KNMP Kelurahan Kolo Tak Sesuai Spesifikasi PUPR, BAPEKA-NTB Kota Bima: Jika Pemerintah Diam, Saya Akan Hentikan Pekerjaan Ini  

- Penulis

Rabu, 28 Oktober 2026 - 05:35

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kota BIMA-//Tintapos.com//Rabu-28 Oktober 2026 —

Divisi Investigasi DPP BAPEKA-NTB menegaskan bahwa pembangunan proyek Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Kelurahan Kolo, Kota Bima, tidak disesuaikan dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan Kementerian PUPR, serta mengabaikan aturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Temuan ini disampaikan langsung oleh tim Divisi Investigasi DPP BAPEKA-NTB setelah dilakukan peninjauan langsung di lokasi pekerjaan.

Berdasarkan hasil peninjauan di lapangan, setidaknya terdapat kelalaian pada aspek teknis pondasi, material penimbunan, maupun penerapan keselamatan kerja:

Pondasi Tanpa Perkuatan Cerucuk

Standar PUPR mewajibkan penancapan cerucuk kayu atau tiang pancang mini beton untuk meningkatkan daya dukung tanah endapan pantai. Namun di lokasi Kolo, rakitan besi tulangan justru dipasang langsung di atas tanah basah dan berlumpur, tanpa ada perkuatan cerucuk di bawahnya.

Dasar Hukum: Peraturan Menteri PUPR No. 02/PRT/M/2014 tentang Persyaratan Teknis Pondasi Bangunan di Kawasan Pesisir dan Daerah Tanah Lunak.

PERBANDINGAN PEKERJAAN DITANJUNG
PEKERJAAN KOLO

Penimbunan Tidak Sesuai Spesifikasi

Pekerjaan penimbunan juga tidak dilakukan sesuai ketentuan. Pihak pelaksana proyek hanya menggunakan tanah bercampur pasir yang diambil dari seputaran pesisir pantai, bukan tanah uruk sebagaimana dipersyaratkan dalam dokumen spesifikasi.

“Tanah campur pasir seperti itu tidak akan bisa padat dan memiliki kekuatan daya dukung yang memadai. Jika penimbunannya saja sudah salah, di atasnya dibangun fasilitas, maka risiko penurunan tanah dan kerusakan struktur sangat besar,” ujar perwakilan Divisi Investigasi.

Dasar Hukum: Peraturan Menteri PUPR No. 10/PRT/M/2011 tentang Persyaratan Teknis Pekerjaan Tanah dan Penimbunan pada Pekerjaan Konstruksi.

Anyaman besi terlihat terlalu dekat ke sisi luar struktur, padahal selimut beton wajib tebal minimal 50–75 mm. Selain itu, belum ada kejelasan apakah semen tahan sulfat/garam dengan mutu minimal K-250 hingga K-300 benar-benar digunakan dalam pengecoran.

Dasar Hukum: Peraturan Menteri PUPR No. 24/PRT/M/2008 tentang Spesifikasi Teknis Beton untuk Bangunan di Lingkungan Agresif; SNI 03-2461-2012 tentang Kuat Tekan Beton.

Pelanggaran Aturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Penerapan K3 di lokasi proyek juga sangat memprihatinkan. Para pekerja hanya menggunakan topi kain biasa dan kupluk jaket, bukan helm proyek standar yang wajib digunakan di lokasi konstruksi.

Baca Juga:  BAZNAS KOTA BIMA SALURKAN BANTUAN: HADIRKAN KEBAHAGIAAN DAN HARAPAN BAGI MASYARAKAT

Dasar Hukum: Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja; Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER-04/MEN/1995 tentang Persyaratan Umum Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Tempat Kerja.

“Saya tidak mengarang cerita. Saya memiliki bukti dokumentasi sejak awal pekerjaan dimulai. Ini adalah tanah kelahiran saya sendiri. Saya tidak menolak pembangunan — saya justru ingin proyek ini selesai dengan baik dan benar, agar bermanfaat bagi nelayan. Tapi yang kami lihat justru sebaliknya: Sampai saat ini kontraktor pekerja tersebut tidak pernah bisa untuk bertemu,agar kami bisa menyampaikan temuan kami masyarakat,hanya menfasilatasi pertemuan dengan kelompok-kelompok tertentu yang ada di kelurahan kolo.seakan-membatasi hak masyarakat lain, Seolah-olah proyek ini hanya dimanfaatkan untuk mencari keuntungan, namun dampak buruknya akan ditanggung oleh masyarakat, termasuk saya sendiri yang tinggal di wilayah Kolo. Kalau Pemerintah Kota Bima tidak segera bertindak, saya akan menghentikan pekerjaan ini,” tegas perwakilan Divisi Investigasi DPP BAPEKA-NTB.

Berdasarkan temuan tersebut, Divisi Investigasi DPP BAPEKA-NTB meminta: Pemerintah Kota Bima dan Dinas PUPR Kota Bima segera melakukan inspeksi mendadak ke lokasi; pekerjaan dihentikan sementara hingga seluruh ketidaksesuaian diperbaiki dan dinyatakan layak oleh pengawas teknis; dokumen spesifikasi teknis, bukti mutu material, laporan pengujian tanah penimbunan, serta dokumen penerapan K3 dipublikasikan agar dapat diawasi oleh masyarakat; serta Inspektorat Kota Bima turun memeriksa aspek kepatuhan administrasi dan teknis pelaksanaan proyek.

Pembangunan KNMP di Kelurahan Kolo merupakan hasil kerjasama Pemerintah Kota Bima dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dengan total anggaran di Kelurahan Kolo sebesar Rp4,3 miliar. Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak kontraktor maupun instansi terkait. Divisi Investigasi DPP BAPEKA-NTB akan terus memantau perkembangan di lokasi dan menyiapkan dokumentasi lengkap sebagai bahan pengawasan publik.

Red. — Divisi Investigasi DPP BAPEKA-NTB

Berita Terkait

CaLK 2025 Ungkap Belanja Modal Rp498,65 Juta di Lahan Pribadi Bupati Bima, Terjadi Kekurangan Volume Rp50,53 Juta
RSUD Bima Luruskan Informasi Pelayanan Pasien di IGD yang Beredar di Media Sosial  
Tanah Sengketa Dikembalikan, Sekjen Adim BAPEKA-NTB: “Lahan Berkurang, Maka Volume Kolam Retensi Pasti Berkurang — Fungsi Pengendalian Banjir Jadi Dipertanyakan!”
DPP BAPEKA-NTB Resmi Laporkan PPK dan Pihak Terkait ke Kejaksaan Negeri Bima — Dugaan Tindak Pidana Korupsi Proyek Pedestrian Rp 2,2 Miliar
PROYEK PEDESTRIAN RP 2,2 MILIAR — DIPECAH, LELANG TANPA IZIN, DENDA DIHAPUS
Proyek Pedestrian Kota Bima Diperpanjang Tanpa Denda, Alasan Izin Guna Jalan Terlambat Terbit — PPK Tak Bisa Tunjuk Dokumen Maupun Dasar Hukum
Muklisin Perjuangkan Sekolah Nasional Terintegrasi, Kuansing Siap Jadi Lokasi Pembangunan Tahun 2027
SEKJEN ADIM: KLARIFIKASI DUGAAN PENYEGELAN ILEGAL — TIDAK ADA UNSUR PIDANA, SERUAN TEGAS TINDAK GADAI ILEGAL DI KOTA BIMA
Berita ini 117 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 09:55

CaLK 2025 Ungkap Belanja Modal Rp498,65 Juta di Lahan Pribadi Bupati Bima, Terjadi Kekurangan Volume Rp50,53 Juta

Jumat, 20 November 2026 - 10:31

Tanah Sengketa Dikembalikan, Sekjen Adim BAPEKA-NTB: “Lahan Berkurang, Maka Volume Kolam Retensi Pasti Berkurang — Fungsi Pengendalian Banjir Jadi Dipertanyakan!”

Kamis, 19 November 2026 - 06:42

DPP BAPEKA-NTB Resmi Laporkan PPK dan Pihak Terkait ke Kejaksaan Negeri Bima — Dugaan Tindak Pidana Korupsi Proyek Pedestrian Rp 2,2 Miliar

Kamis, 19 November 2026 - 02:08

PROYEK PEDESTRIAN RP 2,2 MILIAR — DIPECAH, LELANG TANPA IZIN, DENDA DIHAPUS

Senin, 16 November 2026 - 10:32

Proyek Pedestrian Kota Bima Diperpanjang Tanpa Denda, Alasan Izin Guna Jalan Terlambat Terbit — PPK Tak Bisa Tunjuk Dokumen Maupun Dasar Hukum

Jumat, 13 November 2026 - 15:59

Muklisin Perjuangkan Sekolah Nasional Terintegrasi, Kuansing Siap Jadi Lokasi Pembangunan Tahun 2027

Selasa, 10 November 2026 - 08:06

SEKJEN ADIM: KLARIFIKASI DUGAAN PENYEGELAN ILEGAL — TIDAK ADA UNSUR PIDANA, SERUAN TEGAS TINDAK GADAI ILEGAL DI KOTA BIMA

Sabtu, 7 November 2026 - 10:26

Warga Penatoi Geram: Proyek Drainase Mangkir 5 Hari, Akses Warga Tersendat

Berita Terbaru