KOTA BIMA-//Tintapos.com//-Sabtu,13 Juni 2026 – Ibu Junari, warga Kelurahan Dara, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, masih terus berjuang menuntut haknya selama bertahun-tahun. Sebidang tanah miliknya yang terletak di kawasan bantaran Sungai Padolo diambil untuk keperluan proyek relokasi dan penataan bantaran sungai, namun hingga saat ini janji ganti rugi yang diharapkan tak kunjung terwujud.
Sebagai ibu rumah tangga yang menggantungkan hidup dari hasil pengelolaan lahan tersebut, hilangnya aset satu-satunya itu menjadi pukulan berat bagi keberlangsungan hidup sehari-hari keluarganya.
“Tanah itu adalah milik saya dan warisan untuk keluarga. Kami tidak menolak jika digunakan untuk kepentingan umum, asalkan hak kami juga diperhatikan. Tapi sampai sekarang tidak ada kejelasan jumlah ganti rugi, kapan dibayarkan, maupun surat pernyataan resmi apa pun. Kami hanya dijanji-janji saja,” ujar Ibu Junari dengan nada prihatin.
Dengan penuh harap, Ibu Junari pun menyampaikan permohonan langsung kepada pimpinan daerah:
“Kepada Bapak Walikota H. Arahman H. Abidin, kami mohon perhatian Bapak. Tolong lihat dan dengar nasib kami ini. Kami hanya meminta hak yang seharusnya kami terima, jangan biarkan kami terkatung-katung tanpa kepastian.”
Masyarakat sekitar pun turut mempertanyakan kebijakan yang diterapkan Pemerintah Kota Bima. Jika pembangunan bertujuan untuk kesejahteraan bersama, maka prinsip keadilan dan perlindungan hak warga harus tetap menjadi prioritas utama.
“Kami masyarakat ingin bertanya kepada Pemerintah Kota Bima: kebijakan apa yang Bapak terapkan, sehingga warga justru dijadikan korban dari pembangunan sendiri? Ibu Junari hanya meminta haknya, yaitu ganti rugi yang layak dan jelas. Mengapa sampai hari ini tidak ada penyelesaian nyata?” tegas salah satu warga yang mendampingi perjuangannya.
Hingga berita ini disusun, pihak keluarga belum menerima pemberitahuan resmi dari dinas terkait maupun Pemerintah Kota Bima mengenai mekanisme, nilai, dan jadwal pembayaran ganti rugi atas lahan yang digunakan untuk proyek tersebut.
Keluarga dan warga berharap ada tanggapan serius, transparan, dan solutif dari Pemerintah Kota Bima, terutama perhatian langsung dari Walikota, agar nasib Ibu Junari dan warga lain yang bernasib serupa segera mendapatkan kejelasan dan keadilan.
Red.
