Antara Penjara dan Isi Dapur: Dilema Pekerja PETI yang Bertaruh Nyawa Demi Sesuap Nasi, Salahkah Rakyat yang Menambang untuk Bertahan Hidup?

- Penulis

Sabtu, 7 November 2026 - 08:33

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

KUANTAN SINGINGI //TintaPos.Com// – Di bawah terik matahari yang membakar kulit dan deru mesin yang memekakkan telinga, ratusan pekerja terus mengadu nasib di kubangan lumpur. Mereka adalah para pelakon Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI). Di satu sisi, aktivitas ini dicap sebagai kejahatan lingkungan yang merusak masa depan bumi. Namun di sisi lain, bagi masyarakat kecil yang terimpit kemiskinan, kubangan berlumpur itu adalah satu-satunya penyambung nyawa demi dapur yang tetap mengepul.

Sebuah dilema klasik yang memicu pertanyaan besar: di antara tuntutan hukum dan tuntutan perut, siapa yang sebenarnya harus disalahkan?

Dari kacamata regulasi, hukum berdiri tegak tanpa kompromi. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) dengan jelas mengkriminalisasi penambangan ilegal. Operasi penertiban oleh aparat penegak hukum kerap digelar—rakit-rakit PETI dibakar, mesin-mesin disita, dan pelaku ditangkap. Langkah ini diambil bukan tanpa alasan; kerusakan ekosistem sungai, ancaman banjir, hingga bahaya laten racun merkuri bagi anak cucu menjadi alarm darurat yang wajib dihentikan.

Namun, hukum seringkali membentur dinding tebal bernama realita isi perut. Bagi para pekerja lapangan, pilihan yang mereka miliki sangat terbatas. Ketika harga komoditas karet dan sawit tak menentu, sementara lapangan kerja formal nihil, opsi bertahan hidup (survival) menyusut drastis. Menambang emas, meski bertaruh nyawa dan bayang-bayang penjara, menjadi jalan pintas yang tak terhindarkan demi sesuap nasi anak-istri di rumah.

Baca Juga:  Dukung Ketahanan Pangan Nasional 2026, Polsek Cerenti Hadiri Panen Raya Jagung Pipil di Desa Pesikaian

Melihat fenomena menahun ini, menuding pekerja kecil di lapangan sebagai satu-satunya pihak yang bersalah adalah tindakan yang pincang. Para pengamat sosial dan lingkungan menilai, PETI adalah potret nyata dari kegagalan sistemik dalam menyediakan alternatif ekonomi yang berkeadilan. Menindak pekerja tanpa menyentuh pemodal besar (cukong) atau tanpa memberikan solusi mata pencaharian baru hanya akan menciptakan siklus “kucing-kucingan” yang tiada akhir.

Jalan keluar dari lingkaran setan ini tidak bisa lagi menggunakan pendekatan hitam-putih. Penegakan hukum harus dibarengi dengan pendekatan humanis. Percepatan izin Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) agar masyarakat bisa menambang secara legal dan aman, serta intervensi pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja alternatif, adalah kunci utama untuk memutus rantai PETI.

Hukum harus tetap dihormati demi menjaga kelestarian alam, namun hak rakyat untuk tidak kelaparan adalah amanat konstitusi yang tidak boleh diabaikan.

Berita Terkait

UCAPAN SELAMAT DAN SUKSES Atas Terpilihnya Bapak Eldan M. Nur, S.Sos. Sebagai Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Rontu, Kota Bima,Masa Bakti 2026–2031.
Penertiban PETI di PT KTBM, PETI di Desa Saik dan Peboun Kapan?
Sampaikan Pesan Plt Bupati Kuantan Singin , Pj Sekretaris Daerah Drs. Muradi , M.Si tegaskan Muhammadiya Mitra strategis Pemerintah Kabupaten Kuansing dalam Pembangunan
Wujud Kepedulian Sosial, Insan Pers Gelar Jumat Berkah Bagikan Sembako di Desa Sigaruntang untuk Masyarakat yang Membutuhkan
Pabrik Disegel Satgas PKH, Kuasa Hukum PT GSL Eddy Ramadhan Buka Suara: Kami Kaget dan Sudah Bayar Sanksi Administratif
Wamenhut dan Satgas PKH Turun Langsung ke Kuansing: Kuasai Kembali Lahan PT GSL 42 Hektare dan Serahkan SK Pencabutan Izin PT RAPP Seluas 338.536 Hektare
Anggota DPRD Sampaikan Laporan Hasil Reses Masa Sidang Ketiga 2025–2026 pada Paripurna ke-32
Harlah ke-81 PGRI, Pj Sekda Kuansing Hadiri Tabligh Akbar Bersama Ketua MUI Provinsi Riau
Berita ini 26 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 09:55

CaLK 2025 Ungkap Belanja Modal Rp498,65 Juta di Lahan Pribadi Bupati Bima, Terjadi Kekurangan Volume Rp50,53 Juta

Jumat, 20 November 2026 - 10:31

Tanah Sengketa Dikembalikan, Sekjen Adim BAPEKA-NTB: “Lahan Berkurang, Maka Volume Kolam Retensi Pasti Berkurang — Fungsi Pengendalian Banjir Jadi Dipertanyakan!”

Kamis, 19 November 2026 - 06:42

DPP BAPEKA-NTB Resmi Laporkan PPK dan Pihak Terkait ke Kejaksaan Negeri Bima — Dugaan Tindak Pidana Korupsi Proyek Pedestrian Rp 2,2 Miliar

Kamis, 19 November 2026 - 02:08

PROYEK PEDESTRIAN RP 2,2 MILIAR — DIPECAH, LELANG TANPA IZIN, DENDA DIHAPUS

Senin, 16 November 2026 - 10:32

Proyek Pedestrian Kota Bima Diperpanjang Tanpa Denda, Alasan Izin Guna Jalan Terlambat Terbit — PPK Tak Bisa Tunjuk Dokumen Maupun Dasar Hukum

Jumat, 13 November 2026 - 15:59

Muklisin Perjuangkan Sekolah Nasional Terintegrasi, Kuansing Siap Jadi Lokasi Pembangunan Tahun 2027

Selasa, 10 November 2026 - 08:06

SEKJEN ADIM: KLARIFIKASI DUGAAN PENYEGELAN ILEGAL — TIDAK ADA UNSUR PIDANA, SERUAN TEGAS TINDAK GADAI ILEGAL DI KOTA BIMA

Sabtu, 7 November 2026 - 10:26

Warga Penatoi Geram: Proyek Drainase Mangkir 5 Hari, Akses Warga Tersendat

Berita Terbaru