KOTA BIMA, NTB //TintaPos.Com// – Senin, 2 Maret 2026 –Sekartaris Jendral Lembaga Pemantauan Kebijakan Daerah (BAPEKA) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengajukan laporan pengaduan resmi kepada Kepala Inspektorat Kota Bima (APIP). Laporan tersebut mengangkat dugaan penyimpangan spesifikasi teknis dan manipulasi administrasi pada proyek Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kelurahan Dara dengan nilai anggaran yang signifikan. Dokumen lengkap dari laporan ini akan dijadikan bukti tambahan dalam pengajuan laporan yang akan dilakukan ke Kejaksaan Tinggi NTB.
Tidak Hanya Laporan Ke Inspektorat, Adim Juga Menyampaikan Surat Ke BKPSDM Kota Bima, terkait dugaan penyimpangan berat yang melibatkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kepala Bidang (Kabid) Cipta Karya Dinas PUPR Kota Bima pada dua proyek strategis,yaitu Proyek SPAM Kelurahan Dara TA 2025 (Manipulasi PHO 100% pada pekerjaan yang belum tuntas),Dan Proyek SPAM Kelurahan Jatibaru Timur (Perubahan spesifikasi sumber air secara ilegal).
Dalam pernyataan Persnya Adim Sekjen menyampaikan, bahwa berdasarkan hasil investigasi lapangan yang dilakukan secara faktual, ditemukan beberapa poin temuan yang menunjukkan proyek tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Serah Terima Pertama (PHO),yang terindikasi Instalasi Mesin Pompa Tidak Memenuhi Standar,Unit mesin pompa hanya tergantung dengan tali rantai di lokasi pengeboran, tanpa adanya pengencoran pada base plate permanen sehingga kondisi instalasi tidak stabil dan berpotensi berbahaya jika dioperasikan,Kemudian Material Sambungan Pipa Tidak Sesuai Spesifikasi, apalagi lapisan sambungan pipa menggunakan material berwarna abu-abu yang tidak sesuai spesifikasi, sehingga menghadapi tekanan aliran air, tidak mampu menjamin daya tahan maksimal.
Begitupun Kedalaman Pemasangan Pipa Tidak Sesuai Perjanjian: Pipa jaringan hanya terpasang hingga kedalaman sekitar 30 cm dari permukaan tanah. Kondisi ini menyalahi standar teknis dan mengancam keamanan pipa karena tidak mampu menahan beban dari permukaan serta tekanan arus air internal.
I. TEMUAN PELANGGARAN PROSEDUR (SPAM JATIBARU TIMUR)
Ditemukan bahwa PPK dan Kabid Cipta Karya telah mengubah rencana pekerjaan secara sepihak. Pekerjaan yang seharusnya berupa Pengeboran Air Dalam (Deep Well) dialihkan secara ilegal ke sumber air permukaan/dangkal hanya berdasarkan “kesepakatan Dengan pihak masyarakat setempat dan oknum tertentu, bahkan membuat Jastifikasi yang tidak melalui prosedur. Tindakan ini sangat fatal karena lokasi tersebut rawan banjir, sehingga sumber air permukaan tidak layak konsumsi dan membahayakan kesehatan publik.
II. MEKANISME DAN DASAR HUKUM YANG DILANGGAR
Pejabat terkait diduga kuat melanggar:
1. Perpres No. 12 Tahun 2021 (Pasal 54): Perubahan kontrak (CCO) wajib melalui penelitian lapangan dan justifikasi teknis resmi, bukan kesepakatan informal.
2. UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan: Pelanggaran atas prinsip kepastian hukum dan penyalahgunaan wewenang.
3. PP No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS: Pengabaian tanggung jawab dan integritas dalam pelaksanaan tugas kedinasan.
DAMPAK STRATEGIS TERHADAP DAERAH DAN KEPALA DAERAH
Kami menekankan bahwa tindakan kedua oknum pejabat tersebut memiliki dampak negatif yang luas, yaitu: Kerugian Anggaran & Pembangunan: Pengalihan spesifikasi secara sepihak menyebabkan pemborosan anggaran negara karena hasil pekerjaan tidak fungsional (tidak memberikan manfaat air bersih standar), sehingga menghambat kemajuan infrastruktur daerah,Merusak Elektabilitas Kepala Daerah,Praktik maladministrasi dan proyek mangkrak/cacat mutu yang dilakukan oknum ini secara langsung merusak citra dan elektabilitas Kepala Daerah di mata masyarakat. Kegagalan pejabat teknis dalam mengawal amanah pembangunan akan membangun mosi tidak percaya dari publik terhadap pemerintah daerah.
KEWAJIBAN DAN REKOMENDASI TINDAKAN TERHADAP BKPSDM KOTA BIMA
BKPSDM Kota Bima memiliki Kewajiban Imperatif (wajib dan mendesak) untuk memanggil PPK dan Kabid Cipta Karya tersebut guna melakukan pemeriksaan disiplin atas dugaan Penyalahgunaan Wewenang karna merubah spesifikasi proyek tanpa prosedur Perubahan Kontrak (CCO) yang sah dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan . Lalu Ketidak jujuran degan melakukan nipulasi Berita Acara PHO dengan menyatakan pekerjaan selesai 100% padahal kondisi fisik di lapangan belum tuntas dan tidak sesuai standar.
BKPSDM tidak perlu menunggu jaksa menetapkan tersangka. Berdasarkan bukti fisik di Kelurahan Dara dan Jatibaru Timur yang tidak sesuai kontrak, BKPSDM sudah memiliki alasan hukum yang cukup untuk menjatuhkan Sanksi Disiplin Berat (seperti Pembebasan dari Jabatan) karena oknum tersebut telah nyata-nyata melanggar sumpah jabatan dan merugikan kepentingan daerah serta masyarakat Kota Bima.
INDIKASI KELALAIAN BERJENJANG
Analisis terhadap kondisi kedua proyek menunjukkan adanya indikasi kelalaian yang melibatkan beberapa pihak terkait:
– Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Konsultan Pengawas: Diduga melakukan pembiaran serta menyetujui pelaporan kelengkapan pekerjaan hingga 100% meskipun kondisi fisik proyek menunjukkan cacat mutu dan belum selesai secara teknis. Pada proyek SPAM Jatibaru Timur, diduga terlibat dalam kesepakatan tidak resmi untuk mengubah spesifikasi sumber air.
– Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bima: Sebagai pemimpin teknis pada dinas terkait, diduga gagal menjalankan fungsi pengawasan yang seharusnya dilakukan terhadap pelaksanaan proyek dan sebaliknya terlibat dalam perubahan rencana pekerjaan secara sepihak.
PERNYATAAN TEGAS ADIM, SEKJEN BAPEKA NTB
“Saya, Adim, Sekjen BAPEKA NTB, menyampaikan secara tegas terkait kewajiban hukum Inspektorat Kota Bima sebagai Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP), serta pihak terkait di BKPSDM Kota Bima,Karna berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Inspektorat Kota Bima HARUS melakukan verifikasi dan penyelidikan terhadap laporan pengaduan yang kami ajukan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Tindak lanjut yang tidak bisa ditunda adalah penetapan status laporan, pengambilan langkah sesuai hasil penyelidikan, serta pemberian tanggapan tertulis kepada kami sebagai pelapor. Sementara itu, BKPSDM Kota Bima wajib segera memanggil pejabat terkait untuk pemeriksaan disiplin dan mengambil tindakan tegas tanpa harus menunggu proses hukum pidana.
Saya menegaskan: jika Inspektorat Kota Bima maupun BKPSDM mengabaikan laporan ini, pejabat terkait akan dikenai konsekuensi hukum yang tegas. Ini mencakup sanksi administratif mulai dari teguran, peringatan, mutasi, hingga pemberhentian jabatan. Jika pengabaian tersebut mengakibatkan kerugian negara atau merugikan masyarakat, akan dikenakan tuntutan tanggung jawab pidana sesuai ketentuan peraturan hukum.
BKPSDM harus segera bertindak: berdasarkan bukti yang sudah jelas dan nyata di lapangan, oknum tersebut layak mendapatkan sanksi berat hingga pembebasan dari jabatan karena telah melanggar sumpah jabatan dan merugikan daerah. Selain itu, lembaga terkait juga akan dihadapkan pada konsekuensi publik yang jelas: kerusakan citra yang parah dan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemerintahan daerah. Dokumen lengkap dari laporan ini sebagai bukti tambahan akan kami berikan ke Kejaksaan Tinggi NTB, yang akan kami lakukan jika tidak ada tindak lanjut yang memadai dari Inspektorat Kota Bima dan BKPSDM. Kami tidak akan menyia-nyiakan hak dan kepentingan publik yang terancam akibat dugaan penyimpangan pada kedua proyek SPAM ini.”
Tegas, Sekjen BAPEKA NTB
DAMPAK SERIUS JIKA KASUS TIDAK DITINDAKLANJUTI
Selain dampak strategis yang telah disebutkan, pengabaian terhadap dugaan penyimpangan ini akan menimbulkan konsekuensi luas:
– Kerugian bagi Negara: Dana pembangunan yang telah dikeluarkan tidak menghasilkan output yang sesuai standar, bahkan berpotensi membutuhkan biaya tambahan untuk perbaikan atau pembongkaran.
– Kerugian bagi Masyarakat: Warga tidak akan mendapatkan akses air bersih yang layak dan stabil, mengganggu aktivitas sehari-hari serta meningkatkan risiko masalah kesehatan. Pada SPAM Jatibaru Timur, penggunaan sumber air permukaan rawan banjir akan memperparah risiko penularan penyakit menular melalui air.
– Ancaman Keamanan: Proyek yang tidak sesuai standar berpotensi menimbulkan kecelakaan seperti pecahnya pipa yang dapat merusak infrastruktur sekitar dan menjadi sumber penyakit.
– Melemahnya Tata Kelola Pemerintah: Kondisi ini akan memperkuat budaya tidak akuntabel di lingkungan pemerintahan dan menghambat perkembangan pembangunan daerah.
Laporan ini merupakan bagian dari upaya BAPEKA NTB untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proyek pembangunan publik di wilayah Kota Bima. Instansi terkait diharapkan dapat segera melakukan penyelidikan mendalam dan mengambil langkah tindak lanjut yang tepat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Red.
