RIOKASYTERWANDRA, S.Sos, MM Kasatpol PP, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kuantan Singingi

Dody Fitrawan, S.A.P,. M.M Plt. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kabupaten Kuantan Singingi

Penyaluran Pokir DPRD Tolitoli Disorot, Bantuan Ayam Petelur Dinilai Tidak Tepat Sasaran

- Penulis

Minggu, 5 April 2026 - 15:46

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

TOLITOLI, //Tintapos.com// – Penyaluran program pokok pikiran (pokir) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolitoli menjadi sorotan publik. Bantuan ayam petelur yang bersumber dari anggaran daerah dinilai tidak tepat sasaran oleh sejumlah warga.

Program tersebut berupa pengadaan 1.000 ekor ayam petelur lengkap dengan pakan pada tahun anggaran 2025 melalui Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Tolitoli dengan nilai sekitar Rp160 juta.

Sejumlah warga yang namanya tercatat sebagai penerima bantuan menyampaikan bahwa mereka tidak pernah menerima ayam petelur tersebut. Mereka mengaku sebelumnya hanya diminta menyerahkan data diri seperti KTP untuk dimasukkan dalam kelompok penerima.

Informasi yang beredar menyebutkan bantuan tersebut disalurkan pada Desember 2025 dan ditempatkan di kandang yang berada di Desa Tinigi, Kecamatan Galang. Dalam kelompok penerima tersebut juga tercantum nama Adrian, yang disebut sebagai anak dari salah satu anggota DPRD Tolitoli berinisial Sapri, Amd.Kep.

Baca Juga:  KETUA DPRD KOTA BIMA PIMPIN RAPAT PARIPURNA PENYAMPAIAN PENJELASAN WALI KOTA TERHADAP RAPERDA LPJ PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2025

Sementara itu, nama-nama lain yang terdaftar sebagai penerima disebut tidak menerima bantuan secara langsung meskipun secara administrasi tercantum dalam kelompok tersebut.

Saat dikonfirmasi, Sapri membenarkan bahwa bantuan disalurkan kepada kelompok penerima dan mengakui bahwa nama anaknya termasuk dalam kelompok tersebut. Ia juga menyarankan agar penjelasan lebih lanjut ditanyakan kepada dinas terkait.

Di sisi lain, pernyataan warga yang tidak menerima bantuan menjadi perhatian masyarakat. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program pokir di daerah.

Sebagai informasi, pokok pikiran DPRD merupakan aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui kegiatan reses dan dimasukkan ke dalam perencanaan pembangunan daerah serta dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Hingga saat ini, masyarakat masih menunggu penjelasan resmi dari pihak terkait mengenai mekanisme penyaluran bantuan tersebut.

Berita Terkait

Aktivitas PETI Menggunakan Alat Berat di Kelurahan Muara Lembu, diduga Milik Rauf Tak Tersentu Hukum, APH Diminta Tindak Tegas..
Membongkar Skandal Pajak ‘Siluman’ BPKAD Kota Bima: Diduga Jadi Modus Amankan Mafia Tanah Reklamasi Amahami!.p
LPPK-NTB AKSI DI BRI CABANG BIMA: TOLAK PRAKTIK ASURANSI YANG TAK BERDASAR HUKUM DAN MERUGIKAN MASYARAKAT ,HANYA MENGUNTUNGKAN BANK
Pengurus Pusat UAR Tegaskan Pembentukan Satgas Nasional Penanggulangan Bencana Kekeringan
Direktur Adomart Yudi Siswanto Resmikan Cabang Ketiga di Jati, Perluas Layanan untuk Masyarakat Kota Padang
Residivis Curanmor Ditangkap, Polda Sumsel Bongkar Penipuan Digital Berkedok Bhayangkara Run 2026
Jelang Panen Raya, Kelompok Tani Kembang Harapan Gelar Syukuran di Pulau Busuk Jaya
Berita ini 17 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 22 Juli 2026 - 06:52

Tak Ada Tanggapan, Aliansi Pemuda Lakukan Penyegelan SDN 4 Sape; Ahli Waris: Tanah Wasiat Belum Dapat Penggantian Layak

Selasa, 21 Juli 2026 - 13:03

Aktivitas PETI Menggunakan Alat Berat di Kelurahan Muara Lembu, diduga Milik Rauf Tak Tersentu Hukum, APH Diminta Tindak Tegas..

Selasa, 21 Juli 2026 - 10:31

Saat Audensi,Dinas Dikpora Bima Dituduh Hindari Tanggung Jawab: Berlindung di Balik Aturan yang Belum Sah untuk Program Revitalisasi Sekolah

Senin, 20 Juli 2026 - 23:02

Sengketa Bantuan Pendidikan SMPN 8 Lambu TA 2026: Dinas Dikbudpora Bima Tegaskan Prosedur, BAPEKA-NTB Sorot Potensi Penyimpangan

Minggu, 19 Juli 2026 - 13:40

Membongkar Skandal Pajak ‘Siluman’ BPKAD Kota Bima: Diduga Jadi Modus Amankan Mafia Tanah Reklamasi Amahami!.p

Jumat, 17 Juli 2026 - 12:43

LPPK-NTB AKSI DI BRI CABANG BIMA: TOLAK PRAKTIK ASURANSI YANG TAK BERDASAR HUKUM DAN MERUGIKAN MASYARAKAT ,HANYA MENGUNTUNGKAN BANK

Jumat, 17 Juli 2026 - 09:38

Pengurus Pusat UAR Tegaskan Pembentukan Satgas Nasional Penanggulangan Bencana Kekeringan

Jumat, 17 Juli 2026 - 09:18

Direktur Adomart Yudi Siswanto Resmikan Cabang Ketiga di Jati, Perluas Layanan untuk Masyarakat Kota Padang

Berita Terbaru