Bondowoso,/Tintapos.com//- Bupati Bondowoso, Abdul Hamid Wahid, menegaskan penguatan peran pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai kunci percepatan penanggulangan kemiskinan, khususnya melalui akurasi data dan dorongan graduasi mandiri bagi keluarga penerima manfaat.
Penegasan itu disampaikan dalam kegiatan Pembinaan dan Koordinasi Lintas Sektor SDM PKH yang dirangkaikan dengan Halal Bihalal 1447 Hijriah, Rabu (1/4/2026).
Menurut Bupati, beban pendamping PKH di Bondowoso tergolong tinggi. Saat ini, sebanyak 40.090 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) didampingi dengan rasio satu pendamping menangani sekitar 244 KPM.
“Peran pendamping tidak hanya administratif, tetapi substantif sebagai agen perubahan sosial yang memastikan akses pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat berjalan efektif,” kata Abdul Hamid Wahid.
Ia menekankan, arah kerja SDM PKH harus selaras dengan kebijakan nasional, terutama dalam memastikan penyaluran bantuan sosial tepat sasaran, penguatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), serta dukungan terhadap program peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Selain itu, akurasi dan pemutakhiran data melalui sistem SIKS-NG dan DTSEN dinilai krusial. Pemerintah daerah, kata dia, mendorong validasi data dilakukan secara berkala guna menghindari ketidaktepatan sasaran bantuan.
“Fokus ke depan bukan sekadar mempertahankan jumlah penerima, tetapi mendorong percepatan graduasi mandiri agar masyarakat keluar dari kemiskinan secara berkelanjutan,” ujarnya.
Dalam aspek pelayanan, Bupati juga meminta pendamping meningkatkan kualitas Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) serta memastikan distribusi bantuan berlangsung tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran melalui lembaga penyalur resmi.
Kegiatan tersebut juga diisi dengan pemberian penghargaan kepada Koordinator Wilayah (Korwil) PKH yang memasuki masa purna tugas, sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi dalam pelaksanaan program sejak awal.
Pemerintah Kabupaten Bondowoso menilai, penguatan koordinasi lintas sektor dan peningkatan kapasitas SDM PKH menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial di daerah.
(Eko,Tp)
