Jember //TintaPos.Com// – Berikut sederet fakta terkait insiden yang dilatar belakangi oleh kendala finansial akibat belum cairnya dana desa 2026.Salah Satunya Pelayanan publik di Desa Patemon, Kecamatan Pakusari, Jember viral di media sosial. Bukan karena prestasi, tetapi karena peristiwa terhentinya operasional kantor gegara listrik mati total tak ada dana untuk membeli token listrik Rp 200 ribu.
Fakta-fakta lainnya pelayanan Kantor Desa yang Lumpuh gegara Tak Bisa Beli Token Listrik adalah :
1. Pelayanan Lumpuh Total Sejak Pagi
Peristiwa ini mulai viral setelah video kondisi kantor desa yang gelap beredar di media sosial. Sejak Rabu (18/2) pukul 08.00 WIB, seluruh aktivitas pelayanan administrasi kependudukan di Kantor Desa Patemon terhenti total. Komputer dan mesin cetak tidak bisa dioperasikan.
2. Tak Mampu Bayar Token Rp 200 Ribu
Penyebab utama lumpuhnya pelayanan ini adalah habisnya saldo token listrik kantor desa. Ironisnya, pihak desa tidak mampu membeli token mingguan yang nilainya tergolong kecil untuk skala instansi pemerintah.
“Kebutuhan token listrik di kantor mencapai Rp 200 ribu per minggu. Nilai tersebut digunakan untuk menyokong operasional komputer, dua unit AC, hingga sistem pelayanan digital,” urai Sekretaris Desa Patemon, Djoni Chairiyanto.
3. Imbas Dana Desa (ADD) 2026 Belum Cair
Akar masalah dari insiden ini adalah belum turunnya Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2026. Hal ini membuat kas operasional desa kosong melompong hingga tidak mampu menutupi biaya rutin harian.
4. Perangkat Desa Belum Gajian 2 Bulan
Krisis keuangan ini ternyata tidak hanya memutus aliran listrik, tetapi juga mencekik kesejahteraan para pamong desa. Diketahui, seluruh perangkat Desa Patemon belum menerima gaji sejak awal tahun.
5. Warga Kecewa dan Terpaksa Pulang
Akibat matinya fasilitas kantor, puluhan warga yang hendak mengurus dokumen penting seperti Kartu Keluarga (KK) dan KTP terpaksa gigit jari. Salah satu warga, Indra (43), mengaku kaget saat mengetahui alasan sebenarnya.
“Saya mau cetak KK, tapi tadi disampaikan Pak Sekdes kalau listriknya padam karena tidak ada tokennya. Kita semua akhirnya harus pulang,” kata Indra yang sudah mengantre sejak pagi bersama warga lainnya.
6. Mekanisme “Dana Talangan” Macet
Biasanya, untuk mengantisipasi keterlambatan anggaran, pihak desa menggunakan dana pribadi pejabat desa sebagai talangan darurat. Namun, untuk kasus kali ini, mekanisme tersebut entah mengapa tidak berjalan.
“Kami mohon maaf, anggaran belum turun. Bahkan perangkat desa juga belum menerima gaji sejak Januari sampai Februari ini,” ungkap Djoni.
“Biasanya kalau hampir habis langsung dibayarkan dulu (ditalangi). Tidak pernah terjadi seperti ini sebelumnya,” tambah Djoni.sementara dari kepala desa, masih belum ada konfirmasinya.(redjatim)
