yang transparan tanpa pandang bulu demi mengembalikan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. ***

Berita Terkait

UCAPAN SELAMAT DAN SUKSES Atas Terpilihnya Bapak Eldan M. Nur, S.Sos. Sebagai Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Rontu, Kota Bima,Masa Bakti 2026–2031.
Penertiban PETI di PT KTBM, PETI di Desa Saik dan Peboun Kapan?
Sampaikan Pesan Plt Bupati Kuantan Singin , Pj Sekretaris Daerah Drs. Muradi , M.Si tegaskan Muhammadiya Mitra strategis Pemerintah Kabupaten Kuansing dalam Pembangunan
Wujud Kepedulian Sosial, Insan Pers Gelar Jumat Berkah Bagikan Sembako di Desa Sigaruntang untuk Masyarakat yang Membutuhkan
Pabrik Disegel Satgas PKH, Kuasa Hukum PT GSL Eddy Ramadhan Buka Suara: Kami Kaget dan Sudah Bayar Sanksi Administratif
Wamenhut dan Satgas PKH Turun Langsung ke Kuansing: Kuasai Kembali Lahan PT GSL 42 Hektare dan Serahkan SK Pencabutan Izin PT RAPP Seluas 338.536 Hektare
Anggota DPRD Sampaikan Laporan Hasil Reses Masa Sidang Ketiga 2025–2026 pada Paripurna ke-32
Harlah ke-81 PGRI, Pj Sekda Kuansing Hadiri Tabligh Akbar Bersama Ketua MUI Provinsi Riau
Berita ini 12 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 09:55

CaLK 2025 Ungkap Belanja Modal Rp498,65 Juta di Lahan Pribadi Bupati Bima, Terjadi Kekurangan Volume Rp50,53 Juta

Jumat, 20 November 2026 - 10:31

Tanah Sengketa Dikembalikan, Sekjen Adim BAPEKA-NTB: “Lahan Berkurang, Maka Volume Kolam Retensi Pasti Berkurang — Fungsi Pengendalian Banjir Jadi Dipertanyakan!”

Kamis, 19 November 2026 - 06:42

DPP BAPEKA-NTB Resmi Laporkan PPK dan Pihak Terkait ke Kejaksaan Negeri Bima — Dugaan Tindak Pidana Korupsi Proyek Pedestrian Rp 2,2 Miliar

Kamis, 19 November 2026 - 02:08

PROYEK PEDESTRIAN RP 2,2 MILIAR — DIPECAH, LELANG TANPA IZIN, DENDA DIHAPUS

Senin, 16 November 2026 - 10:32

Proyek Pedestrian Kota Bima Diperpanjang Tanpa Denda, Alasan Izin Guna Jalan Terlambat Terbit — PPK Tak Bisa Tunjuk Dokumen Maupun Dasar Hukum

Jumat, 13 November 2026 - 15:59

Muklisin Perjuangkan Sekolah Nasional Terintegrasi, Kuansing Siap Jadi Lokasi Pembangunan Tahun 2027

Selasa, 10 November 2026 - 08:06

SEKJEN ADIM: KLARIFIKASI DUGAAN PENYEGELAN ILEGAL — TIDAK ADA UNSUR PIDANA, SERUAN TEGAS TINDAK GADAI ILEGAL DI KOTA BIMA

Sabtu, 7 November 2026 - 10:26

Warga Penatoi Geram: Proyek Drainase Mangkir 5 Hari, Akses Warga Tersendat

Berita Terbaru