Wamenhut dan Satgas PKH Turun Langsung ke Kuansing: Kuasai Kembali Lahan PT GSL 42 Hektare dan Serahkan SK Pencabutan Izin PT RAPP Seluas 338.536 Hektare

- Penulis

Jumat, 20 November 2026 - 07:24

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

INUMAN, KUANSING, //TintaPos.Com// – 20 November 2026 — Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut) RI bersama jajaran Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) serta pimpinan lintas kementerian dan lembaga turun langsung ke lokasi PT Gemilang Sawit Lestari (PT GSL) di Kecamatan Inuman, Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Provinsi Riau, Jumat (20/11/2026).

Kunjungan kerja ini dilakukan untuk mengeksekusi penguasaan kembali kawasan hutan negara seluas 42 hektare yang dikelola PT GSL, sekaligus menyerahkan dokumen resmi pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) milik PT Riau Andalan Pulp and Paper (PT RAPP) seluas 338.536 hektare.

Dasar Pencabutan Izin PBPH PT RAPP
Pencabutan PBPH PT RAPP ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026. Keputusan tersebut didasarkan pada sejumlah temuan dugaan pelanggaran serius di dalam areal kerja perusahaan, antara lain:
• Kebakaran lahan gambut yang terjadi secara berulang.

• Keberadaan perkebunan kelapa sawit seluas 18.362,74 hektare di dalam areal konsesi.
• Bukaan tambang tanpa izin seluas sekitar 541,46 hektare.
• Kerusakan kawasan lindung seluas 211,54 hektare.

Selain itu, Satgas PKH turut menyoroti persoalan perlindungan kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo yang dinilai berdampak langsung terhadap kelestarian habitat gajah Sumatera.

Dengan diterbitkannya pencabutan izin tersebut, seluruh kegiatan operasional di dalam areal PBPH PT RAPP dihentikan dan kawasan tersebut kembali dikuasai sepenuhnya oleh negara. Meski izinnya telah dicabut, kewajiban pemulihan lingkungan serta pertanggungjawaban hukum perusahaan tetap berlaku penuh.

Penindakan dan Penguasaan Kembali PT GSL di Kuansing

Selain menindak PT RAPP, Satgas PKH juga menertibkan PT GSL di Kecamatan Inuman, Kabupaten Kuansing. Perusahaan tersebut diduga mengoperasikan pabrik kelapa sawit (PKS) nonkebun yang membeli dan mengolah tandan buah segar (TBS) hasil perkebunan sawit dari aktivitas ilegal di dalam kawasan hutan tanpa izin.

Baca Juga:  Iwan Kurniawan Dukung Aksi LSM LKPM-NTB: Bongkar Dugaan Korupsi dan Pelanggaran di SLBN Kota Bima

Operasional penampungan oleh PT GSL dinilai turut mendorong masifnya perambahan kawasan hutan di wilayah sekitarnya untuk dialihfungsikan menjadi perkebunan kelapa sawit.

Eksekusi penguasaan kembali PT GSL di lapangan ditandai dengan pemasangan plang penyegelan setelah pemaparan hasil verifikasi oleh Ditjen Penegakan Hukum (Gakkum) Kemenhut. Selanjutnya, Ketua Pelaksana Satgas PKH menyerahkan dokumen pencabutan izin PBPH PT RAPP dan berita acara penguasaan kembali aset PT GSL kepada Kementerian Kehutanan, yang kemudian langsung diserahkan pengelolaannya kepada BP BUMN.

Sinergi Lintas Kementerian dan Daerah
Penertiban di lapangan ini dihadiri langsung oleh jajaran pimpinan tinggi negara dan daerah, meliputi Wakil Menteri Pertahanan Bidang Strategi, Doktrin dan Pembangunan Kekuatan, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM, Kepala BPKP, Kepala BP BUMN selaku COO BPI Danantara, Plt. Kepala Badan Informasi Geospasial, Kabareskrim Polri, serta jajaran Dirjen di lingkungan Kemenhut.

Turut hadir pula unsur Forkopimda Provinsi Riau, yakni Gubernur Riau, Kajati Riau, Pangdam XIX/TT, Kapolda Riau, Danrem 031/Wira Bima, serta Direktur Utama PT Agrinas Palma Nusantara.

Melalui langkah hukum dan administratif ini, pemerintah menegaskan komitmennya dalam menertibkan kawasan hutan bermasalah, memutus mata rantai perambahan hutan ilegal, serta memastikan kawasan hutan negara dikelola sesuai ketentuan hukum demi kepentingan negara dan masyarakat.

Berita Terkait

Penertiban PETI di PT KTBM, PETI di Desa Saik dan Peboun Kapan?
Sampaikan Pesan Plt Bupati Kuantan Singin , Pj Sekretaris Daerah Drs. Muradi , M.Si tegaskan Muhammadiya Mitra strategis Pemerintah Kabupaten Kuansing dalam Pembangunan
Wujud Kepedulian Sosial, Insan Pers Gelar Jumat Berkah Bagikan Sembako di Desa Sigaruntang untuk Masyarakat yang Membutuhkan
Pabrik Disegel Satgas PKH, Kuasa Hukum PT GSL Eddy Ramadhan Buka Suara: Kami Kaget dan Sudah Bayar Sanksi Administratif
Anggota DPRD Sampaikan Laporan Hasil Reses Masa Sidang Ketiga 2025–2026 pada Paripurna ke-32
Harlah ke-81 PGRI, Pj Sekda Kuansing Hadiri Tabligh Akbar Bersama Ketua MUI Provinsi Riau
Ops Zebra Lancang Kuning 2026, Satlantas Polres Kuansing Gencarkan Edukasi dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas
Bau Busuk Kepung Jalan Lintas Teluk Kuantan – Teratak di Beringin Taluk, Kinerja DLH Kuansing Disorot
Berita ini 11 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 01:08

Penertiban PETI di PT KTBM, PETI di Desa Saik dan Peboun Kapan?

Sabtu, 21 November 2026 - 07:56

Sampaikan Pesan Plt Bupati Kuantan Singin , Pj Sekretaris Daerah Drs. Muradi , M.Si tegaskan Muhammadiya Mitra strategis Pemerintah Kabupaten Kuansing dalam Pembangunan

Jumat, 20 November 2026 - 11:10

Pabrik Disegel Satgas PKH, Kuasa Hukum PT GSL Eddy Ramadhan Buka Suara: Kami Kaget dan Sudah Bayar Sanksi Administratif

Jumat, 20 November 2026 - 07:24

Wamenhut dan Satgas PKH Turun Langsung ke Kuansing: Kuasai Kembali Lahan PT GSL 42 Hektare dan Serahkan SK Pencabutan Izin PT RAPP Seluas 338.536 Hektare

Kamis, 19 November 2026 - 09:26

Anggota DPRD Sampaikan Laporan Hasil Reses Masa Sidang Ketiga 2025–2026 pada Paripurna ke-32

Kamis, 19 November 2026 - 08:28

Harlah ke-81 PGRI, Pj Sekda Kuansing Hadiri Tabligh Akbar Bersama Ketua MUI Provinsi Riau

Kamis, 19 November 2026 - 05:57

Ops Zebra Lancang Kuning 2026, Satlantas Polres Kuansing Gencarkan Edukasi dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas

Kamis, 19 November 2026 - 05:21

Bau Busuk Kepung Jalan Lintas Teluk Kuantan – Teratak di Beringin Taluk, Kinerja DLH Kuansing Disorot

Berita Terbaru