RIOKASYTERWANDRA, S.Sos, MM Kasatpol PP, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kuantan Singingi

Bupati Jember Bakal Panggil KSPPG,Buntut Menu MBG Viral

- Penulis

Jumat, 27 Februari 2026 - 08:15

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jember //TintaPos.Com// – Sebagai salah satu wilayah dengan jumlah Satuan Pelayanan Perangkat Gizi (SPPG) atau dapur MBG terbanyak di Jawa Timur (250–280 dapur) Pemkab Jember ditegaskan tidak akan tinggal diam.

Bupati Fawait menyatakan, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab pengawasan yang tidak ujug-ujug menyeret pusat.”Jangan bentar-bentar menyalahkan presiden, menyalahkan pemerintah pusat,” katanya.

Melihat gelombang kritik yang semakin tak terbendung, Pendapa Wahyawibawagraha akhirnya bereaksi dan angkat bicara.
“Terkait ada hal-hal yang kurang pas dan mungkin ada beberapa dapur yang dianggap belum melaksanakan SOP atau pelayanan sesuai dengan yang diharapkan oleh BGN. Ini menjadi tugas kami,” kata Bupati Jember Muhammad Fawaid dalam keterangan terbukanya, kemarin (26/2).
Menurutnya, pemerintah daerah tidak akan ragu untuk mengambil tindakan tegas jika ditemukan dapur yang nakal atau tidak memenuhi standar gizi yang telah ditetapkan

Lebih lanjut, Gus Fawait, sapaan akrab dia, menyebut keberadaan Instruksi Presiden (Inpres) No. 115 Tahun 2025 memberikan landasan hukum yang kuat bagi bupati untuk melakukan intervensi langsung.

“Inpres 115/2025 memberikan kewenangan kepala daerah untuk mensukseskan program ini (MBG, Red), bahkan jika pelayanan tidak sesuai SOP. Kami punya wewenang merekomendasikan agar operasional dapur MBG tersebut tidak dilanjutkan. Artinya, kalau ada masalah, saya sebagai kepala daerah merasa bersalah,” terangnya.

Baca Juga:  Lantik 9 Kades PAW, Heriyus Tekankan Disiplin ASN dan Pelayanan Dasar

Gus Fawait mengaku pihaknya akan mengerahkan Satgas khusus bentukannya untuk turun langsung memantau dan menindak operasional ratusan dapur di Jember.

“Kami juga akan kumpulkan pemilik dapur MBG dan kami akan minta laporan setiap hari makanannya seperti apa,” tambah dia.
Selain urusan pemenuhan gizi untuk menekan angka stunting yang masih tinggi di Jember, Gus Fawait meyakini, program ini juga diarahkan sebagai mesin penggerak ekonomi kerakyatan.

“Saya berterima kasih kepada pemerintah pusat atas program MBG ini. Baik dari kacamata pemerintahan terkait gizi sangat bermanfaat, maupun dari kacamata ekonomi ini akan memberikan dorongan ekonomi yang dahsyat di Kabupaten Jember,” pungkas mantan anggota DPRD Jatim itu.

Dengan perputaran uang yang diperkirakan mencapai Rp 4 triliun.Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Jember tengah menjadi buah bibir hingga viral di berbagai media sosial lantaran kualitas sajian yang dinilai jauh dari ekspektasi.(red)

Berita Terkait

BAPEKA-NTB: BERDASARKAN DATA BPJS KETENAGAKERJAAN BIMA — PT PRIBUMI CAHAYA AGUNG UTAMA HANYA BERI 2 DARI 4 PROGRAM JAMINAN SOSIAL, ANCAMAN PENUTUPAN OPERASIONAL
KETUA RT WINDRA KECEWA: LURAH TIDAK TEGAS SANKSI PENYIMPANGAN KOORDINATOR EL, SEAKAN MEMBERIKAN RUANG PENGAMBILAN JABATAN
Proyek Rp344 Juta Tanpa Papan, Lalu Ditempel di Pohon — BAPEKA-NTB: Itu Melanggar Semua Aturan.Di Sorot Pinjam Perusahaan
BAPEKA-NTB LAPORKAN DIREKTUR RSUD KOTA BIMA: DUGAAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG, PENGERUSAKAN ASET, HINGGA PENGGUNAAN DANA CSR TANPA PROSEDUR SAH
Anggota DPR Provinsi NTB dari Fraksi Partai Demokrat Abdul Rauf ST, MM Gelar Sosialisasi Dua Rancangan Perda di Kota Bima, Tekankan Pencegahan Judi Online & Perlindungan Petani — Serta Umumkan Turnamen Gaple Memperingati HUT RI Ke-81
AKSI BAPEKA-NTB JILID 2 DESAK DPRD KOTA BIMA, PENJAHAT HARUS DISERET, KANTOR DIKES AKAN DISEGEL KALAU TIDAK ADA KEPASTIAN
KABAG PBJ KOTA BIMA IRWANSYAH, MAP BUKA SUARA TEGAS: SAYA TIDAK BERWENANG MENGUBAH DPA MAUPUN PANGKAS ANGGARAN — PROYEK RSUD PROSES PENGADAAN CACAT KARENA RUP TIDAK SESUAI DPA
BAPEKA-NTB HADIR DI RDP DPRD KOTA BIMA, SELURUH ANGGOTA KOMISI I HADIR — JANJI EVALUASI & SIAP KELUARKAN REKOMENDASI PENGHENTIAN SEMENTARA, DESAK DPRD LAPORKAN TINDAK PIDANA PERUSAKAN ASET DAN PELANGGARAN ATURAN CSR
Berita ini 9 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 30 Agustus 2026 - 15:22

KETUA UMUM GARDA MUDA REVOLUSIONER SIAP TINDAK LANJUTI TEMUAN DUGAAN PELANGGARAN LINGKUNGAN, SOMASI PT PELITA INSAN TIMUR

Selasa, 25 Agustus 2026 - 10:57

Dukung Fakta Media Tinta Pos, LSM NTB Akan Usut Tuntas & Laporkan Jaringan TPPO Vina ke Mabes Polri

Senin, 24 Agustus 2026 - 13:36

KSATRIA MUDA MERAH PUTIH KOTA BIMA AKBAR INVALIDE BANGUN GERAKAN BERSAMA KELUARGA KORBAN — DESAK CV. GARUDA BERTANGGUNG JAWAB ATAS BURUH HARIAN CACAT PERMANEN

Minggu, 23 Agustus 2026 - 08:04

Akbar Invalide Kritik Keras Kinerja Kejari Bima, Soal Sera Suba Dinilai Jalan di Tempat.

Jumat, 21 Agustus 2026 - 00:57

KABAG PBJ KOTA BIMA IRWANSYAH, MAP BUKA SUARA TEGAS: SAYA TIDAK BERWENANG MENGUBAH DPA MAUPUN PANGKAS ANGGARAN — PROYEK RSUD PROSES PENGADAAN CACAT KARENA RUP TIDAK SESUAI DPA

Rabu, 19 Agustus 2026 - 09:47

BAPEKA-NTB HADIR DI RDP DPRD KOTA BIMA, SELURUH ANGGOTA KOMISI I HADIR — JANJI EVALUASI & SIAP KELUARKAN REKOMENDASI PENGHENTIAN SEMENTARA, DESAK DPRD LAPORKAN TINDAK PIDANA PERUSAKAN ASET DAN PELANGGARAN ATURAN CSR

Selasa, 18 Agustus 2026 - 12:13

BARA NTB GELAR AKSI SOROTI BOBROKNYA MANAJEMEN PT PLN NUSA DAYA NTB, DESAK PEMBERHENTIAN DIREKTUR HINGGA EVALUASI TOTAL SISTEM KERJA

Sabtu, 15 Agustus 2026 - 05:26

Aliansi Cyber Pers Aktivis Indonesia Soroti Dugaan Penyelewengan Bantuan Bencana: Transparansi dan Integritas Harus Dikawal

Berita Terbaru