MABES POLRI UNGKAP DUGAAN PENYADAPAN ILEGAL, TIGA ORANG DITETAPKAN SEBAGAI TERSANGKA

- Penulis

Rabu, 4 November 2026 - 04:05

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA //TintaPos.Com// – Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) mengungkap kasus dugaan tindak pidana penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal yang diduga melibatkan tiga orang tersangka berinisial LSP, ASN, dan EH.

Dalam keterangannya, Mabes Polri menjelaskan bahwa pengungkapan kasus tersebut merupakan hasil serangkaian penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan berdasarkan laporan polisi.

Kasus ini bermula pada periode 2025 hingga 2026. Berdasarkan hasil penyidikan, para tersangka diduga memerintahkan penyadapan terhadap sejumlah nomor telepon tanpa melalui prosedur hukum yang berlaku.

Nomor-nomor telepon tersebut diduga dimasukkan ke dalam server Linis atau Lawful Interception Management System tanpa melalui proses verifikasi dan tanpa didasari kepentingan penyelidikan maupun penyidikan yang sah.
Penyidik juga mengungkap dugaan penghapusan berkas hasil penyadapan pada komputer sistem Linis sekitar Oktober 2026.

Perkara tersebut kemudian dilaporkan oleh petugas yang mengetahui dugaan pelanggaran tersebut melalui laporan polisi pada 30 Oktober 2026.
Dalam proses penyidikan, penyidik telah memeriksa sepuluh orang saksi dan tiga orang saksi ahli.

Baca Juga:  Pak Kapolda Riau, Tangkap Pelaku Pemurnian Emas Ilegal di Desa Petai Biang Kerok Perusak Lingkungan

Selain itu, sejumlah barang bukti turut disita, di antaranya sebelas unit telepon seluler, satu unit iPad, dan empat buah flashdisk.
Berdasarkan hasil penyidikan melalui pendekatan scientific crime investigation serta proses manajemen penanganan perkara, penyidik menetapkan tiga orang sebagai tersangka.

Sementara itu, satu orang berinisial SU masih menjalani pemeriksaan sebagai saksi.

Mabes Polri menyebut para tersangka diduga terlibat dalam penyadapan ilegal terhadap sejumlah nomor telepon milik Presiden Republik Indonesia, pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga kalangan pengusaha.

Kasus ini menjadi perhatian publik karena dugaan penyadapan tersebut menyangkut privasi, keamanan komunikasi, serta perlindungan data elektronik.

Penyidikan lebih lanjut diharapkan dapat mengungkap secara terang peran masing-masing tersangka, termasuk pihak-pihak yang diduga terlibat dalam pelaksanaan penyadapan maupun penghapusan data elektronik tersebut.

pewarta : daeng

Berita Terkait

UCAPAN SELAMAT DAN SUKSES Atas Terpilihnya Bapak Eldan M. Nur, S.Sos. Sebagai Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Rontu, Kota Bima,Masa Bakti 2026–2031.
Penertiban PETI di PT KTBM, PETI di Desa Saik dan Peboun Kapan?
Sampaikan Pesan Plt Bupati Kuantan Singin , Pj Sekretaris Daerah Drs. Muradi , M.Si tegaskan Muhammadiya Mitra strategis Pemerintah Kabupaten Kuansing dalam Pembangunan
Wujud Kepedulian Sosial, Insan Pers Gelar Jumat Berkah Bagikan Sembako di Desa Sigaruntang untuk Masyarakat yang Membutuhkan
Pabrik Disegel Satgas PKH, Kuasa Hukum PT GSL Eddy Ramadhan Buka Suara: Kami Kaget dan Sudah Bayar Sanksi Administratif
Wamenhut dan Satgas PKH Turun Langsung ke Kuansing: Kuasai Kembali Lahan PT GSL 42 Hektare dan Serahkan SK Pencabutan Izin PT RAPP Seluas 338.536 Hektare
Anggota DPRD Sampaikan Laporan Hasil Reses Masa Sidang Ketiga 2025–2026 pada Paripurna ke-32
Harlah ke-81 PGRI, Pj Sekda Kuansing Hadiri Tabligh Akbar Bersama Ketua MUI Provinsi Riau
Berita ini 42 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 09:55

CaLK 2025 Ungkap Belanja Modal Rp498,65 Juta di Lahan Pribadi Bupati Bima, Terjadi Kekurangan Volume Rp50,53 Juta

Jumat, 20 November 2026 - 10:31

Tanah Sengketa Dikembalikan, Sekjen Adim BAPEKA-NTB: “Lahan Berkurang, Maka Volume Kolam Retensi Pasti Berkurang — Fungsi Pengendalian Banjir Jadi Dipertanyakan!”

Kamis, 19 November 2026 - 06:42

DPP BAPEKA-NTB Resmi Laporkan PPK dan Pihak Terkait ke Kejaksaan Negeri Bima — Dugaan Tindak Pidana Korupsi Proyek Pedestrian Rp 2,2 Miliar

Kamis, 19 November 2026 - 02:08

PROYEK PEDESTRIAN RP 2,2 MILIAR — DIPECAH, LELANG TANPA IZIN, DENDA DIHAPUS

Senin, 16 November 2026 - 10:32

Proyek Pedestrian Kota Bima Diperpanjang Tanpa Denda, Alasan Izin Guna Jalan Terlambat Terbit — PPK Tak Bisa Tunjuk Dokumen Maupun Dasar Hukum

Jumat, 13 November 2026 - 15:59

Muklisin Perjuangkan Sekolah Nasional Terintegrasi, Kuansing Siap Jadi Lokasi Pembangunan Tahun 2027

Selasa, 10 November 2026 - 08:06

SEKJEN ADIM: KLARIFIKASI DUGAAN PENYEGELAN ILEGAL — TIDAK ADA UNSUR PIDANA, SERUAN TEGAS TINDAK GADAI ILEGAL DI KOTA BIMA

Sabtu, 7 November 2026 - 10:26

Warga Penatoi Geram: Proyek Drainase Mangkir 5 Hari, Akses Warga Tersendat

Berita Terbaru