RSUD Bima Luruskan Informasi Pelayanan Pasien di IGD yang Beredar di Media Sosial  

- Penulis

Sabtu, 21 November 2026 - 05:04

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

KOTA BIMA-//Tintapos.com//- Sabtu,21 November 2026

 

Menyikapi informasi yang beredar di media sosial Facebook melalui akun Media Berita Penting Gazali terkait pelayanan pasien bernama Nurfizria di Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Bima, pihak RSUD Bima memberikan klarifikasi guna meluruskan informasi yang berkembang di tengah masyarakat.

Direktur RSUD Bima, drg. H. Ihsan, MPH, menjelaskan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan penilaian medis oleh dokter yang bertugas di IGD, kondisi pasien saat datang ke rumah sakit tidak termasuk dalam kriteria kegawatdaruratan medis.

Meski demikian, drg. H. Ihsan menegaskan: “Walaupun kondisi pasien tidak memenuhi kriteria kegawatdaruratan medis, kami tetap memberikan pelayanan medis kepada pasien. Penyesuaian pembiayaan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku, namun pelayanan tetap kami berikan.”

Ia juga menegaskan bahwa pasien tersebut merupakan peserta BPJS Kesehatan dengan status kepesertaan aktif. Namun, status kepesertaan yang aktif tidak serta-merta menjadikan seluruh pelayanan di IGD rumah sakit dapat dijamin oleh Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Penjaminan pelayanan di IGD tetap mengacu pada ketentuan dan kriteria kegawatdaruratan medis yang berlaku.

“Perlu kami luruskan bahwa persoalan ini bukan karena penyakit asam lambung tidak ditanggung BPJS Kesehatan ataupun karena status kepesertaan pasien tidak aktif. Kepesertaan pasien dalam kondisi aktif. Namun, berdasarkan hasil pemeriksaan dokter, kondisi pasien saat itu tidak memenuhi kriteria kegawatdaruratan medis sehingga pelayanan melalui IGD tidak dapat dijamin oleh JKN dan pembiayaannya mengikuti ketentuan pelayanan pasien umum,” jelas drg. H. Ihsan, MPH.

Baca Juga:  KELURAHAN LELAMASE DIBEDA‑BEDAKAN PULUHAN TAHUN: DARI 1945 HINGGA 2026 BELUM ADA JALAN LAYAK DAN SINYAL — WARGA TUNTUT KEADILAN SESUAI PANCASILA & UUD 1945

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa penyakit asam lambung merupakan salah satu kondisi kesehatan yang dapat memperoleh pelayanan dan penjaminan JKN sesuai indikasi medis serta prosedur pelayanan yang berlaku. Apabila kondisi pasien tidak termasuk dalam kategori gawat darurat, pelayanan kesehatan dapat diperoleh melalui Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), seperti Puskesmas atau klinik tempat peserta terdaftar.

Penentuan kondisi kegawatdaruratan sepenuhnya didasarkan pada hasil pemeriksaan dan pertimbangan medis dokter yang bertugas. Oleh karena itu, keputusan mengenai penjaminan pelayanan di IGD tidak hanya melihat jenis penyakit atau keluhan pasien, tetapi juga mempertimbangkan kondisi klinis pasien pada saat pemeriksaan.

RSUD Bima menegaskan bahwa setiap pasien yang datang tetap mendapatkan penilaian medis dan pelayanan sesuai prosedur yang berlaku. Pengarahan pasien ke FKTP merupakan bagian dari penerapan alur pelayanan JKN, bukan bentuk penolakan terhadap pasien maupun penyakit yang dikeluhkan.

RSUD Bima juga mengimbau masyarakat agar memahami alur pelayanan JKN dengan memanfaatkan FKTP sebagai fasilitas pelayanan kesehatan pertama. Namun, apabila mengalami kondisi kegawatdaruratan medis, masyarakat dapat langsung mendatangi IGD rumah sakit untuk mendapatkan penanganan sesuai kebutuhan medis.

Melalui klarifikasi ini, RSUD Bima berharap masyarakat memperoleh informasi yang utuh dan benar sehingga tidak terjadi kesalahpahaman terkait pelayanan kesehatan di rumah sakit.

Red.

TINTA POS

Menulis Untuk Membuka Mata 

Berita Terkait

CaLK 2025 Ungkap Belanja Modal Rp498,65 Juta di Lahan Pribadi Bupati Bima, Terjadi Kekurangan Volume Rp50,53 Juta
Tanah Sengketa Dikembalikan, Sekjen Adim BAPEKA-NTB: “Lahan Berkurang, Maka Volume Kolam Retensi Pasti Berkurang — Fungsi Pengendalian Banjir Jadi Dipertanyakan!”
DPP BAPEKA-NTB Resmi Laporkan PPK dan Pihak Terkait ke Kejaksaan Negeri Bima — Dugaan Tindak Pidana Korupsi Proyek Pedestrian Rp 2,2 Miliar
PROYEK PEDESTRIAN RP 2,2 MILIAR — DIPECAH, LELANG TANPA IZIN, DENDA DIHAPUS
Proyek Pedestrian Kota Bima Diperpanjang Tanpa Denda, Alasan Izin Guna Jalan Terlambat Terbit — PPK Tak Bisa Tunjuk Dokumen Maupun Dasar Hukum
Muklisin Perjuangkan Sekolah Nasional Terintegrasi, Kuansing Siap Jadi Lokasi Pembangunan Tahun 2027
SEKJEN ADIM: KLARIFIKASI DUGAAN PENYEGELAN ILEGAL — TIDAK ADA UNSUR PIDANA, SERUAN TEGAS TINDAK GADAI ILEGAL DI KOTA BIMA
Warga Penatoi Geram: Proyek Drainase Mangkir 5 Hari, Akses Warga Tersendat
Berita ini 45 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 01:08

Penertiban PETI di PT KTBM, PETI di Desa Saik dan Peboun Kapan?

Sabtu, 21 November 2026 - 07:56

Sampaikan Pesan Plt Bupati Kuantan Singin , Pj Sekretaris Daerah Drs. Muradi , M.Si tegaskan Muhammadiya Mitra strategis Pemerintah Kabupaten Kuansing dalam Pembangunan

Jumat, 20 November 2026 - 11:10

Pabrik Disegel Satgas PKH, Kuasa Hukum PT GSL Eddy Ramadhan Buka Suara: Kami Kaget dan Sudah Bayar Sanksi Administratif

Jumat, 20 November 2026 - 07:24

Wamenhut dan Satgas PKH Turun Langsung ke Kuansing: Kuasai Kembali Lahan PT GSL 42 Hektare dan Serahkan SK Pencabutan Izin PT RAPP Seluas 338.536 Hektare

Kamis, 19 November 2026 - 09:26

Anggota DPRD Sampaikan Laporan Hasil Reses Masa Sidang Ketiga 2025–2026 pada Paripurna ke-32

Kamis, 19 November 2026 - 08:28

Harlah ke-81 PGRI, Pj Sekda Kuansing Hadiri Tabligh Akbar Bersama Ketua MUI Provinsi Riau

Kamis, 19 November 2026 - 05:57

Ops Zebra Lancang Kuning 2026, Satlantas Polres Kuansing Gencarkan Edukasi dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas

Kamis, 19 November 2026 - 05:21

Bau Busuk Kepung Jalan Lintas Teluk Kuantan – Teratak di Beringin Taluk, Kinerja DLH Kuansing Disorot

Berita Terbaru