MEMATIKAN! DR. DEWI RATNA BONGKAR FAKTA, Bantah Isu Misteri, Sebut Serasuba Statusnya DITITIPKAN Sejak Zaman Permaisuri

- Penulis

Selasa, 7 April 2026 - 17:21

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kota Bima ,NTB //TintaPos.Com// – Isu dan berbagai opini liar yang beredar di media sosial terkait status tanah dan bangunan bersejarah Serasuba serta Istana Bima kembali mendapatkan tanggapan keras. Melalui wawancara dengan wartawan Tinta Pos, Adim, via WhatsApp, tokoh masyarakat dan pemerhati sejarah, Dr. Dewi Ratna Muchlisa Mandyara, S.E., M.Hum, memberikan klarifikasi menyeluruh sekaligus mematahkan berbagai asumsi yang memutarbalikan fakta sejarah.

Hal ini menanggapi postingan di akun Facebook yang menyebutkan adanya “sesuatu tersembunyi” di balik Serasuba pada masa kepemimpinan Bupati Bima, yang seolah menggambarkan adanya kesepakatan gelap atau misteri yang ditutup-tutupi. Bahkan ada yang berasumsi bahwa tanah tersebut sudah dihibahkan oleh keluarga raja.

 

Menanggapi hal tersebut, Dr. Dewi menegaskan dengan sangat tegas bahwa apa yang beredar hanyalah dugaan tanpa dasar.

“Itu asumsi liar mereka. Faktanya seperti yang saya ungkapkan, saya memiliki banyak bukti rekaman yang menyatakan dengan jelas bahwa status aslinya adalah DITITIPKAN, bukan diserahkan atau dihibahkan,” ujar Dr. Dewi tegas.

Ia menekankan bahwa sejarah tidak bisa dilihat hanya dengan logika semata atau berasumsi “kenapa begini dan kenapa begitu”, karena itu sama saja dengan memprotes kejadian yang sudah berlalu.

“Kita tidak bisa berasumsi liar karena ada bukti dan fakta otentik. Tidak bisa kita sandingkan dengan pertanyaan ‘kenapa begini kenapa begitu’, sama saja kita memprotes sejarah yang telah terjadi,” tambahnya.

TENTANG SEJARAH DAN POLITIK MASA LALU

Dr. Dewi juga menyoroti pentingnya kapasitas intelektual dalam membaca sejarah. Ia menyinggung soal masa Sultan Abdul Kahir yang pernah menjabat sebagai Bupati di tahun 60-an hanya sebentar.

Baca Juga:  Polsek Deli Tua Gagalkan Curanmor di Medan Johor, Polsek Deli Tua Amankan Residivis Saat Beraksi

“Jika yang berbicara sejarah itu orang yang tidak pada kapasitasnya, apakah harus diamini? Harus tahu dong bagaimana keadaan politik saat itu dan keadaan politik sekarang,” tegasnya.

Ia menjelaskan, posisi Bupati (termasuk Bupati Ferry maupun masa sebelumnya) seringkali berada dalam posisi dilema. Situasi politik yang tidak menentu, ditambah dengan aksi demonstrasi yang sering terjadi, membuat persoalan hukum dan kepemilikan ini menjadi berlarut-larut hingga sekarang.

“Problem ini bukan hanya terjadi di Bima, tapi hampir di seluruh kerajaan di Nusantara,” jelasnya.

 
SERASUBA KESATUAN UTUH ISTANA, BUKAN MILIK NEGARA

Lebih jauh, Dr. Dewi memaparkan fakta sejarah yang sangat mendasar:

“Data dan dokumen adalah bukti otentik, bukan hanya omong kosong dan asumsi tanpa mengerti kisah sejarah. Istana itu rumahnya Sultan. Sultan sudah memberikan tanah negeri, wilayah, dan rakyatnya kepada NKRI, itu yang membuat Presiden Soekarno datang ke Bima dan memberikan apresiasi.”

Namun, lanjutnya, Pemerintah saat itu TIDAK PERNAH merampas atau mengambil alih rumah atau istana pribadi Sultan, karena itu adalah hak milik pribadi yang mutlak dan tidak boleh diganggu gugat.

“Setelah Sultan wafat, Istana dan aset tersebut dititipkan oleh permaisuri. Situasi politik saat itu yang kacau dan tidak menentu membuat keluarga pun tidak berdaya untuk mengambil kembali titipan tersebut.”

Ia menegaskan bahwa Serasuba adalah satu kesatuan utuh dengan Istana Bima.

“Serasuba itu tempat pasukan Suba berkumpul, latihan, dan tempat upacara besar. Jadi satu kesatuan utuh dengan Istana. Kita tidak bisa memandang masa lalu dengan menggunakan kacamata kekinian, dalam ilmu sejarah disebut ahistoris,” pungkasnya.

Red.
Adim Kaperwil-ntb.

Berita Terkait

UCAPAN SELAMAT DAN SUKSES Atas Terpilihnya Bapak Eldan M. Nur, S.Sos. Sebagai Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Rontu, Kota Bima,Masa Bakti 2026–2031.
Penertiban PETI di PT KTBM, PETI di Desa Saik dan Peboun Kapan?
Sampaikan Pesan Plt Bupati Kuantan Singin , Pj Sekretaris Daerah Drs. Muradi , M.Si tegaskan Muhammadiya Mitra strategis Pemerintah Kabupaten Kuansing dalam Pembangunan
Wujud Kepedulian Sosial, Insan Pers Gelar Jumat Berkah Bagikan Sembako di Desa Sigaruntang untuk Masyarakat yang Membutuhkan
Pabrik Disegel Satgas PKH, Kuasa Hukum PT GSL Eddy Ramadhan Buka Suara: Kami Kaget dan Sudah Bayar Sanksi Administratif
Wamenhut dan Satgas PKH Turun Langsung ke Kuansing: Kuasai Kembali Lahan PT GSL 42 Hektare dan Serahkan SK Pencabutan Izin PT RAPP Seluas 338.536 Hektare
Anggota DPRD Sampaikan Laporan Hasil Reses Masa Sidang Ketiga 2025–2026 pada Paripurna ke-32
Harlah ke-81 PGRI, Pj Sekda Kuansing Hadiri Tabligh Akbar Bersama Ketua MUI Provinsi Riau
Berita ini 19 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 09:55

CaLK 2025 Ungkap Belanja Modal Rp498,65 Juta di Lahan Pribadi Bupati Bima, Terjadi Kekurangan Volume Rp50,53 Juta

Jumat, 20 November 2026 - 10:31

Tanah Sengketa Dikembalikan, Sekjen Adim BAPEKA-NTB: “Lahan Berkurang, Maka Volume Kolam Retensi Pasti Berkurang — Fungsi Pengendalian Banjir Jadi Dipertanyakan!”

Kamis, 19 November 2026 - 06:42

DPP BAPEKA-NTB Resmi Laporkan PPK dan Pihak Terkait ke Kejaksaan Negeri Bima — Dugaan Tindak Pidana Korupsi Proyek Pedestrian Rp 2,2 Miliar

Kamis, 19 November 2026 - 02:08

PROYEK PEDESTRIAN RP 2,2 MILIAR — DIPECAH, LELANG TANPA IZIN, DENDA DIHAPUS

Senin, 16 November 2026 - 10:32

Proyek Pedestrian Kota Bima Diperpanjang Tanpa Denda, Alasan Izin Guna Jalan Terlambat Terbit — PPK Tak Bisa Tunjuk Dokumen Maupun Dasar Hukum

Jumat, 13 November 2026 - 15:59

Muklisin Perjuangkan Sekolah Nasional Terintegrasi, Kuansing Siap Jadi Lokasi Pembangunan Tahun 2027

Selasa, 10 November 2026 - 08:06

SEKJEN ADIM: KLARIFIKASI DUGAAN PENYEGELAN ILEGAL — TIDAK ADA UNSUR PIDANA, SERUAN TEGAS TINDAK GADAI ILEGAL DI KOTA BIMA

Sabtu, 7 November 2026 - 10:26

Warga Penatoi Geram: Proyek Drainase Mangkir 5 Hari, Akses Warga Tersendat

Berita Terbaru