PULUHAN JUTA BATANG ROKOK ILEGAL DIMUSNAHKAN, BEA CUKAI SUMBAGTIM SELAMATKAN POTENSI KERUGIAN NEGARA RP20,56 MILIAR

- Penulis

Rabu, 28 Oktober 2026 - 03:31

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

PALEMBANG, //TintaPos.Com// 28 OKTOBER 2026 — Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Bagian Timur (Kanwil Bea Cukai Sumbagtim) bersama kantor pelayanan di bawahnya kembali menunjukkan komitmennya dalam memberantas peredaran barang ilegal. Puluhan juta batang rokok ilegal dimusnahkan sebagai bagian dari upaya penegakan hukum di bidang kepabeanan dan cukai, sekaligus menyelamatkan potensi kerugian negara sebesar Rp20,56 miliar.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) memiliki empat fungsi utama, yakni sebagai pengumpul penerimaan negara (revenue collector), pelindung masyarakat (community protector), fasilitator perdagangan (trade facilitator), serta asistensi industri (industrial assistance).

Dalam menjalankan fungsi tersebut, Bea Cukai tidak hanya berperan mengoptimalkan penerimaan negara melalui pungutan bea masuk, bea keluar, dan cukai, tetapi juga melindungi masyarakat dari peredaran barang ilegal, berbahaya, dan terlarang.
Sepanjang 2025 hingga 2026, Kanwil Bea Cukai Sumbagtim beserta kantor vertikal di bawahnya mencatat sebanyak 1.573 kali penindakan di bidang kepabeanan dan cukai, serta 119 penindakan di bidang narkotika.

Pada kegiatan pemusnahan kali ini, Kanwil Bea Cukai Sumbagtim bersama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean Palembang memusnahkan barang hasil penindakan di bidang kepabeanan dan cukai.

Baca Juga:  Bupati Banyuwangi Apresiasi Peran LDII dalam Pembangunan Daerah

Berdasarkan dokumen yang disampaikan, nilai barang hasil penindakan tersebut diperkirakan mencapai Rp40.332.305.374,00 atau sekitar Rp40,33 miliar.

Pemusnahan ini menjadi salah satu langkah konkret dalam menekan peredaran rokok ilegal yang berpotensi mengganggu penerimaan negara, merugikan pelaku usaha yang patuh terhadap ketentuan, serta melemahkan pengawasan terhadap barang kena cukai.

Melalui penindakan dan pemusnahan barang ilegal, Bea Cukai Sumbagtim diharapkan terus memperkuat pengawasan, meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan, dan menjaga iklim usaha yang sehat.

Upaya pemberantasan rokok ilegal juga membutuhkan dukungan masyarakat melalui kesadaran untuk tidak membeli maupun mengedarkan produk tanpa pita cukai yang sah.
Dengan sinergi antara aparat penegak hukum, pelaku usaha, dan masyarakat, pengawasan terhadap peredaran barang ilegal diharapkan semakin efektif demi melindungi penerimaan negara dan kepentingan publik.

pewarta daeng edi

Berita Terkait

UCAPAN SELAMAT DAN SUKSES Atas Terpilihnya Bapak Eldan M. Nur, S.Sos. Sebagai Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Rontu, Kota Bima,Masa Bakti 2026–2031.
Penertiban PETI di PT KTBM, PETI di Desa Saik dan Peboun Kapan?
Sampaikan Pesan Plt Bupati Kuantan Singin , Pj Sekretaris Daerah Drs. Muradi , M.Si tegaskan Muhammadiya Mitra strategis Pemerintah Kabupaten Kuansing dalam Pembangunan
Wujud Kepedulian Sosial, Insan Pers Gelar Jumat Berkah Bagikan Sembako di Desa Sigaruntang untuk Masyarakat yang Membutuhkan
Pabrik Disegel Satgas PKH, Kuasa Hukum PT GSL Eddy Ramadhan Buka Suara: Kami Kaget dan Sudah Bayar Sanksi Administratif
Wamenhut dan Satgas PKH Turun Langsung ke Kuansing: Kuasai Kembali Lahan PT GSL 42 Hektare dan Serahkan SK Pencabutan Izin PT RAPP Seluas 338.536 Hektare
Anggota DPRD Sampaikan Laporan Hasil Reses Masa Sidang Ketiga 2025–2026 pada Paripurna ke-32
Harlah ke-81 PGRI, Pj Sekda Kuansing Hadiri Tabligh Akbar Bersama Ketua MUI Provinsi Riau
Berita ini 27 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 09:55

CaLK 2025 Ungkap Belanja Modal Rp498,65 Juta di Lahan Pribadi Bupati Bima, Terjadi Kekurangan Volume Rp50,53 Juta

Jumat, 20 November 2026 - 10:31

Tanah Sengketa Dikembalikan, Sekjen Adim BAPEKA-NTB: “Lahan Berkurang, Maka Volume Kolam Retensi Pasti Berkurang — Fungsi Pengendalian Banjir Jadi Dipertanyakan!”

Kamis, 19 November 2026 - 06:42

DPP BAPEKA-NTB Resmi Laporkan PPK dan Pihak Terkait ke Kejaksaan Negeri Bima — Dugaan Tindak Pidana Korupsi Proyek Pedestrian Rp 2,2 Miliar

Kamis, 19 November 2026 - 02:08

PROYEK PEDESTRIAN RP 2,2 MILIAR — DIPECAH, LELANG TANPA IZIN, DENDA DIHAPUS

Senin, 16 November 2026 - 10:32

Proyek Pedestrian Kota Bima Diperpanjang Tanpa Denda, Alasan Izin Guna Jalan Terlambat Terbit — PPK Tak Bisa Tunjuk Dokumen Maupun Dasar Hukum

Jumat, 13 November 2026 - 15:59

Muklisin Perjuangkan Sekolah Nasional Terintegrasi, Kuansing Siap Jadi Lokasi Pembangunan Tahun 2027

Selasa, 10 November 2026 - 08:06

SEKJEN ADIM: KLARIFIKASI DUGAAN PENYEGELAN ILEGAL — TIDAK ADA UNSUR PIDANA, SERUAN TEGAS TINDAK GADAI ILEGAL DI KOTA BIMA

Sabtu, 7 November 2026 - 10:26

Warga Penatoi Geram: Proyek Drainase Mangkir 5 Hari, Akses Warga Tersendat

Berita Terbaru