Dugaan Manipulasi DPT RT 23 & Pelanggaran Tatib LPM Kelurahan Ule; PSU Sudah Disepakati Namun Dinilai Mandek Karena Kurang Tegas

- Penulis

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 05:35

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

KOTA BIMA —//tintapos.com//-Sabtu,31 Oktober 2026

Proses pemilihan pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Ule, Kecamatan Asakota, kian memanas. Sengketa bermula dari sejumlah kejanggalan administratif, dugaan pelanggaran tata tertib pemungutan suara serta surat keberatan resmi yang diajukan calon Ketua LPM Fahruidin terkait dugaan manipulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) di RT 23.

Berdasarkan dokumen Catatan  Kejadian Khusus serta surat keberatan bernomor 02/PSU‑LPM/Ule/V/2026 yang dihimpun media, Fahruidin menduga nama Sdr. Syamsudin selaku Ketua RT 23 yang seharusnya masih aktif sesuai SK Lurah, secara sepihak dihilangkan dari DPT dan digantikan oleh Sdr. Rahmawati. Fahruidin menegaskan bahwa Syamsudin tidak pernah mengundurkan diri, tidak pernah diberhentikan oleh Lurah, serta tidak pernah memberikan kuasa kepada siapa pun. Menurut tata tertib LPM, Ketua RT merupakan pemilih ex‑officio sehingga tidak dapat digantikan kecuali benar‑benar berhenti atau diberhentikan secara sah.

Masalah kian meruncing setelah muncul laporan dugaan praktik perwakilan suara saat pencoblosan. Padahal tata tertib yang telah disepakati sejak awal menegaskan bahwa pemungutan suara mutlak tidak boleh diwakilkan. Fahruidin menilai karena DPT yang cacat hukum tetap dipakai untuk mencoblos, maka hasil pemungutan suara di TPS/Lingkungan RT 23 dinyatakan tidak sah. Ia meminta Panitia menerima dan mencatat keberatan ke dalam Berita Acara, membatalkan DPT yang bermasalah, mencoret nama Rahmawati, mengembalikan hak pilih Syamsudin, melaksanakan PSU di wilayah terdampak serta menunda penetapan hasil pemilihan sampai PSU benar‑benar terlaksana. Fahruidin juga mengancam akan meneruskan gugatan kepada Lurah, Camat Asakota, Dinas PMD hingga Inspektorat apabila tuntutan tidak dipenuhi.

Menyikapi kericuhan tersebut, Panitia Pemilihan LPM telah menggelar rapat bersama yang dihadiri panitia, kedua calon Ketua LPM, saksi pasangan calon nomor urut 1 dan nomor urut 2, serta dikawal Babinsa dan Bhabinkamtibmas setempat. Hasil musyawarah mufakat yang dituangkan ke Berita Acara dan diketahui oleh Kepala Kelurahan Ule H. Badin, S.Sos., menyepakati pembatalan hasil pemungutan suara sebelumnya serta jadwal PSU pada Sabtu 4 Oktober 2026.

Baca Juga:  Wali Murid SMK 2 Soroti Dugaan Iuran Komite Rp130 Ribu per Bulan

Namun hingga kini PSU dinilai mandek. Ada indikasi sebagian pihak menolak kesepakatan tersebut, sementara Panitia dinilai belum menunjukkan ketegasan dalam menindaklanjuti surat keberatan Fahruidin secara transparan. Sebelumnya Panitia bersama Pemerintah Kelurahan telah menegaskan bahwa terdapat konsekuensi hukum dan administratif: apabila ada calon yang menolak, memboikot atau sengaja tidak hadir pada PSU yang telah disepakati, maka yang bersangkutan dianggap melepaskan hak pilih maupun hak dipilihnya. Panitia sempat menyatakan PSU akan tetap berjalan meskipun satu pihak absen dan ketidakhadiran tersebut tidak akan membatalkan keabsahan hasil PSU.

Warga berharap Panitia Pemilihan dan Pemerintah Kelurahan benar‑benar menegakkan Berita Acara yang telah ditandatangani. Mereka meminta DPT diperbaiki secara sah, hak‑hak pemilih ex‑officio dikembalikan, PSU dilaksanakan tepat waktu tanpa intervensi pihak mana pun, serta hasil pemilihan tidak ditetapkan sebelum PSU selesai. Masyarakat juga berharap Babinsa, Bhabinkamtibmas, Camat Asakota, Dinas PMD dan Inspektorat terus mengawal proses agar pemilihan LPM Kelurahan Ule berjalan jujur, adil dan sesuai peraturan yang berlaku.

“Kesepakatan sudah ada di Berita Acara, sudah dikawal Babinsa dan Bhabinkamtibmas. Kalau DPT benar ada yang dihapus tanpa dasar sah lalu PSU mandek karena ada pihak yang menolak, maka marwah panitia menjadi dipertanyakan. Panitia harus berani bertindak tegas, bukan biarkan satu pihak mengatur jalannya pemilihan.” – Sumber tokoh masyarakat Kelurahan Ule (nama diminta tidak disebutkan)

Hingga berita ini diturunkan, media masih berupaya mengonfirmasi langsung kepada Panitia Pemilihan LPM, Kepala Kelurahan Ule serta pihak‑pihak yang diduga terlibat manipulasi DPT. Belum ada pernyataan resmi secara rinci dari pihak‑pihak tersebut terkait status pelaksanaan PSU tanggal 4 Oktober serta tanggapan atas surat keberatan Fahruidin.
Red.

Berita Terkait

CaLK 2025 Ungkap Belanja Modal Rp498,65 Juta di Lahan Pribadi Bupati Bima, Terjadi Kekurangan Volume Rp50,53 Juta
RSUD Bima Luruskan Informasi Pelayanan Pasien di IGD yang Beredar di Media Sosial  
Tanah Sengketa Dikembalikan, Sekjen Adim BAPEKA-NTB: “Lahan Berkurang, Maka Volume Kolam Retensi Pasti Berkurang — Fungsi Pengendalian Banjir Jadi Dipertanyakan!”
DPP BAPEKA-NTB Resmi Laporkan PPK dan Pihak Terkait ke Kejaksaan Negeri Bima — Dugaan Tindak Pidana Korupsi Proyek Pedestrian Rp 2,2 Miliar
PROYEK PEDESTRIAN RP 2,2 MILIAR — DIPECAH, LELANG TANPA IZIN, DENDA DIHAPUS
Proyek Pedestrian Kota Bima Diperpanjang Tanpa Denda, Alasan Izin Guna Jalan Terlambat Terbit — PPK Tak Bisa Tunjuk Dokumen Maupun Dasar Hukum
Muklisin Perjuangkan Sekolah Nasional Terintegrasi, Kuansing Siap Jadi Lokasi Pembangunan Tahun 2027
SEKJEN ADIM: KLARIFIKASI DUGAAN PENYEGELAN ILEGAL — TIDAK ADA UNSUR PIDANA, SERUAN TEGAS TINDAK GADAI ILEGAL DI KOTA BIMA
Berita ini 52 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 09:55

CaLK 2025 Ungkap Belanja Modal Rp498,65 Juta di Lahan Pribadi Bupati Bima, Terjadi Kekurangan Volume Rp50,53 Juta

Jumat, 20 November 2026 - 10:31

Tanah Sengketa Dikembalikan, Sekjen Adim BAPEKA-NTB: “Lahan Berkurang, Maka Volume Kolam Retensi Pasti Berkurang — Fungsi Pengendalian Banjir Jadi Dipertanyakan!”

Kamis, 19 November 2026 - 06:42

DPP BAPEKA-NTB Resmi Laporkan PPK dan Pihak Terkait ke Kejaksaan Negeri Bima — Dugaan Tindak Pidana Korupsi Proyek Pedestrian Rp 2,2 Miliar

Kamis, 19 November 2026 - 02:08

PROYEK PEDESTRIAN RP 2,2 MILIAR — DIPECAH, LELANG TANPA IZIN, DENDA DIHAPUS

Senin, 16 November 2026 - 10:32

Proyek Pedestrian Kota Bima Diperpanjang Tanpa Denda, Alasan Izin Guna Jalan Terlambat Terbit — PPK Tak Bisa Tunjuk Dokumen Maupun Dasar Hukum

Jumat, 13 November 2026 - 15:59

Muklisin Perjuangkan Sekolah Nasional Terintegrasi, Kuansing Siap Jadi Lokasi Pembangunan Tahun 2027

Selasa, 10 November 2026 - 08:06

SEKJEN ADIM: KLARIFIKASI DUGAAN PENYEGELAN ILEGAL — TIDAK ADA UNSUR PIDANA, SERUAN TEGAS TINDAK GADAI ILEGAL DI KOTA BIMA

Sabtu, 7 November 2026 - 10:26

Warga Penatoi Geram: Proyek Drainase Mangkir 5 Hari, Akses Warga Tersendat

Berita Terbaru