Jangan Tebang Pilih! Forum Peduli Sejati dan Lintera Hijau Sriwijaya Desak Pengusutan Menyeluruh Dugaan Perambahan Hutan Lindung Banyuasin

- Penulis

Selasa, 27 Oktober 2026 - 07:41

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

PALEMBANG  //Tintapos.com// – 26/10/2026. Forum Peduli Sejati bersama Lintera Hijau Sriwijaya, mendatangi Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara (Polairud) Polda Sumatera Selatan, Senin, 26/10/2026, ntuk menyampaikan aspirasi sekaligus mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan praktik mafia tanah dan penyerobotan kawasan hutan lindung di wilayah Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan.

Dalam audiensi tersebut, kedua organisasi menegaskan pentingnya penegakan hukum yang menyeluruh, transparan, dan tidak tebang pilih. Mereka meminta aparat kepolisian tidak hanya menindak pihak-pihak yang ditemukan berada di lapangan, tetapi juga menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain yang diduga memiliki peran dalam aktivitas yang berpotensi merusak kawasan hutan lindung tersebut.

Ketua Forum Peduli Sejati, Pirliyanto, SH., MH., mengatakan bahwa penanganan perkara dugaan perambahan hutan lindung harus dilakukan secara komprehensif dengan mengungkap seluruh fakta berdasarkan alat bukti yang sah.

Menurutnya, proses penegakan hukum tidak boleh berhenti pada pihak yang secara langsung melakukan aktivitas di lokasi. Aparat juga perlu menelusuri asal-usul kegiatan, pihak yang memberikan perintah, kepemilikan atau penguasaan sarana yang digunakan, serta kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat, apabila hal tersebut didukung oleh bukti yang cukup.

“Kami tidak ingin hukum hanya menyentuh orang-orang yang berada di lapangan, sementara pihak yang mungkin memiliki peran lebih besar justru tidak tersentuh. Karena itu, kami meminta aparat menelusuri seluruh fakta dan peran masing-masing pihak secara objektif berdasarkan alat bukti yang sah,” ujar Pirliyanto.
Dua Alat Berat Diminta Diperiksa Menyeluruh
Selain meminta pengusutan dugaan mafia tanah dan penyerobotan hutan lindung, Forum Peduli Sejati dan Lintera Hijau Sriwijaya  juga menyoroti keberadaan dua unit alat berat yang ditemukan di lokasi dugaan perambahan hutan lindung di wilayah perairan Banyuasin.

Kedua organisasi tersebut meminta aparat penegak hukum memeriksa keberadaan dan penggunaan alat berat itu secara menyeluruh. Pemeriksaan dinilai penting untuk memastikan siapa pihak yang menggunakan, mengoperasikan, menguasai, maupun bertanggung jawab atas keberadaan alat berat tersebut, sepanjang terdapat keterkaitan dengan dugaan aktivitas perambahan.

Mereka juga berharap aparat dapat menelusuri asal-usul alat berat, tujuan penggunaannya, serta kemungkinan hubungan penggunaannya dengan aktivitas pembukaan atau penguasaan lahan di kawasan yang diduga merupakan hutan lindung.

Menurut Forum Peduli Sejati dan Lintera Hijau Sriwijya, langkah tersebut diperlukan agar penanganan perkara tidak hanya berfokus pada aktivitas yang terlihat di lapangan, tetapi juga dapat menjelaskan rangkaian peristiwa secara utuh. Meski demikian, penentuan pihak yang bertanggung jawab harus tetap didasarkan pada hasil pemeriksaan dan bukti yang diperoleh oleh aparat berwenang.(kiki-red).

Minta Penegakan Hukum Tanpa Tebang Pilih
Pirliyanto menegaskan, pihaknya tidak bermaksud menghakimi atau menyimpulkan kesalahan pihak tertentu sebelum proses hukum berjalan.
Namun, ia berharap aparat penegak hukum berani mengungkap setiap fakta dan menindak siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang-undangan.

Baca Juga:  Di Tengah Isu Proyek Publik dan Penyalahgunaan Wewenang Tahun 2025, Istri Walikota Bima Sawer-saweran di Acara Silaturrahmi yang Digelar di Kediaman Walikota Bima

“Siapa pun yang terbukti terlibat harus bertanggung jawab. Tidak boleh ada tebang pilih. Jangan sampai hukum hanya tajam ke bawah, tetapi tumpul ke atas,” tegasnya.
Ia menilai, penegakan hukum yang adil dan transparan merupakan bagian penting dalam memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap aparat. Oleh karena itu, setiap dugaan pelanggaran harus ditangani secara profesional tanpa dipengaruhi kepentingan pihak tertentu.

Bagi Forum Peduli Sejati dan Lintera Hijau, persoalan ini bukan semata-mata menyangkut dugaan penguasaan lahan, melainkan juga berkaitan dengan perlindungan kawasan hutan yang memiliki fungsi ekologis penting bagi kehidupan masyarakat.

Kerusakan Hutan Mengancam Lingkungan dan Masa Depan Masyarakat
Pirliyanto mengingatkan bahwa kerusakan hutan tidak boleh dipandang hanya sebagai hilangnya pepohonan. Kawasan hutan memiliki keterkaitan erat dengan keseimbangan tata air, kualitas udara, kondisi tanah, kelangsungan hidup satwa, serta keberlanjutan lingkungan bagi masyarakat di sekitarnya.

Apabila kawasan hutan lindung mengalami kerusakan, dampaknya berpotensi meluas dan memengaruhi keseimbangan ekosistem. Karena itu, upaya pencegahan dan penindakan terhadap dugaan perambahan dinilai harus menjadi perhatian bersama.

“Yang dipertaruhkan bukan sekadar pepohonan. Ada sumber air, udara bersih, tanah, kehidupan satwa, dan masa depan anak cucu kita. Jangan sampai karena kepentingan segelintir orang, masyarakat luas yang akhirnya menanggung akibatnya,” kata Pirliyanto.
Ia berharap penanganan perkara tersebut dapat menjadi momentum untuk memperkuat perlindungan kawasan hutan lindung di Kabupaten Banyuasin.

Pengawasan terhadap aktivitas yang berpotensi merusak lingkungan, menurutnya, perlu dilakukan secara berkelanjutan agar fungsi kawasan hutan tetap terjaga.

Ajak Masyarakat Kawal Proses Hukum
Forum Peduli Sejati dan Lintera Hijau juga mengajak masyarakat untuk ikut mengawal perkembangan penanganan perkara tersebut. Partisipasi publik dinilai penting untuk memastikan proses penegakan hukum berjalan secara terbuka, profesional, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Kedua organisasi berharap aparat dapat menelusuri seluruh fakta, memeriksa pihak-pihak yang relevan, serta mengungkap kemungkinan keterkaitan antara aktivitas di lapangan dan pihak lain berdasarkan hasil penyelidikan maupun penyidikan.

Mereka menegaskan akan terus memantau perkembangan persoalan tersebut sebagai bentuk kepedulian terhadap kelestarian lingkungan dan perlindungan kawasan hutan lindung di Banyuasin.

“Tangkap pihak yang terbukti bersalah, telusuri jaringannya, ungkap seluruh fakta, dan proses sesuai hukum. Jangan berhenti di tengah jalan! Kami akan terus mengawal persoalan ini sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan,” tegas Pirliyanto.

Melalui audiensi tersebut, Forum Peduli Sejati dan Lintera Hijau berharap penanganan dugaan perambahan hutan lindung di wilayah perairan Banyuasin dapat dilakukan secara tuntas. Mereka menekankan bahwa siapa pun yang nantinya terbukti melakukan pelanggaran harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai hukum, sementara seluruh pihak tetap harus diperlakukan berdasarkan asas praduga tak bersalah selama proses hukum berlangsung.

Berita Terkait

UCAPAN SELAMAT DAN SUKSES Atas Terpilihnya Bapak Eldan M. Nur, S.Sos. Sebagai Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Rontu, Kota Bima,Masa Bakti 2026–2031.
Penertiban PETI di PT KTBM, PETI di Desa Saik dan Peboun Kapan?
Sampaikan Pesan Plt Bupati Kuantan Singin , Pj Sekretaris Daerah Drs. Muradi , M.Si tegaskan Muhammadiya Mitra strategis Pemerintah Kabupaten Kuansing dalam Pembangunan
Wujud Kepedulian Sosial, Insan Pers Gelar Jumat Berkah Bagikan Sembako di Desa Sigaruntang untuk Masyarakat yang Membutuhkan
Pabrik Disegel Satgas PKH, Kuasa Hukum PT GSL Eddy Ramadhan Buka Suara: Kami Kaget dan Sudah Bayar Sanksi Administratif
Wamenhut dan Satgas PKH Turun Langsung ke Kuansing: Kuasai Kembali Lahan PT GSL 42 Hektare dan Serahkan SK Pencabutan Izin PT RAPP Seluas 338.536 Hektare
Anggota DPRD Sampaikan Laporan Hasil Reses Masa Sidang Ketiga 2025–2026 pada Paripurna ke-32
Harlah ke-81 PGRI, Pj Sekda Kuansing Hadiri Tabligh Akbar Bersama Ketua MUI Provinsi Riau
Berita ini 14 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 09:55

CaLK 2025 Ungkap Belanja Modal Rp498,65 Juta di Lahan Pribadi Bupati Bima, Terjadi Kekurangan Volume Rp50,53 Juta

Jumat, 20 November 2026 - 10:31

Tanah Sengketa Dikembalikan, Sekjen Adim BAPEKA-NTB: “Lahan Berkurang, Maka Volume Kolam Retensi Pasti Berkurang — Fungsi Pengendalian Banjir Jadi Dipertanyakan!”

Kamis, 19 November 2026 - 06:42

DPP BAPEKA-NTB Resmi Laporkan PPK dan Pihak Terkait ke Kejaksaan Negeri Bima — Dugaan Tindak Pidana Korupsi Proyek Pedestrian Rp 2,2 Miliar

Kamis, 19 November 2026 - 02:08

PROYEK PEDESTRIAN RP 2,2 MILIAR — DIPECAH, LELANG TANPA IZIN, DENDA DIHAPUS

Senin, 16 November 2026 - 10:32

Proyek Pedestrian Kota Bima Diperpanjang Tanpa Denda, Alasan Izin Guna Jalan Terlambat Terbit — PPK Tak Bisa Tunjuk Dokumen Maupun Dasar Hukum

Jumat, 13 November 2026 - 15:59

Muklisin Perjuangkan Sekolah Nasional Terintegrasi, Kuansing Siap Jadi Lokasi Pembangunan Tahun 2027

Selasa, 10 November 2026 - 08:06

SEKJEN ADIM: KLARIFIKASI DUGAAN PENYEGELAN ILEGAL — TIDAK ADA UNSUR PIDANA, SERUAN TEGAS TINDAK GADAI ILEGAL DI KOTA BIMA

Sabtu, 7 November 2026 - 10:26

Warga Penatoi Geram: Proyek Drainase Mangkir 5 Hari, Akses Warga Tersendat

Berita Terbaru