KOTA BIMA-//Tintapos.com//-Kamis,19 November 2026.
Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pemantau Kebijakan Daerah Nusa Tenggara Barat (DPP BAPEKA-NTB) secara resmi menyerahkan laporan pengaduan dugaan tindak pidana korupsi ke Kejaksaan Negeri Bima, Rabu (18/11/2026). Laporan tersebut tercatat dengan Nomor Aduan: 034/PIDSUS/DPP BAPEKA-NTB/XI/2026, ditujukan terhadap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas PUPR Kota Bima beserta pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan proyek pembangunan pedestrian/trotoar di Jalan Soekarno Hatta senilai Rp 2,2 miliar.
Laporan diserahkan langsung oleh Ketua Umum DPP BAPEKA-NTB, Tasrif Abdulatif, didampingi tim advokasi lembaga. Pihak Kejaksaan Negeri Bima yang diwakili oleh Kasi Intelijen telah menerima laporan beserta berkas pendukung lengkap yang terdiri dari kronologis kejadian, analisis hukum, daftar terlapor, serta bukti wawancara dan rekaman suara wartawan Tinta Pos.
Dalam penjelasannya, Tasrif Abdulatif menegaskan adanya sejumlah dugaan pelanggaran prosedur dan peraturan perundang-undangan yang mendasari pengaduan ini:
Pertama, satu kesatuan pekerjaan dipecah menjadi tujuh paket terpisah sejak tahap perencanaan, yang diduga dilakukan untuk menghindari proses tender terbuka. Langkah ini bertentangan dengan Pasal 20 ayat (2) huruf d Perpres No. 16 Tahun 2018 juncto Perpres No. 46 Tahun 2025, yang secara tegas melarang: “memecah Pengadaan Barang/Jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari Tender/Seleksi.” Pemecahan paket yang dilakukan justru diduga bertujuan menurunkan nilai masing-masing paket agar tidak wajib dilelang secara terbuka.
Kedua, proses lelang dilaksanakan pada bulan Juli 2026, padahal Izin Prinsip/Rekomendasi Teknis dari Balai Jalan Provinsi belum diterbitkan. Izin baru terbit pada Agustus 2026 setelah proses pengadaan berjalan. Sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Pasal 11 ayat (9), pemanfaatan Ruang Milik Jalan dan Ruang Manfaat Jalan wajib memperoleh izin dari Penyelenggara Jalan sebelum pemanfaatan dilakukan. Tanpa izin tersebut, proses pengadaan belum memenuhi syarat sah secara administrasi maupun hukum.
Ketiga, keterlambatan pekerjaan sekitar dua bulan justru direspons dengan pemberian perpanjangan waktu melalui addendum kontrak tanpa pemungutan denda keterlambatan. Padahal Pasal 10 Ayat (1) Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021 menegaskan bahwa perpanjangan waktu pelaksanaan hanya dapat diberikan apabila terjadi Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi yang menjadi tanggung jawab Pemerintah. Keterlambatan akibat kelalaian perencanaan bukan merupakan alasan sah. Ketentuan yang sama juga diatur dalam Pasal 13 Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021, yang membedakan secara tegas antara Pemberian Kesempatan Kerja dengan Addendum Perpanjangan Waktu — masa pemberian kesempatan kerja paling lama 50 hari kalender, dan denda keterlambatan tetap berjalan terhitung sejak tanggal berakhirnya kontrak sampai pekerjaan dinyatakan selesai 100% dan telah ditandatangani Berita Acara Penyerahan Pekerjaan.
Saat diminta menunjukkan dasar hukum pemberian addendum, pihak PPK dinyatakan tidak dapat menunjukkannya. Hal ini memicu dugaan adanya pencampuradukkan dua jenis izin yang berbeda untuk menutupi kelalaian perencanaan sejak awal proses pengadaan.
“Kami berharap Kejaksaan Negeri Bima dapat memeriksa seluruh temuan ini secara transparan dan profesional. Aturan harus dipatuhi, uang rakyat harus dijaga. Rakyat tidak butuh janji, rakyat butuh bukti,” tegas Tasrif Abdulatif usai menyerahkan laporan.
Pihak Kejaksaan Negeri Bima menyatakan akan memproses laporan tersebut sesuai prosedur hukum yang berlaku tanpa pandang bulu. Masyarakat Kota Bima kini menunggu langkah penindakanlanjut dari instansi penegak hukum terkait laporan bernomor 034/PIDSUS/DPP BAPEKA-NTB/XI/2026 ini.
Red.


















