Kota Bima – //TintaPos.Com// – 12 Februari 2026 – Peguyuban Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (P-MAKI) Wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) melakukan aksi pada hari Kamis, 12 Februari 2026, di depan kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bima. Gelombang kemarahan atas proyek air minum yang mengalami disfungsi akhirnya mencapai titik paling tegang. Ketua P-MAKI NTB Danil Akbar, bersama jajaran pengurus P-MAKI mendatangi kantor Dinas PUPR untuk menuntut pertanggungjawaban atas proyek air minum senilai 1,9 miliar rupiah di Kelurahan Dara yang hingga kini belum berfungsi optimal. Tidak ada atribut aksi, tidak ada spanduk, tidak ada pamflet. Yang ada hanya sikap tegas dan tuntutan langsung: air harus mengalir ke rumah rakyat.
Kekecewaan itu bukan tanpa dasar. Negara telah mengeluarkan anggaran besar untuk memenuhi kebutuhan vital masyarakat. Namun di lapangan, air belum mengalir sebagaimana mestinya. Jaringan terpasang, proyek tercatat selesai, tetapi fungsi dasarnya belum dirasakan secara maksimal. Bagi Danil Akbar, ini bukan sekadar kekurangan teknis. Ini menyangkut hak hidup warga.
Dalam orasi yang disampaikan sebelum memasuki kantor, perwakilan P-MAKI menyatakan bahwa proyek SPAM yang telah mendapatkan anggaran besar bertahun-tahun tidak berjalan sesuai target. “Kita dijanjikan air bersih, tapi yang kita dapatkan adalah air mata. SPAM bukan lagi sistem penyediaan air, tapi sistem pemerasan rakyat,” ujar perwakilan P-MAKI.
Dinas PUPR Kota Bima dianggap bertanggung jawab penuh, dengan dugaan perubahan spesifikasi proyek tanpa dasar hukum jelas, pelaporan kemajuan proyek yang tidak sesuai fakta, dan pencairan anggaran penuh meskipun pekerjaan tidak maksimal. P-MAKI juga menduga adanya konspirasi antara dinas, kontraktor, dan pihak terkait untuk mengeruk keuntungan dari uang rakyat melalui mark up anggaran dan kick back.
Dalam suasana yang memanas karena tidak segera ditemuinya pejabat yang bertanggung jawab, Danil Akbar mengambil langkah drastis. Ia masuk ke dalam kantor Dinas PUPR untuk mencari keberadaan penanggung jawab proyek tersebut. Tindakan itu ia lakukan sebagai ekspresi kemarahan yang menurutnya tak lagi bisa ditahan. Baginya, persoalan air minum bukan urusan kecil yang bisa ditunda-tunda penjelasannya. Ia adalah kebutuhan vital yang tidak bisa ditolerir kelalaiannya.
Saat diminta untuk hadir menanggapi aspirasi tersebut, pihak dinas menyampaikan bahwa Kepala Dinas PUPR Kota Bima, Kepala Bidang Cipta Karya, serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek SPAM telah berada di luar daerah. Namun, ketika diminta untuk menunjukkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) sebagai bukti, pihak dinas hanya mengeluarkan surat dalam bentuk fiktif tanpa nomor surat resmi dan tanda tangan yang sah. Hal ini menjadi dasar masyarakat menyatakan bahwa mereka bukan hanya kabur, namun benar-benar mencoba menyembunyikan diri dari tanggung jawab.
Hal tersebut semakin memperkuat dugaan masyarakat bahwa pihak-pihak terkait telah melakukan tindak pidana korupsi dan berusaha menyembunyikan jejak pelanggaran hukum yang telah dilakukan.
Pernyataan Ketua P-MAKI NTB Danil Akbar:
“Ketika rakyat kesulitan air, sementara anggaran miliaran rupiah telah digunakan, maka pejabat yang bertanggung jawab tidak boleh bersembunyi di balik prosedur administratif. Saya ingin dialog langsung, penjelasan terbuka, dan kepastian langkah perbaikan. Saya mempertanyakan bagaimana mungkin proyek sebesar itu bisa mengalami disfungsi, sementara kebutuhan masyarakat begitu mendesak. Air bukan sekadar infrastruktur. Ia menyangkut kesehatan, ekonomi rumah tangga, dan martabat warga. Ketika air tidak mengalir, beban hidup meningkat. Warga harus membeli air tambahan, mengeluarkan biaya lebih, atau menanggung risiko kesehatan. Dalam konteks itu, kemarahan menjadi ekspresi dari rasa tanggung jawab moral terhadap masyarakat,” tegas Danil Akbar.
Di sisi lain, tindakan memasuki kantor untuk mencari pejabat tentu menjadi sorotan. Demokrasi memberi ruang bagi protes dan kontrol sosial, tetapi penyelesaian persoalan tetap harus berpijak pada mekanisme hukum dan dialog yang tertib. Ketegangan seperti ini menunjukkan adanya jurang komunikasi antara penyelenggara proyek dan masyarakat yang merasa dirugikan.
Pernyataan Perwakilan Adim Sekjen P-MAKI NTB:
“Kita tidak hanya fokus pada satu kasus saja. Masalah yang kita angkat hari ini adalah cerminan dari sistem yang telah terkorupsi secara struktural. Aturan larangan parkir berdasarkan POKIR tanpa kajian mendalam, aspal curah ilegal yang tidak ditindak tegas, galian C liar yang merusak lingkungan, dan kegagalan proyek SPAM yang menghabiskan uang rakyat – semuanya saling terkait dan menunjukkan adanya celah yang dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Rakyat sudah terlalu lama ditindas oleh ketidakadilan dan kebobrokan sistem. Terlebih lagi, pihak yang seharusnya memberikan klarifikasi justru mencoba menyembunyikan diri dengan alasan yang tidak masuk akal dan surat fiktif. Ini semakin membuktikan bahwa mereka benar-benar melakukan tindak pidana korupsi. Kami akan terus mengawal proses hukum hingga setiap kasus menemukan titik terang dan hak rakyat benar-benar ditegakkan,” ujar Perwakilan Adim Sekjen P-MAKI NTB.
Setelah keluar dari kantor Dinas PUPR, Perwakilan Adim Sekjen P-MAKI NTB melanjutkan aksi pada hari yang sama dengan mengunjungi Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bima untuk menyampaikan kembali seluruh laporan terkait kasus yang diduga memiliki unsur pelanggaran hukum dan korupsi, termasuk bukti surat SPPD fiktif yang telah diperoleh. Laporan yang disampaikan meliputi:
– Aturan larangan parkir sebelah kanan jalan yang diketahui berdasarkan anggapan pokok pikiran (POKIR) DPRD Kota Bima
– Kasus aspal curah ilegal yang dilaporkan oleh DPRD Kota Bima
– Galian C yang tidak memiliki izin resmi
– Kembali menyampaikan laporan terkait Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kota Bima
Kasubid Penyidikan Khusus (Kasipidsus) Kejari Bima, Hamka, menyampaikan komitmen untuk menindaklanjuti seluruh laporan yang diterima secepatnya. “Kita akan melakukan pemeriksaan awal terhadap setiap laporan yang disampaikan oleh P-MAKI NTB, termasuk melakukan verifikasi terhadap surat yang disebutkan sebagai SPPD fiktif. Kami akan mengambil langkah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, termasuk melakukan upaya untuk menemukan dan memanggil pihak-pihak yang diduga terkait untuk memberikan keterangan,” ujar Hamka.
P-MAKI NTB melalui Ketua Danil Akbar dan perwakilan Adim Sekjen mengajukan lima tuntutan utama:
1. Usut tuntas seluruh proyek SPAM di Kota Bima, bukan hanya di Kelurahan Dara.
2. Periksa semua pejabat PUPR yang terlibat dan hukumi siapapun yang bersalah.
3. Lakukan audit total terhadap anggaran SPAM Kota Bima untuk melacak aliran uang rakyat.
4. Menuntut transparansi dan akuntabilitas penuh dari Dinas PUPR terhadap publik.
5. Segera memperbaiki sistem SPAM yang rusak dan pastikan air bersih mengalir ke rumah warga.
Peristiwa tersebut menegaskan satu hal: proyek infrastruktur, apalagi yang menyangkut kebutuhan vital seperti air minum, tidak boleh hanya selesai secara administratif. Ia harus benar-benar berfungsi. Anggaran besar tanpa manfaat nyata hanya akan melahirkan ketidakpercayaan. Kini publik menunggu kejelasan. Apa penyebab disfungsi proyek 1,9 miliar rupiah itu? Siapa yang bertanggung jawab? Apa langkah konkret untuk memastikan air benar-benar mengalir ke rumah rakyat? Karena pada akhirnya, tuntutan itu sederhana dan rasional: kebutuhan vital masyarakat tidak boleh diabaikan. Dan ketika ia diabaikan, kemarahan akan menemukan bentuknya.
Aksi tersebut diakhiri dengan sorakan semangat yang diketuai oleh Ketua P-MAKI NTB Danil Akbar: “Hidup Rakyat Kota Bima! Lawan Korupsi! Tegakkan Keadilan! Air Bersih untuk Semua!”.
Red.
