KUANTAN SINGINGI //TintaPos.Com// – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) Riau menggelar sidang paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 Rabu (26/11/2025).
Sidang yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kuansing Juprizal,SE M.Si tersebut dihadiri oleh Bupati/ jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta seluruh anggota DPRD.
Pada kesempatan itu, juru bicara Fraksi Partai Nasdem – PKS Efendi,SM menyampaikan pandangan fraksi terhadap program kegiatan beberapa dinas atau badan yang dinilai memiliki peran penting untuk mendukung pencapaian kesejahteraan masyarakat Kuansing melalui pembangunan. Kemudian Fraksi Nasdem – PKS manyarankan beberapa dinas terkait agar dapat memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan dapat berinovasi mencari formulasi baru untuk menggenjot peningkatan PAD Kuansing dimasa yang akan datang.
Fraksi partai Nasdem – PKS berpandangan Bapenda Kuansing diharapkan dapat berupaya untuk memaksimalkan atau mencari formulasi atau strategi baru agar pendapatan Asli Daerah meningkat dari tahun ke tahun. Fraksi partai Nasdem – PKS mencatat asumsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari pajak daerah sebesar Rp 115 milliar lebih, kemudian Retribusi Daerah sebesar Rp 7 milliar lebih, Hasil Pengelolaan Daerah yang dipisahkan sebesar Rp5 milliar. Angka ini menurut Fraksi Nasdem -PKS masih relatif minim, maka dari itu fraksi Nasdem – PKS menyarankan Bapenda dan dinas terkait dapat berkolaborasi untuk mencari Formulasi baru agar PAD Kuansing dapat meningkat.
Selanjutnya lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp126 milliar lebih. Sehingga total Pendapatan Asli Daerah senlai Rp255 miliar lebih.Angka ini menurut fraksi Nasdem – PKS masih bisa ditingkatkan dengan menerapkan formulasi dan strategi jitu yang tidak bertentangan dengan aturan serta perundang undangan yang ada.
Efendi,SM juru bicara fraksi Nasdem-PKS mencermati formulasi APBD Kuansing untuk dinas Pertanian tanaman pangan, dan holtikultura serta Dinas Perkebunan dan Peternakan termasuk dinas perikanan masih sangat minim. Fraksi partai Nasdem – PKS menyarankan Dinas terkait untuk lebih memprioritaskan kegiatan dan program untuk ekonomi kerakyatan.
Selain itu fraksi Nasdem – PKS meminta Dinas terkait agar lebih proaktif dalam mengejar anggaran dari Provinsi dan pusat, karena fraksi Nasdem – PKS menyadari keterbatasan anggaran Kabupaten Kuansing. Fraksi Nasdem- PKS mengajak berkolaborasi dengan dinas terkait, untuk berjuang bersama – sama menarik anggaran yang ada di provinsi dan pusat demi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat yang lebih baik.
Selanjutnya, fraksi Nasdem – PKS juga memberikan pandangan terhadap pengadaan lampu jalan yang tertuang dalam rencana kegiatan dishub tahun 2026 dengan nilai sebesar Rp8 milliar, Fraksi Nasdem – PKS menyarankan agar kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan aturan dan regulasi yang ada, agar tidak menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari.
Untuk bidang Kesra Fraksi Nasdem – PKS menyarankan agar insentif guru MDA, guru surau, gharim mesjid dan imam mesjid, supaya dapat dianggarkan 12 bulan atau satu tahun. Masih di bidang Kesra terkait adanya MOU atau kerjasama Pemda Kuansing dengan salah satu perguruan tinggi tentang beasiswa, Fraksi Nasdem – PKS menyarankan untuk ditinjau ulang, karena sejauh ini satu universitas yang terakomodir.
Terkahir, yang tak kalah pentingnya, Fraksi Nasdem- PKS meminta kepada Pemda Kuansing agar APBD Kuansing tahun 2026 lebih mengutamakan hal – hal yang sifatnya wajib, dan mengikat seperti gaji ASN, PPK PPPK paruh waktu, dan tenaga kebersihan (cleaning service)supaya dianggarkan satu tahun atau 12 bulan.
Kemudian sehubungan dengan dana Silpa yang diasumsikan di angka Rp79 milliar lebih, Fraksi Nasdem – PKS menyarankan agar dana tersebut difokuskan untuk pembayaran hutang tunda bayar, baik hutang infrastruktur maupun hutang penghasilan tetap kades dan perangkat desa dan lainnya.
