Jember, //Tintapos.com// – Persoalan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Jember masih menjadi pekerjaan rumah yang belum tuntas, meski beberapa tahun terakhir angkanya menunjukkan tren penurunan
Hal itu disampaikan Bupati Jember, Muhammad Fawait, Selasa (14/4/2026). Pihaknya kini mendorong kolaborasi lebih konkret dengan sejumlah pihak, terutama pengelola kawasan hutan dan perkebunan.
Ia menyoroti tingginya angka kemiskinan yang masih terkonsentrasi di wilayah pinggiran hutan dan perkebunan. Menurutnya, kawasan tersebut memerlukan penanganan lebih spesifik.
“Kita tahu bahwa kemiskinan di Kabupaten Jember menjadi masalah yang dalam 10 tahun terakhir ini belum terselesaikan. PR-nya kemiskinan yang di pinggir hutan dan kebun,” ujarnya.
Fawait menilai keberadaan dua BUMN besar, yakni PTPN dan Perhutani, seharusnya dapat memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar.
Ia mendorong agar pengelolaan sumber daya yang ada bisa lebih berpihak kepada warga lokal. Salah satu solusi yang didorong adalah optimalisasi program hutan sosial.
Di Kabupaten Jember, kata dia, terdapat potensi lahan hutan sosial seluas sekitar 36-38 ribu hektare yang dinilai bisa dimanfaatkan untuk mengurangi kemiskinan ekstrem.
Menurutnya, jika pengelolaan lahan tersebut diberikan secara tepat sasaran kepada masyarakat miskin di sekitar hutan, dampaknya akan signifikan.
“Bayangkan jika 38 ribu hektare itu dibagikan masing-masing satu hektare per kepala keluarga, maka sekitar 38–40 ribu keluarga bisa keluar dari kemiskinan ekstrem,” kata dia.
Selain itu, ia juga menyoroti pemanfaatan lahan milik PTPN, baik di kawasan perkebunan maupun di wilayah perkotaan. Ia berharap, setiap kerja sama pengelolaan lahan melibatkan masyarakat sekitar, terutama sebagai tenaga kerja.
Di sisi lain, lahan PTPN di kawasan perkotaan dinilai berpotensi dikembangkan untuk menggerakkan sektor ekonomi informal. Sehingga dapat menekan angka kemiskinan.
Fawait mengungkapkan, saat ini masih terdapat sekitar 90 ribu kepala keluarga di Jember yang masuk kategori kemiskinan ekstrem atau desil satu.
Kondisi tersebut menggambarkan masyarakat yang harus bekerja setiap hari hanya untuk memenuhi kebutuhan makan di hari yang sama.
Meski capaian penurunan kemiskinan di Jember tergolong cepat di tingkat Jawa Timur, bahkan tertinggi di wilayah Tapal Kuda, ia menilai hasil tersebut belum cukup.
“Masih banyak masyarakat kita yang berada di kategori sangat miskin. Ini yang harus menjadi fokus ke depan,” tegasnya.
Pemkab Jember juga mendorong agar pemerintah pusat, termasuk Kementerian Kehutanan dan Perhutani, dapat meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah.
Hal ini penting agar program seperti hutan sosial benar-benar tepat sasaran, dengan mengacu pada data kemiskinan yang dimiliki daerah.
Dengan sinergi yang lebih kuat dan pemanfaatan potensi lahan secara optimal, pemerintah daerah optimistis upaya pengentasan kemiskinan ekstrem di Jember dapat dipercepat..
(Nur,Tp)
