Bondowoso,//Tintapos.com//- Di tengah aspal yang pecah, lubang yang kian melebar, dan jembatan yang terputus di sejumlah titik, keluhan warga Bondowoso terdengar seperti alarm yang terus berbunyi tanpa segera dijawab. Bagi masyarakat, persoalannya bukan sesuatu yang rumit: jalan yang aman dilalui dan jembatan yang kembali tersambung. Namun ketika kebutuhan paling mendasar itu belum juga mendapatkan kepastian, perhatian pemerintah daerah justru menuai sorotan karena lebih banyak menyinggung situasi geopolitik global.
Sorotan itu muncul setelah Bupati Bondowoso Abdul Hamid Wahid menyampaikan pandangannya usai rapat koordinasi dan halal bihalal bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah pada Rabu (1/4/2026). Dalam forum tersebut, pemerintah kabupaten membahas sejumlah isu strategis, termasuk langkah penyesuaian kebijakan daerah di tengah kondisi global yang dinilai belum stabil. Pernyataan itu kemudian memantik pertanyaan publik karena di saat yang sama warga masih berhadapan setiap hari dengan kerusakan jalan, gangguan mobilitas, serta akses yang terputus akibat rusaknya jembatan.
Kami sudah melakukan rakor untuk merespons kondisi geopolitik saat ini. Beberapa langkah kebijakan akan kami sesuaikan dengan instruksi dari pemerintah pusat dan provinsi,” ujar Hamid.
Pernyataan tersebut dinilai belum menyentuh inti kegelisahan masyarakat. Sebab, di lapangan, kerusakan infrastruktur bukan lagi sekadar keluhan musiman, melainkan persoalan yang berdampak langsung pada aktivitas harian warga. Jalan rusak menghambat perjalanan pelajar, pekerja, pedagang, hingga distribusi hasil pertanian dan kebutuhan pokok. Di sejumlah wilayah, warga juga harus menghadapi risiko keselamatan akibat kondisi jalan yang memburuk dan jembatan yang tidak lagi berfungsi optimal.
Alih-alih langsung mengumumkan percepatan perbaikan infrastruktur, kebijakan yang mengemuka justru berkaitan dengan penyesuaian tata kerja aparatur sipil negara. Salah satu yang disampaikan ialah rencana penerapan Work From Home bagi ASN dengan mengacu pada pola yang diterapkan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Langkah itu disebut sebagai bagian dari penyesuaian kebijakan di tengah situasi yang berkembang.
“Untuk WFH ASN, kami bisa mengikuti kebijakan provinsi pada hari Rabu, sementara dari pusat pada hari Jumat. Nanti akan kami sesuaikan kembali,” katanya.
Selain soal pola kerja ASN, pemerintah kabupaten juga menyinggung langkah efisiensi di lingkungan birokrasi. Salah satunya melalui pengurangan penggunaan kendaraan dinas dan dorongan agar aparatur memanfaatkan moda transportasi alternatif. Kebijakan itu diposisikan sebagai bagian dari penataan pengeluaran dan respons administratif pemerintah daerah.
“Kami akan melakukan pengurangan penggunaan mobil dinas sebagai bagian dari efisiensi,” tambahnya.
Meski demikian, bagi warga Bondowoso, efisiensi birokrasi dan penyesuaian administratif belum otomatis menjawab persoalan yang mereka hadapi di jalanan setiap hari. Infrastruktur yang rusak telah berdampak pada perekonomian lokal, memperlambat arus barang dan jasa, sekaligus menambah beban masyarakat yang harus mencari jalur alternatif atau menanggung biaya transportasi lebih besar. Dalam kondisi seperti itu, publik menunggu langkah yang lebih konkret, terukur, dan bisa dirasakan secara langsung.
Kritik yang bermunculan pada dasarnya memperlihatkan adanya jarak antara bahasa kebijakan dan kebutuhan warga. Ketika pemerintah berbicara tentang geopolitik, masyarakat justru sedang berhadapan dengan kenyataan yang sangat dekat dan kasatmata: jalan berlubang, jembatan putus, serta akses yang makin sulit dilalui. Karena itu, tuntutan warga tidak lahir dari wacana besar, melainkan dari kebutuhan paling dasar agar aktivitas sosial dan ekonomi dapat berjalan normal kembali.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan kebijakan daerah akan dinilai bukan dari seberapa luas isu yang dibahas, melainkan dari seberapa cepat masalah mendesak bisa diatasi. Di Bondowoso, harapan warga kini sederhana namun mendesak: pemerintah segera menghadirkan tindakan nyata agar jalan kembali layak dilewati dan jembatan yang rusak segera diperbaiki. Sebab bagi masyarakat, jawaban paling penting bukan terletak pada besarnya narasi, melainkan pada hadirnya solusi yang benar-benar menyentuh kebutuhan sehari-hari.
(Eko,tp)
