​Transparansi Dipertanyakan, BPK Minta Pemkot Padang Usut Tuntas Temuan Belanja Seragam

- Penulis

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 01:15

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

PADANG, //TintaPos.Com// – Program unggulan Pemerintah Kota Padang di bidang pendidikan, yakni Program Padang Juara, mendadak menjadi pusat perhatian publik setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) secara resmi melayangkan sorotan tajam terhadap realisasi anggaran daerah.

​Sorotan utama bermula dari temuan BPK terkait realisasi belanja bantuan sosial untuk penyediaan seragam sekolah dan Lembar Kreativitas Siswa (LKS) senilai Rp6.194.435.600 pada Tahun Anggaran 2025 yang dinilai belum dapat diyakini kewajarannya.

​Temuan krusial tersebut tertuang secara rinci dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Padang Tahun Anggaran 2025 yang kini menjadi diskursus hangat di tengah masyarakat.

​Berdasarkan dokumen pemeriksaan yang dihimpun redaksi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang tercatat menganggarkan belanja bantuan sosial yang fantastis mencapai Rp21,66 miliar sepanjang tahun 2025 lalu.

​Dari total pagu anggaran yang telah ditetapkan tersebut, realisasi penyerapan dana berhasil menyentuh angka Rp17,94 miliar atau merepresentasikan sekitar 82,85 persen dari keseluruhan alokasi.

​Di dalam gelontoran dana besar tersebut, terdapat pos khusus untuk belanja penyediaan seragam sekolah serta LKS yang nilainya menembus angka lebih dari Rp6,19 miliar rupiah.

​Namun, alih-alih berjalan mulus tanpa hambatan, pelaksanaan pengadaan barang penunjang pendidikan ini justru menyimpan sejumlah persoalan administratif yang dinilai cukup mendasar oleh lembaga pemeriksa keuangan negara.

​Salah satu temuan paling mencolok yang diungkap oleh BPK adalah mekanisme pengadaan yang disinyalir tidak melalui proses prosedural standar sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

​Lebih mengejutkannya lagi, tim pemeriksa BPK sama sekali tidak menemukan adanya dokumen kontrak maupun Surat Perintah Kerja (SPK) formal antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan pihak penyedia barang.

​Kondisi administratif yang rapuh ini secara otomatis menimbulkan tanda tanya besar mengenai apa yang menjadi dasar hukum pelaksanaan pekerjaan serta bagaimana mekanisme pengendalian penggunaan uang negara tersebut.

​Dalam setiap kegiatan yang dibiayai oleh anggaran publik, keberadaan dokumen kontrak dan perjanjian kerja merupakan instrumen mutlak untuk memastikan seluruh rangkaian pekerjaan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

​Tidak hanya berhenti pada ketiadaan dokumen kontrak, BPK turut mencatat adanya pergeseran data penerima bantuan yang dinilai sangat janggal dalam proses perencanaan hingga penyaluran di lapangan.

​Data awal yang mulanya bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) secara mendadak berubah menjadi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) tanpa validasi yang kuat.

​Berdasarkan uraian temuan pemeriksaan, perubahan basis data krusial tersebut sama sekali tidak didukung oleh dokumentasi pendukung maupun rumusan perhitungan teknis yang memadai dari instansi terkait.

Baca Juga:  TERUNGKAP DI SIDANG DUGAAN PENGANIAYAAN OLEH IQBAL–IHSAN, KUASA HUKUM TERDAKWA GUNTUR ABDURAHMAN, S.H., M.H. SOROTI DUGAAN PELANGGARAN PENYIDIK DALAM KASUS PENGANIAYAAN DI BELAKANG OLO

​Persoalan validitas data ini menjadi sangat penting untuk diklarifikasi segera, mengingat ketepatan sasaran merupakan kunci utama agar bantuan pendidikan benar-benar diterima oleh siswa yang berhak.

​Tanpa adanya dokumentasi pendukung yang transparan, publik tentu berhak mendesak penjelasan resmi mengenai bagaimana kuota penerima ditetapkan dan apa dasar rasional di balik perubahan data tersebut.

​Persoalan lain yang tidak kalah menggelitik dalam temuan BPK adalah adanya indikasi bahwa sebagian pekerjaan penyediaan seragam sekolah justru disubkontrakkan kepada pihak ketiga yang lain.

​Ironisnya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang disebut-sebut tidak memiliki pegangan data yang lengkap, baik mengenai jumlah maupun identitas asli dari pihak penyedia yang ikut terlibat dalam rantai pekerjaan.

​Situasi semacam ini tentu memicu keraguan mendalam dari berbagai kalangan mengenai efektivitas fungsi pengawasan internal, pembagian tanggung jawab, serta komitmen pemerintah daerah menjaga kualitas barang.

​Melihat rentetan permasalahan yang cukup kompleks tersebut, BPK secara tegas menyimpulkan bahwa realisasi belanja bantuan sosial seragam dan LKS Tahun Anggaran 2025 belum bisa diyakini tingkat kewajarannya.

​Sebagai langkah korektif, BPK lantas merekomendasikan kepada Pemerintah Kota Padang agar segera menindaklanjuti seluruh temuan pemeriksaan tersebut sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.

​Menyikapi dinamika ini, tim redaksi memandang bahwa pihak eksekutif di tingkat kota perlu segera memberikan penjelasan yang transparan, terbuka, dan komprehensif kepada masyarakat luas.

​Klarifikasi dari pemerintah daerah sangat dibutuhkan guna meredam spekulasi publik, sekaligus memaparkan langkah konkrit perbaikan administrasi, evaluasi pengadaan, hingga penguatan pengawasan penyedia.

​Kendati demikian, perlu digarisbawahi bahwa temuan awal dari lembaga pemeriksa ini tidak serta-merta dapat dijadikan dasar mutlak untuk membuktikan adanya unsur tindak pidana korupsi secara hukum.

​Segala bentuk penilaian dan kesimpulan akhir tetap harus berpijak pada kelengkapan dokumen otentik, hasil pemeriksaan lanjutan, serta proses hukum formal jika memang ditemukan adanya pelanggaran nyata.

​Hingga berita ini diturunkan berdasarkan informasi terakhir yang masuk ke meja redaksi, tanggapan resmi dari Wali Kota Padang maupun Kepala Dinas Pendidikan belum berhasil diperoleh.

​Sebagai wujud komitmen terhadap prinsip jurnalisme yang berimbang, media senantiasa membuka ruang seluas-luasnya bagi hak jawab dan konfirmasi dari pihak-pihak terkait demi kejelasan informasi publik.

​Transparansi dalam pengelolaan anggaran sektor pendidikan merupakan tolok ukur utama dari integritas pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan melayani masyarakat secara adil serta akuntabel. (AM)

Berita Terkait

UCAPAN SELAMAT DAN SUKSES Atas Terpilihnya Bapak Eldan M. Nur, S.Sos. Sebagai Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Rontu, Kota Bima,Masa Bakti 2026–2031.
Penertiban PETI di PT KTBM, PETI di Desa Saik dan Peboun Kapan?
Sampaikan Pesan Plt Bupati Kuantan Singin , Pj Sekretaris Daerah Drs. Muradi , M.Si tegaskan Muhammadiya Mitra strategis Pemerintah Kabupaten Kuansing dalam Pembangunan
Wujud Kepedulian Sosial, Insan Pers Gelar Jumat Berkah Bagikan Sembako di Desa Sigaruntang untuk Masyarakat yang Membutuhkan
Pabrik Disegel Satgas PKH, Kuasa Hukum PT GSL Eddy Ramadhan Buka Suara: Kami Kaget dan Sudah Bayar Sanksi Administratif
Wamenhut dan Satgas PKH Turun Langsung ke Kuansing: Kuasai Kembali Lahan PT GSL 42 Hektare dan Serahkan SK Pencabutan Izin PT RAPP Seluas 338.536 Hektare
Anggota DPRD Sampaikan Laporan Hasil Reses Masa Sidang Ketiga 2025–2026 pada Paripurna ke-32
Harlah ke-81 PGRI, Pj Sekda Kuansing Hadiri Tabligh Akbar Bersama Ketua MUI Provinsi Riau
Berita ini 23 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 09:55

CaLK 2025 Ungkap Belanja Modal Rp498,65 Juta di Lahan Pribadi Bupati Bima, Terjadi Kekurangan Volume Rp50,53 Juta

Jumat, 20 November 2026 - 10:31

Tanah Sengketa Dikembalikan, Sekjen Adim BAPEKA-NTB: “Lahan Berkurang, Maka Volume Kolam Retensi Pasti Berkurang — Fungsi Pengendalian Banjir Jadi Dipertanyakan!”

Kamis, 19 November 2026 - 06:42

DPP BAPEKA-NTB Resmi Laporkan PPK dan Pihak Terkait ke Kejaksaan Negeri Bima — Dugaan Tindak Pidana Korupsi Proyek Pedestrian Rp 2,2 Miliar

Kamis, 19 November 2026 - 02:08

PROYEK PEDESTRIAN RP 2,2 MILIAR — DIPECAH, LELANG TANPA IZIN, DENDA DIHAPUS

Senin, 16 November 2026 - 10:32

Proyek Pedestrian Kota Bima Diperpanjang Tanpa Denda, Alasan Izin Guna Jalan Terlambat Terbit — PPK Tak Bisa Tunjuk Dokumen Maupun Dasar Hukum

Jumat, 13 November 2026 - 15:59

Muklisin Perjuangkan Sekolah Nasional Terintegrasi, Kuansing Siap Jadi Lokasi Pembangunan Tahun 2027

Selasa, 10 November 2026 - 08:06

SEKJEN ADIM: KLARIFIKASI DUGAAN PENYEGELAN ILEGAL — TIDAK ADA UNSUR PIDANA, SERUAN TEGAS TINDAK GADAI ILEGAL DI KOTA BIMA

Sabtu, 7 November 2026 - 10:26

Warga Penatoi Geram: Proyek Drainase Mangkir 5 Hari, Akses Warga Tersendat

Berita Terbaru