Bondowoso , //Tintapos.com// – Rp50 miliar terdengar seperti angka yang meyakinkan, tetapi di tengah jalan-jalan yang retak, berlubang, dan digenangi air, nominal itu belum tentu mampu meredam seluruh keresahan warga. Pemerintah Kabupaten Bondowoso pada 2026 mulai mengalokasikan hampir Rp50 miliar untuk membenahi 134 titik ruas jalan. Di balik angka besar itu, muncul pertanyaan yang terus bergaung dari masyarakat: apakah penanganan sepanjang sekitar 35 kilometer ini benar-benar cukup untuk menjawab keluhan infrastruktur yang telah menumpuk bertahun-tahun?
Program perbaikan tersebut dijalankan melalui Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, dan Bina Konstruksi (BSBK) Bondowoso. Penanganan difokuskan pada ruas dengan tingkat kerusakan paling berat berdasarkan pendataan yang dilakukan sepanjang 2025. Sejumlah wilayah yang masuk daftar prioritas antara lain Prajekan dan Pujer, selain beberapa jalur penting di kawasan perkotaan seperti Jalan HOS Cokroaminoto dan Jalan MT Haryono. Pemerintah daerah menilai langkah itu sebagai upaya awal untuk menahan kerusakan agar tidak makin meluas, sembari menyesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah.
“Prioritas kami adalah titik dengan kondisi paling parah. Tapi pelaksanaannya tetap bergantung pada kemampuan anggaran,” ujar Kepala Dinas BSBK Bondowoso, Ansori ke media
Pernyataan itu sekaligus menjadi penegas bahwa pemerintah tidak menutup mata terhadap keluhan warga, namun juga mengakui keterbatasan ruang gerak anggaran. Artinya, meski ratusan titik masuk penanganan, tidak semua ruas rusak dapat diperbaiki dalam waktu yang sama. Bagi warga yang sehari-hari melintasi jalan lingkungan, akses pertanian, hingga jalur penghubung antarkecamatan, kondisi ini membuat harapan dan keraguan berjalan beriringan.
Di lapangan, problem yang dihadapi ternyata tidak sesederhana menutup lubang atau melapis ulang aspal. Pada sejumlah titik, kerusakan justru dipercepat oleh sistem drainase yang buruk. Air yang menggenang dalam waktu lama membuat badan jalan cepat aus, pecah, lalu kembali rusak meski sebelumnya telah diperbaiki. Karena itu, sebagian paket pekerjaan tahun ini dirancang secara terpadu, menggabungkan perbaikan jalan dengan pembenahan saluran air. Sedikitnya lima lokasi bahkan diprioritaskan khusus untuk penanganan drainase.
“Ada lokasi yang harus ditangani secara khusus, termasuk perbaikan drainase, karena kalau tidak, kerusakan akan berulang,” kata Ansori.
Skema itu menunjukkan bahwa pemerintah mulai menggeser pendekatan dari sekadar perbaikan permukaan menuju penanganan sumber masalah. Meski demikian, besarnya kebutuhan riil di lapangan masih jauh melampaui kapasitas belanja yang tersedia. Sebagian warga menilai kerusakan jalan di Bondowoso tidak lagi terpusat di titik-titik tertentu, melainkan telah tersebar hampir merata. Karena itu, ketika anggaran besar diumumkan tetapi jangkauan penanganannya dianggap terbatas, respons publik pun menjadi campuran antara apresiasi dan kegelisahan.
Pengerjaan kini mulai berjalan dan ditargetkan selesai hingga pertengahan 2026. Pemerintah kabupaten juga masih membuka kemungkinan penambahan dukungan melalui Perubahan APBD, sebuah opsi yang bisa memperluas cakupan bila kondisi fiskal memungkinkan. Namun bagi masyarakat, ukuran keberhasilan bukan hanya terletak pada berapa banyak titik yang dikerjakan, melainkan seberapa lama hasilnya bisa bertahan dan seberapa luas dampaknya dirasakan.
Ansori juga mengingatkan pentingnya peran publik dalam menjaga infrastruktur yang telah dibangun. Ia menilai sebagian pekerjaan yang telah dilakukan sepanjang 2025 belum banyak diketahui masyarakat, sehingga hasil-hasil perbaikan sebelumnya seolah tenggelam oleh derasnya keluhan baru. Di sisi lain, pernyataan tersebut juga menjadi sinyal bahwa pemerintah perlu lebih terbuka dalam menyampaikan progres, lokasi, dan kualitas pekerjaan agar kepercayaan publik tidak tergerus.
Pada akhirnya, tantangan Bondowoso bukan semata menambal jalan rusak, melainkan membangun keyakinan bahwa setiap rupiah yang digelontorkan benar-benar memberi perubahan nyata. Di tengah tekanan kebutuhan yang besar, Rp50 miliar bisa menjadi langkah penting, tetapi belum menjadi jawaban akhir. Warga kini menunggu satu hal yang paling sederhana: jalan yang layak, tahan lama, dan tidak lagi menjadi keluhan yang berulang.
(Eko,Tp)
