KOTA BIMA-//Tintapos.com//- Sabtu,21 November 2026
Menyikapi informasi yang beredar di media sosial Facebook melalui akun Media Berita Penting Gazali terkait pelayanan pasien bernama Nurfizria di Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Bima, pihak RSUD Bima memberikan klarifikasi guna meluruskan informasi yang berkembang di tengah masyarakat.
Direktur RSUD Bima, drg. H. Ihsan, MPH, menjelaskan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan penilaian medis oleh dokter yang bertugas di IGD, kondisi pasien saat datang ke rumah sakit tidak termasuk dalam kriteria kegawatdaruratan medis.
Meski demikian, drg. H. Ihsan menegaskan: “Walaupun kondisi pasien tidak memenuhi kriteria kegawatdaruratan medis, kami tetap memberikan pelayanan medis kepada pasien. Penyesuaian pembiayaan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku, namun pelayanan tetap kami berikan.”
Ia juga menegaskan bahwa pasien tersebut merupakan peserta BPJS Kesehatan dengan status kepesertaan aktif. Namun, status kepesertaan yang aktif tidak serta-merta menjadikan seluruh pelayanan di IGD rumah sakit dapat dijamin oleh Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Penjaminan pelayanan di IGD tetap mengacu pada ketentuan dan kriteria kegawatdaruratan medis yang berlaku.
“Perlu kami luruskan bahwa persoalan ini bukan karena penyakit asam lambung tidak ditanggung BPJS Kesehatan ataupun karena status kepesertaan pasien tidak aktif. Kepesertaan pasien dalam kondisi aktif. Namun, berdasarkan hasil pemeriksaan dokter, kondisi pasien saat itu tidak memenuhi kriteria kegawatdaruratan medis sehingga pelayanan melalui IGD tidak dapat dijamin oleh JKN dan pembiayaannya mengikuti ketentuan pelayanan pasien umum,” jelas drg. H. Ihsan, MPH.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa penyakit asam lambung merupakan salah satu kondisi kesehatan yang dapat memperoleh pelayanan dan penjaminan JKN sesuai indikasi medis serta prosedur pelayanan yang berlaku. Apabila kondisi pasien tidak termasuk dalam kategori gawat darurat, pelayanan kesehatan dapat diperoleh melalui Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), seperti Puskesmas atau klinik tempat peserta terdaftar.
Penentuan kondisi kegawatdaruratan sepenuhnya didasarkan pada hasil pemeriksaan dan pertimbangan medis dokter yang bertugas. Oleh karena itu, keputusan mengenai penjaminan pelayanan di IGD tidak hanya melihat jenis penyakit atau keluhan pasien, tetapi juga mempertimbangkan kondisi klinis pasien pada saat pemeriksaan.
RSUD Bima menegaskan bahwa setiap pasien yang datang tetap mendapatkan penilaian medis dan pelayanan sesuai prosedur yang berlaku. Pengarahan pasien ke FKTP merupakan bagian dari penerapan alur pelayanan JKN, bukan bentuk penolakan terhadap pasien maupun penyakit yang dikeluhkan.
RSUD Bima juga mengimbau masyarakat agar memahami alur pelayanan JKN dengan memanfaatkan FKTP sebagai fasilitas pelayanan kesehatan pertama. Namun, apabila mengalami kondisi kegawatdaruratan medis, masyarakat dapat langsung mendatangi IGD rumah sakit untuk mendapatkan penanganan sesuai kebutuhan medis.
Melalui klarifikasi ini, RSUD Bima berharap masyarakat memperoleh informasi yang utuh dan benar sehingga tidak terjadi kesalahpahaman terkait pelayanan kesehatan di rumah sakit.
Red.


















