Jember //TintaPos.Com// – Infrastruktur yang dievaluasi itu meliputi dinding penahan tanah (retaining wall), jembatan, hingga jalan lingkungan warga. Ini dilakukan sebagai dasar menentukan langkah rehabilitasi dan rekonstruksi berikutnya.
Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Jember Anang Dwi Resdianto, mengatakan, pendataan dilakukan secara menyeluruh terhadap berbagai fasilitas terdampak.
Puluhan infrastruktir di Jember mengalami kerusakan akibat bencana hidrometeorologi sejak awal tahun.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jember mencatat sedikitnya 27 lokasi kerusakan yang tersebar di beberapa kecamatan. Seluruh lokasi kini masuk daftar prioritas penanganan.
“Kami menginventaris semua kerusakan infrastruktur terdampak bencana sejak Januari hingga akhir Februari. Mulai dari retaining wall, jembatan, jalan warga dan sebagainya kami evaluasi kembali,” ujarnya.
Dari hasil monitoring dan evaluasi, BPBD menetapkan sejumlah lokasi dengan tingkat urgensi tinggi. Salah satunya berada di Desa Kemuning Lor, Kecamatan Arjasa.
Salah satu dinding penahan tanah mengancam akses utama warga. Infrastruktur tersebut dinilai vital karena menjadi jalur mobilitas harian masyarakat. BPBD menilai rekonstruksi harus segera dilakukan untuk mencegah kerusakan lebih besar.
Kerusakan juga ditemukan di Dusun Sodong, Desa Kemiri, Kecamatan Panti. Yakni sebuah jembatan bambu yang menjadi satu-satunya akses bagi sekitar 30 rumah warga sejak dibangun pada 2019.
Kondisinya mulai lapuk sehingga warga berharap pembangunan jembatan permanen. Selain itu, bronjong kawat di Dusun Glundengan, Desa Suci, Kecamatan Panti, kondisinya rawan longsor tinggi.
Struktur darurat setinggi belasan meter itu berpotensi menyeret badan jalan jika terjadi longsoran.
Menurut Anang, mayoritas kerusakan dipicu limpahan tanah akibat curah hujan tinggi yang menekan lereng secara lateral hingga memicu pergerakan tanah.
Kondisi cuaca yang masih fluktuatif, kata dia, membuat potensi kerusakan susulan tetap terbuka. Karena itu, BPBD memprioritaskan titik yang telah terinventarisasi sembari memperkuat mitigasi berbasis masyarakat.
“Yang paling banyak adalah limpahan tanah karena terkait dengan curah hujan dan intensitas tinggi,” jelasnya.
Sebagai tindak lanjut, pihaknya menyiapkan desain teknis serta proposal pengajuan anggaran ke pemerintah pusat melalui BNPB.
Penanganan sementara difokuskan pada kebutuhan paling mendesak seperti pemulihan rumah warga.
Sedangkan proyek infrastruktur besar dilakukan bertahap sesuai kemampuan anggaran daerah.
“Tindak lanjutnya, segera kami ajukan permohonan ke kementerian melalui BNPB. Kami juga sudah menangani beberapa hal yang menyentuh masyarakat. Infrastruktur juga tetap akan kami dukung karena menopang kegiatan warga,” pungkasnya.
BPBD juga mengingatkan masyarakat tetap waspada terhadap potensi longsor di wilayah lereng dan drainase yang kurang optimal.(pal)
