Bukan Kebal Hukum, Pekerja PETI Memeras Tenaga di Bibir Maut Karena Terpaksa Keadaan

- Penulis

Selasa, 17 November 2026 - 15:35

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ket foto : salah satu aktivitas PETI di Kuansing

KUANTAN SINGINGI //TintaPos.Com// – Di balik deru mesin dompeng dan kubangan lumpur di sejumlah wilayah Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), para pekerja Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) kerap dipandang sebagai sosok yang nekat dan kebal terhadap ancaman hukum. Padahal, jika menilik jauh ke balik kuatnya tenaga yang mereka kerahkan setiap hari di lokasi galian, tersimpan satu kenyataan pahit: semua itu dilakukan semata-mata karena keterpaksaan hidup.

Mengangkat pipa berat, menahan derasnya arus air sungai, hingga bertaruh nyawa di bawah tebing tanah yang labil bukanlah pilihan cita-cita bagi warga kecil. Ketahanan fisik yang terlihat tangguh di lapangan sesungguhnya merupakan manifestasi dari tekanan ekonomi yang menghimpit—ketika kebutuhan dapur, susu anak, dan biaya pendidikan terus menuntut untuk dipenuhi setiap hari.

Secara hukum positif, aktivitas tambang tanpa izin memang tidak dapat dibenarkan. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) secara tegas mengatur sanksi pidana bagi pelaku penambangan ilegal. Upaya penertiban oleh aparat penegak hukum pun terus dilakukan demi mencegah kerusakan lingkungan, menjaga kejernihan Sungai Kuantan, dan memutus bahaya limbah merkuri.

Baca Juga:  ANGGOTA DPRD KOTA BIMA RAMAI-RAMAI KE BALI, DI TENGAH KEBIJAKAN EFISIENSI ANGGARAN YANG KETAT

Namun, bagi pekerja harian di tingkat paling bawah, larangan hukum sering kali berbenturan dengan realita meja makan yang kosong. Anjloknya daya beli akibat harga komoditas perkebunan rakyat seperti karet yang tidak stabil, ditambah minimnya lapangan pekerjaan formal di daerah, membuat masyarakat kecil kehilangan ruang pilihan.

“Orang luar melihat kami seperti punya tenaga super dan tidak takut bahaya atau razia. Sebenarnya tubuh kami ini sudah sangat lelah, tapi keadaan yang memaksa kami terus kuat. Kalau tidak memaksakan tenaga di sini, tidak ada jalan lain lagi untuk membeli beras hari ini,” tutur salah seorang pekerja tambang tradisional dengan nada getir.selasa, 17/11/2026.

Berita Terkait

UCAPAN SELAMAT DAN SUKSES Atas Terpilihnya Bapak Eldan M. Nur, S.Sos. Sebagai Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Rontu, Kota Bima,Masa Bakti 2026–2031.
Penertiban PETI di PT KTBM, PETI di Desa Saik dan Peboun Kapan?
Sampaikan Pesan Plt Bupati Kuantan Singin , Pj Sekretaris Daerah Drs. Muradi , M.Si tegaskan Muhammadiya Mitra strategis Pemerintah Kabupaten Kuansing dalam Pembangunan
Wujud Kepedulian Sosial, Insan Pers Gelar Jumat Berkah Bagikan Sembako di Desa Sigaruntang untuk Masyarakat yang Membutuhkan
Pabrik Disegel Satgas PKH, Kuasa Hukum PT GSL Eddy Ramadhan Buka Suara: Kami Kaget dan Sudah Bayar Sanksi Administratif
Wamenhut dan Satgas PKH Turun Langsung ke Kuansing: Kuasai Kembali Lahan PT GSL 42 Hektare dan Serahkan SK Pencabutan Izin PT RAPP Seluas 338.536 Hektare
Anggota DPRD Sampaikan Laporan Hasil Reses Masa Sidang Ketiga 2025–2026 pada Paripurna ke-32
Harlah ke-81 PGRI, Pj Sekda Kuansing Hadiri Tabligh Akbar Bersama Ketua MUI Provinsi Riau
Berita ini 99 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 09:55

CaLK 2025 Ungkap Belanja Modal Rp498,65 Juta di Lahan Pribadi Bupati Bima, Terjadi Kekurangan Volume Rp50,53 Juta

Jumat, 20 November 2026 - 10:31

Tanah Sengketa Dikembalikan, Sekjen Adim BAPEKA-NTB: “Lahan Berkurang, Maka Volume Kolam Retensi Pasti Berkurang — Fungsi Pengendalian Banjir Jadi Dipertanyakan!”

Kamis, 19 November 2026 - 06:42

DPP BAPEKA-NTB Resmi Laporkan PPK dan Pihak Terkait ke Kejaksaan Negeri Bima — Dugaan Tindak Pidana Korupsi Proyek Pedestrian Rp 2,2 Miliar

Kamis, 19 November 2026 - 02:08

PROYEK PEDESTRIAN RP 2,2 MILIAR — DIPECAH, LELANG TANPA IZIN, DENDA DIHAPUS

Senin, 16 November 2026 - 10:32

Proyek Pedestrian Kota Bima Diperpanjang Tanpa Denda, Alasan Izin Guna Jalan Terlambat Terbit — PPK Tak Bisa Tunjuk Dokumen Maupun Dasar Hukum

Jumat, 13 November 2026 - 15:59

Muklisin Perjuangkan Sekolah Nasional Terintegrasi, Kuansing Siap Jadi Lokasi Pembangunan Tahun 2027

Selasa, 10 November 2026 - 08:06

SEKJEN ADIM: KLARIFIKASI DUGAAN PENYEGELAN ILEGAL — TIDAK ADA UNSUR PIDANA, SERUAN TEGAS TINDAK GADAI ILEGAL DI KOTA BIMA

Sabtu, 7 November 2026 - 10:26

Warga Penatoi Geram: Proyek Drainase Mangkir 5 Hari, Akses Warga Tersendat

Berita Terbaru