CaLK 2025 Ungkap Belanja Modal Rp498,65 Juta di Lahan Pribadi Bupati Bima, Terjadi Kekurangan Volume Rp50,53 Juta

- Penulis

Minggu, 22 November 2026 - 09:55

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

KABUPATEN BIMA-//Tintapos.com//-Minggu, 22 November 2026 

Hasil penelusuran jurnalistik Media Tintapos oleh Kepala Perwakilan NTB, Adim, mengangkat sorotan serius atas penggunaan anggaran daerah. Dokumen resmi Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2025 mencatat, Sekretariat Daerah merealisasikan belanja modal senilai Rp498.650.000,00 untuk pembangunan tiga fasilitas yang ternyata berdiri di atas tanah kediaman pribadi Bupati Bima, Ady Mahyudi. Lebih mengkhawatirkan, proyek tersebut juga tercatat mengalami kekurangan volume pekerjaan yang menelan kerugian lebih dari Rp50 juta.

Anggaran Ratusan Juta di Lahan Pribadi

Berdasarkan Tabel 5.152 CaLK TA 2025, dana tersebut terbagi menjadi tiga paket pekerjaan fisik: pembangunan pagar dan taman senilai Rp249.210.000,00, pembuatan garasi senilai Rp169.830.000,00, serta timbunan tanah dan pengurugan halaman senilai Rp79.610.000,00. Secara eksplisit dokumen mencatat, ketiganya dibangun di atas tanah yang bukan milik Pemerintah Kabupaten Bima, melainkan rumah pribadi Bupati, namun dicatat dalam neraca daerah sebagai “Aset Tetap dalam Renovasi”.

Di halaman 167, Tabel 5.153 mengungkapkan adanya pengurangan nilai aset akibat kekurangan volume pekerjaan. Rinciannya, pagar dan taman berkurang Rp28.281.000,00, garasi berkurang Rp11.876.000,00, dan pengurugan halaman berkurang Rp10.375.000,00. Secara total, kerugian akibat kekurangan volume mencapai Rp50.532.000,00 — atau sekitar 10 persen dari total anggaran. Nilai bersih aset pun turun menjadi Rp448.118.000,00.

Hasil Belanja Daerah 2025

Tiga Celah Hukum yang Menjadi Sorotan

Penelusuran jurnalistik ini menemukan adanya indikasi pelanggaran hukum yang cukup mendasar, mencakup aspek pengadaan, pengelolaan aset, hingga potensi penyalahgunaan wewenang.

Pertama, dugaan pemecahan paket untuk menghindari tender terbuka. Ketiga pekerjaan ini berada di lokasi yang sama, bersifat saling berkaitan, dan dianggarkan pada tahun yang sama dengan total mendekati Rp500 juta. Nilai satu paket saja sudah mendekati batas wajib tender terbuka, sementara jika digabung jelas melebihi ambang batas Rp200 juta. Pemecahan ini diduga bertujuan memudahkan penunjukan langsung penyedia jasa tanpa kompetisi, yang dilarang tegas dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 juncto Perpres Nomor 12 Tahun 2021. Selain itu, nomenklatur perencanaan yang tertulis sebagai pemeliharaan gedung kantor ternyata dialihkan ke lahan pribadi pejabat — yang mengindikasikan ketidakberesan sejak tahap perencanaan.

Kedua, belanja modal tanpa dasar kepemilikan yang sah. Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 mewajibkan setiap belanja modal didahului dengan kejelasan status tanah atas nama pemerintah daerah. Membangun fasilitas permanen di atas sertifikat hak milik perorangan tanpa akta hibah resmi berisiko menjadikan ratusan juta rupiah aset daerah tersebut hilang begitu saja saat masa jabatan berakhir. Pencatatan sebagai aset dalam renovasi hanyalah solusi pencatatan akuntansi, bukan jaminan hukum kepemilikan. Aturan terkait kedudukan keuangan kepala daerah juga jelas menyatakan, biaya pemeliharaan dan pembangunan dari APBD hanya berlaku untuk rumah jabatan milik pemerintah — bukan properti pribadi.Catatan Belanja Daerah 2025

Ketiga, risiko kerugian negara yang berpotensi pidana. Kekurangan volume lebih dari Rp50 juta yang belum dikembalikan ke kas daerah melalui mekanisme Tuntutan Ganti Rugi sudah merupakan kerugian nyata keuangan negara. Sementara aset senilai Rp448 juta berpotensi hilang sepenuhnya jika tidak ada penyerahan lahan secara sah. Penggunaan wewenang untuk meningkatkan nilai properti pribadi pejabat juga menyisakan pertanyaan besar terkait konflik kepentingan. Jika ditemukan unsur kesengajaan, hal ini dapat masuk ranah pelanggaran berat Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Terpisah, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Bima, Suryadin, memberikan klarifikasi. Ia membantah anggaran digunakan untuk memperbaiki bangunan utama rumah pribadi Bupati. Menurutnya, yang dibangun adalah fasilitas penunjang kegiatan kedinasan seperti tempat berteduh tamu, area parkir, musala, dan pagar. Pihaknya juga menyatakan kegiatan ini telah dikonsultasikan dengan Badan Pemeriksa Keuangan untuk pencatatan sebagai aset lainnya.

Baca Juga:  KAPERWIL TINTA POS NTB ADIM DUKUNG PENUH PERJUANGAN ATLET BILIARD M. MUNAWIR

Pernyataan tersebut memang menjelaskan peruntukan fungsional bangunan di lapangan, namun secara hukum keuangan dan aset daerah, argumen tersebut tidak menggugurkan persoalan utamanya: bahwa fasilitas permanen dibangun menggunakan APBD di atas tanah milik pribadi pejabat. Berikut empat titik lemah dari klarifikasi tersebut:

Pertama, hukum benda tidak membedakan bangunan utama dan fasilitas penunjang. Dalam hukum perdata dan Permendagri Nomor 7 Tahun 2024, penilaian aset tidak didasarkan pada apakah bangunan itu bagian utama atau penunjang, melainkan pada sifat konstruksi yang permanen dan status kepemilikan tanah dasarnya. Pagar tembok, garasi, timbunan tanah, dan musala adalah benda tidak bergerak yang melekat secara permanen pada tanah sertifikat pribadi Bupati. Ketika masa jabatan berakhir, Pemkab Bima tidak dapat membongkar pagar atau memindahkan tanah urugan tersebut tanpa kerusakan. Akibatnya, aset negara ratusan juta rupiah otomatis menjadi penambah nilai properti pribadi.

Kedua, narasi fasilitas tidak selaras dengan data resmi CaLK

Penjelasan Pemkab menyebutkan adanya pembangunan musala dan kamar mandi, namun Tabel 5.152 CaLK hanya mencatat tiga item belanja modal: pagar dan taman, garasi, serta timbunan tanah. Tidak ada pos anggaran untuk musala maupun kamar mandi. Selain itu, istilah “garasi” dalam dokumen keuangan umumnya berarti bangunan tertutup penyimpanan kendaraan, bukan sekadar lahan parkir terbuka untuk tamu.

Ketiga, pencatatan akuntansi bukan pengesahan hukum kepemilikan

Dikonsultasikannya kegiatan ke BPK untuk dicatat sebagai “aset lainnya” tidak berarti BPK melegalkan pembangunan di atas tanah pribadi. Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, pencatatan tersebut hanyalah langkah teknis agar pengeluaran kas tercatat dengan benar dalam neraca daerah. BPK tidak memiliki wewenang mengalihkan atau menegalkan status lahan — hal itu tetap memerlukan akta hibah resmi dari pemilik ke Pemkab Bima. Tanpa dokumen tersebut, pencatatan di atas kertas tidak mengubah realitas kepemilikan fisik.

Keempat, klarifikasi sama sekali tidak menjawab temuan kekurangan volume

Penjelasan yang disampaikan hanya berfokus membantah isu renovasi bangunan utama, namun tidak menyentuh sama sekali fakta pada Tabel 5.153 halaman 167 yang mencatat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp50.532.000,00 atau 10,13% dari nilai kontrak. Hal ini menunjukkan masalah tidak hanya pada aspek hukum lahan, tetapi juga kualitas dan kuantitas pekerjaan yang belum selesai atau tidak sesuai spesifikasi.

Secara komunikasi publik, penjelasan Pemkab Bima berupaya membingkai proyek sebagai pelayanan terhadap tamu kedinasan. Namun secara hukum administrasi negara, selama belum ada akta hibah tanah resmi yang menyerahkan bagian lahan yang ditempati fasilitas tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Bima, maka aset senilai Rp448.118.000,00 tetap berada dalam posisi rawan. Bisa menjadi milik daerah, atau bisa juga hilang begitu saja di masa mendatang — tergantung apakah dasar hukum alas hak ini segera diselesaikan. Sementara kerugian akibat kekurangan volume Rp50,53 juta, harus segera ditagih kembali melalui mekanisme Tuntutan Ganti Rugi.

Peneliti FITRA NTB, Ramli, mengingatkan pentingnya transparansi penuh. “Masyarakat berhak mengetahui dasar hukum, kebutuhan riil, dan status kepemilikan aset yang dibangun dengan uang rakyat,” ujarnya pada 21 November 2026.

Publik kini menanti dua hal sederhana namun mendasar: di mana dokumen hibah lahan tersebut, dan kapan kerugian akibat kekurangan volume akan disetorkan kembali ke Kas Daerah?.

 

Red.

(Adim Kaperwil-ntb)

Laporan: Tim Tintapos

Sumber: Dokumen CaLK Pemkab Bima TA 2025, Tabel 5.152 & Tabel 5.153 halaman 167, Hasil Penelusuran Jurnalistik, Pernyataan FITRA NTB, Konfirmasi dan Analisis Klarifikasi Pemkab Bima, 21–22 November 2026

 

 

 

Berita Terkait

RSUD Bima Luruskan Informasi Pelayanan Pasien di IGD yang Beredar di Media Sosial  
Tanah Sengketa Dikembalikan, Sekjen Adim BAPEKA-NTB: “Lahan Berkurang, Maka Volume Kolam Retensi Pasti Berkurang — Fungsi Pengendalian Banjir Jadi Dipertanyakan!”
DPP BAPEKA-NTB Resmi Laporkan PPK dan Pihak Terkait ke Kejaksaan Negeri Bima — Dugaan Tindak Pidana Korupsi Proyek Pedestrian Rp 2,2 Miliar
PROYEK PEDESTRIAN RP 2,2 MILIAR — DIPECAH, LELANG TANPA IZIN, DENDA DIHAPUS
Proyek Pedestrian Kota Bima Diperpanjang Tanpa Denda, Alasan Izin Guna Jalan Terlambat Terbit — PPK Tak Bisa Tunjuk Dokumen Maupun Dasar Hukum
Muklisin Perjuangkan Sekolah Nasional Terintegrasi, Kuansing Siap Jadi Lokasi Pembangunan Tahun 2027
SEKJEN ADIM: KLARIFIKASI DUGAAN PENYEGELAN ILEGAL — TIDAK ADA UNSUR PIDANA, SERUAN TEGAS TINDAK GADAI ILEGAL DI KOTA BIMA
Warga Penatoi Geram: Proyek Drainase Mangkir 5 Hari, Akses Warga Tersendat
Berita ini 100 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 01:08

Penertiban PETI di PT KTBM, PETI di Desa Saik dan Peboun Kapan?

Sabtu, 21 November 2026 - 07:56

Sampaikan Pesan Plt Bupati Kuantan Singin , Pj Sekretaris Daerah Drs. Muradi , M.Si tegaskan Muhammadiya Mitra strategis Pemerintah Kabupaten Kuansing dalam Pembangunan

Jumat, 20 November 2026 - 11:10

Pabrik Disegel Satgas PKH, Kuasa Hukum PT GSL Eddy Ramadhan Buka Suara: Kami Kaget dan Sudah Bayar Sanksi Administratif

Jumat, 20 November 2026 - 07:24

Wamenhut dan Satgas PKH Turun Langsung ke Kuansing: Kuasai Kembali Lahan PT GSL 42 Hektare dan Serahkan SK Pencabutan Izin PT RAPP Seluas 338.536 Hektare

Kamis, 19 November 2026 - 09:26

Anggota DPRD Sampaikan Laporan Hasil Reses Masa Sidang Ketiga 2025–2026 pada Paripurna ke-32

Kamis, 19 November 2026 - 08:28

Harlah ke-81 PGRI, Pj Sekda Kuansing Hadiri Tabligh Akbar Bersama Ketua MUI Provinsi Riau

Kamis, 19 November 2026 - 05:57

Ops Zebra Lancang Kuning 2026, Satlantas Polres Kuansing Gencarkan Edukasi dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas

Kamis, 19 November 2026 - 05:21

Bau Busuk Kepung Jalan Lintas Teluk Kuantan – Teratak di Beringin Taluk, Kinerja DLH Kuansing Disorot

Berita Terbaru