KOTA BIMA
–//Tintapos.com//
SENIN,10 AGUSTUS 2026
Dana yang menjadi hak rakyat Kota Bima akhirnya masuk ke Kas Daerah. Uang itu adalah keringat, hak, dan harapan warga yang telah tertunda bertahun-tahun. Namun di tengah sukacitanya, BAPEKA-NTB justru berdiri tegur dan melontarkan peringatan yang menyentuh hati sekaligus menggetarkan meja kekuasaan: DANA INI BUKAN MILIK PEJABAT, INI MILIK RAKYAT. JANGAN BERANI MENYENTUHNYA DENGAN TANGAN KOTOR!
Dana Bagi Hasil yang ditunggu-tunggu akhirnya hadir. Namun BAPEKA-NTB justru gempar bukan karenakan jumlahnya, melainkan karena siapa yang dipercaya mengaturnya. Jika pengelolaan miliaran rupiah itu kembali diserahkan kepada tangan yang telah terbukti menyeleweng, maka rakyat sudah dapat menebak akhirnya: uang hilang, proyek fiktif, dan janji tinggal janji.
Peringatan ini ditujukan langsung kepada Walikota Bima. Kepada Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa yang telah dilaporkan atas dugaan penyalahgunaan wewenang. Perusahaan pemenang Proyek Rehabilitasi Ruang Manajemen RSUD ternyata beralamat di tanah milik pejabat itu sendiri. Sedangkan Proyek SPAM Kelurahan Ule diubah sepihak dari tender menjadi penunjukan langsung — nilai di atas batas yang diizinkan — melanggar terang-terangan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2025. APA LAGI YANG HARUS DIPERTAHANKAN? tanya BAPEKA-NTB dengan lantang.
Karena rakyat sudah terlalu lama bersabar. Terlalu sering melihat miliaran masuk, namun tak terlihat pembangunan yang nyata. Sekali lagi dipercayakan kepada tangan yang sama, maka sama saja menitipkan dompet kepada pencuri. Jika pejabat yang bermasalah itu tetap dipertahankan, maka terbuktilah dugaan kami: ia bukan pejabat pelayan rakyat, melainkan tangan yang diatur dari atas untuk mengeruk keuntungan.
Mulai detik ini, Senin 10 Agustus 2026. Dari perencanaan, pemilihan pelaksana, hingga tetes semen terakhir di lapangan. Tidak ada jeda, tidak ada ampun. Waktu pengerjaan yang mepet bukan alasan untuk menutupi kecurangan. Jangan berpikir karena waktunya singkat, maka bebaslah mengatur siapa menang, berapa harganya, dan seberapa buruk kualitasnya. KETERBATASAN WAKTU BUKAN IZIN UNTUK MERUGIKAN RAKYAT!
Kami tidak hanya menatap dari meja. Kami turun ke tanah. Membandingkan laporan dengan kenyataan. Memeriksa apakah semennya kuat, besinya tebal, ukurannya sesuai. Yang belum dikerjakan, jangan ditulis selesai. Yang belum terbangun, jangan dicairkan anggarannya. Membuat laporan bohong sama dengan mencuri uang negara — dan itu BUKAN sekadar kesalahan administrasi, melainkan TINDAK PIDANA!
Jika ditemukan kecurangan, kami tidak akan berunding. Kami serahkan langsung ke penegak hukum. Tidak ada kompromi bagi perusak masa depan daerah ini.
“Rakyat Kota Bima sudah terlalu lama menahan luka. Dana ini adalah harapan mereka — jalan yang mulus, sekolah yang layak, puskesmas yang lengkap. Jangan Anda renggut harapan itu dari tangan mereka.”
Adim menutup dengan suara bergetar namun tegas: “Kami tidak menuntut kemewahan. Kami hanya menuntut satu hal: JUJUR. Gunakan uang rakyat untuk rakyat. Jika Anda berani menyeleweng, ingatlah — kami ada di sini. Mengawasi, memantau, dan siap menuntut pertanggungjawaban Anda SAMPAI KE PENGADILAN.”
Red.
