KUANTAN SINGINGI //TintaPos.Com// – Di bawah terik matahari yang membakar kulit dan deru mesin yang memekakkan telinga, ratusan pekerja terus mengadu nasib di kubangan lumpur. Mereka adalah para pelakon Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI). Di satu sisi, aktivitas ini dicap sebagai kejahatan lingkungan yang merusak masa depan bumi. Namun di sisi lain, bagi masyarakat kecil yang terimpit kemiskinan, kubangan berlumpur itu adalah satu-satunya penyambung nyawa demi dapur yang tetap mengepul.
Sebuah dilema klasik yang memicu pertanyaan besar: di antara tuntutan hukum dan tuntutan perut, siapa yang sebenarnya harus disalahkan?
Dari kacamata regulasi, hukum berdiri tegak tanpa kompromi. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) dengan jelas mengkriminalisasi penambangan ilegal. Operasi penertiban oleh aparat penegak hukum kerap digelar—rakit-rakit PETI dibakar, mesin-mesin disita, dan pelaku ditangkap. Langkah ini diambil bukan tanpa alasan; kerusakan ekosistem sungai, ancaman banjir, hingga bahaya laten racun merkuri bagi anak cucu menjadi alarm darurat yang wajib dihentikan.
Namun, hukum seringkali membentur dinding tebal bernama realita isi perut. Bagi para pekerja lapangan, pilihan yang mereka miliki sangat terbatas. Ketika harga komoditas karet dan sawit tak menentu, sementara lapangan kerja formal nihil, opsi bertahan hidup (survival) menyusut drastis. Menambang emas, meski bertaruh nyawa dan bayang-bayang penjara, menjadi jalan pintas yang tak terhindarkan demi sesuap nasi anak-istri di rumah.
Melihat fenomena menahun ini, menuding pekerja kecil di lapangan sebagai satu-satunya pihak yang bersalah adalah tindakan yang pincang. Para pengamat sosial dan lingkungan menilai, PETI adalah potret nyata dari kegagalan sistemik dalam menyediakan alternatif ekonomi yang berkeadilan. Menindak pekerja tanpa menyentuh pemodal besar (cukong) atau tanpa memberikan solusi mata pencaharian baru hanya akan menciptakan siklus “kucing-kucingan” yang tiada akhir.
Jalan keluar dari lingkaran setan ini tidak bisa lagi menggunakan pendekatan hitam-putih. Penegakan hukum harus dibarengi dengan pendekatan humanis. Percepatan izin Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) agar masyarakat bisa menambang secara legal dan aman, serta intervensi pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja alternatif, adalah kunci utama untuk memutus rantai PETI.
Hukum harus tetap dihormati demi menjaga kelestarian alam, namun hak rakyat untuk tidak kelaparan adalah amanat konstitusi yang tidak boleh diabaikan.



















