KOTA BIMA-//Tintapos.com//-Jumat 20 November 2026
Persoalan sengketa lahan di lokasi pembangunan Kolam Retensi Amahami kini memasuki babak yang semakin krusial. Setelah melalui proses panjang, tanah seluas 1.075 m² yang sempat digunakan untuk proyek tersebut akhirnya dikembalikan kepada ahli waris almarhum H. Abdullah Idrus. Namun di balik keputusan tersebut, muncul pertanyaan besar yang belum mendapatkan jawaban memuaskan: bagaimana nasib proyek penanggulangan banjir yang telah dibangun di atas sisa lahan yang tersisa?
Menyikapi hal tersebut, Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat BAPEKA-NTB, Adim, menyampaikan sorotan tajam sekaligus peringatan penting kepada pemerintah daerah maupun masyarakat luas.
“Pertama-tama, keputusan mengembalikan tanah kepada pemiliknya adalah langkah yang benar secara hukum dan harus dihormati oleh semua pihak. Namun kita tidak boleh menutup mata terhadap konsekuensi teknis yang muncul akibat pengembalian lahan tersebut,” ujar Sekjen Adim dalam keterangannya, Jumat (20/11/2026).
Ia kemudian menjelaskan dengan bahasa yang lugas dan mudah dipahami:
“Secara teknis maupun logika sederhana: jika lahannya berkurang, maka luas permukaan kolam berkurang. Jika luasnya berkurang, dengan kedalaman yang sama, maka volume daya tampung airnya pasti berkurang. Tidak ada cara lain, ini hitungan yang tidak bisa dibantah.”
Dalam perspektif hukum, pengadaan tanah untuk kepentingan umum tetap harus memperhatikan prosedur dan perlindungan hak masyarakat. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum mengatur bahwa proses pengadaan tanah harus dilaksanakan sesuai ketentuan hukum dan menjamin hak pihak yang berhak atas tanah.
Artinya, proyek untuk kepentingan publik sekalipun tidak boleh mengesampingkan hak kepemilikan warga yang sah. Pengembalian tanah kepada ahli waris almarhum H. Abdullah Idrus adalah bukti bahwa hak hukum pemilik tanah harus dijunjung tinggi, sekaligus menjadi pengingat bahwa setiap langkah pengadaan tanah harus dilakukan dengan ketelitian dan kehati-hatian sejak awal.
Kolam retensi Amahami dibangun bukan sekadar bangunan biasa, melainkan bagian vital dari sistem penanggulangan banjir nasional melalui program NUFReP. Semua ukurannya — luas, kedalaman, lokasi — dirancang berdasarkan kajian hidrologi yang cermat untuk menampung debit air pada curah hujan tertentu.
“Kalau volumenya berkurang dari rencana semula, berarti kolam ini tidak akan mampu menampung air sebanyak yang dijanjikan saat proyek diusulkan. Saat hujan deras datang, ada kemungkinan air meluap lebih cepat karena kolam tidak cukup menampungnya. Artinya, risiko banjir di kawasan sekitar tidak tertangani secara optimal,” jelas Adim.
BAPEKA-NTB meminta Pemerintah Kota Bima, khususnya BPPKAD dan instansi teknis terkait, untuk memberikan penjelasan terbuka dan transparan mengenai tiga hal mendasar ini:
1. Apakah desain teknis kolam sudah direvisi secara resmi?
Jika lahan berkurang, apakah kedalaman kolam ditambah agar volume tetap terjaga? Atau memang daya tampungnya dikurangi? Masyarakat berhak melihat dokumen perubahan desain tersebut.
2. Apakah anggaran dan pembayaran disesuaikan dengan volume aktual?
Jika luas dan volume pekerjaan berkurang karena lahan tidak mencukupi, apakah biaya yang dibayarkan kepada kontraktor juga ikut dikurangi secara sebanding? Atau justru rakyat tetap membayar harga penuh untuk hasil yang berkurang?
3. Apakah fungsi pengendalian banjir masih terjamin?
Ini yang paling penting: apakah dengan luas lahan yang tersisa saat ini, kolam retensi masih mampu berfungsi sebagaimana tujuan awal proyek? Jika tidak, solusi apa yang disiapkan pemerintah untuk menjamin keselamatan warga saat musim hujan tiba?
Sekjen Adim menegaskan, masyarakat tidak menentang pengembalian tanah kepada pemilik yang sah. Namun, keadilan untuk satu pihak tidak boleh mengorbankan kepentingan publik yang lain.
“Pengembalian tanah adalah hak warga berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2012. Tapi fungsi kolam retensi adalah hak seluruh masyarakat yang dilindungi dari bahaya banjir. Keduanya harus ada solusinya, bukan saling mengorbankan. Yang kami minta: jelaskan secara terbuka, jangan biarkan warga menebak-nebak di tengah ancaman banjir yang kian mendekat.”
Pemerintah Kota Bima diharapkan segera merespons sorotan ini dan membuka data teknis lengkap kepada publik, agar tidak muncul keraguan di tengah masyarakat terhadap kemanfaatan proyek yang dibiayai dengan uang rakyat ini.


















