RIOKASYTERWANDRA, S.Sos, MM Kasatpol PP, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kuantan Singingi

APBD Kota Bima Anjlok Tajam di 2026, Wali Kota Tegaskan Prioritas Tetap Dijaga di Tengah Beban Gaji Membengkak

- Penulis

Senin, 5 Januari 2026 - 01:09

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

KOTA BIMA–//Tintapos.com//-Senin,05 Januari 2026 Pemerintah Kota Bima mengakui kondisi keuangan daerah pada Tahun Anggaran 2026 mengalami penurunan yang sangat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Total anggaran yang tersedia kini jauh berkurang, sementara kebutuhan pengeluaran wajib justru meningkat tajam, menuntut kehati-hatian luar biasa dalam setiap alokasi dana rakyat.

Saat menyampaikan laporan kondisi fiskal di hadapan ribuan aparatur sipil negara, Wali Kota Bima H. A. Rahman menjelaskan, total APBD tahun ini hanya sekitar tiga perempat dari anggaran tahun lalu. Penurunan ini terutama disebabkan menyusutnya pendapatan daerah yang berkurang drastis dibandingkan periode sebelumnya.

Tekanan keuangan makin berat karena bersamaan dengan itu muncul beban baru yang besar, yaitu pembayaran gaji bagi ribuan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang telah diangkat tahun lalu. Kebutuhan dana untuk pos ini saja meningkat cukup tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, sehingga menyisakan ruang yang makin sempit untuk pembangunan fisik.

Di tengah keterbatasan yang sangat ketat ini, Wali Kota menegaskan komitmen pemerintah untuk tetap memprioritaskan kebutuhan dasar masyarakat. Sejumlah program krusial tetap dijalankan, antara lain kelanjutan pembangunan ruang rawat inap RSUD Kota Bima, dukungan pengadaan tanah dan drainase untuk proyek strategis nasional, perbaikan jalan, serta penataan kawasan Lapangan Serasuba.

Baca Juga:  BPS Sumbar Matangkan Persiapan Sensus Ekonomi 2026, Hadirkan Data Akurat untuk Pembangunan Daerah*

Selain pembangunan fisik, alokasi juga tetap disiapkan untuk bantuan sosial, perumahan layak huni, hibah pembangunan Masjid Agung Al-Muwahidin, serta dukungan kegiatan keagamaan dan honorarium bagi ketua RT, RW, imam, guru ngaji, dan marbot. Langkah ini diambil agar pelayanan kepada masyarakat serta kehidupan sosial dan keagamaan tidak terganggu meski kondisi keuangan sedang sulit .

“Angka-angka ini bukan sekadar data, melainkan kenyataan yang harus kita hadapi bersama. Kita wajib mengelola setiap rupiah dengan sangat cermat, bijak, dan bertanggung jawab. Tidak boleh ada satu pun dana yang terbuang sia-sia atau dialihkan untuk hal yang tidak mendesak,” tegasnya dalam apel gabungan di halaman kantor wali kota .

Pemerintah juga mengimbau seluruh aparatur untuk menjadi penyampai informasi yang jujur dan berimbang kepada masyarakat, serta memastikan setiap pekerjaan yang dibiayai uang negara benar-benar selesai sesuai rencana dan bermanfaat nyata bagi warga Kota Bima .

Berita Terkait

BAPEKA-NTB: BERDASARKAN DATA BPJS KETENAGAKERJAAN BIMA — PT PRIBUMI CAHAYA AGUNG UTAMA HANYA BERI 2 DARI 4 PROGRAM JAMINAN SOSIAL, ANCAMAN PENUTUPAN OPERASIONAL
KETUA RT WINDRA KECEWA: LURAH TIDAK TEGAS SANKSI PENYIMPANGAN KOORDINATOR EL, SEAKAN MEMBERIKAN RUANG PENGAMBILAN JABATAN
Proyek Rp344 Juta Tanpa Papan, Lalu Ditempel di Pohon — BAPEKA-NTB: Itu Melanggar Semua Aturan.Di Sorot Pinjam Perusahaan
BAPEKA-NTB LAPORKAN DIREKTUR RSUD KOTA BIMA: DUGAAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG, PENGERUSAKAN ASET, HINGGA PENGGUNAAN DANA CSR TANPA PROSEDUR SAH
Anggota DPR Provinsi NTB dari Fraksi Partai Demokrat Abdul Rauf ST, MM Gelar Sosialisasi Dua Rancangan Perda di Kota Bima, Tekankan Pencegahan Judi Online & Perlindungan Petani — Serta Umumkan Turnamen Gaple Memperingati HUT RI Ke-81
AKSI BAPEKA-NTB JILID 2 DESAK DPRD KOTA BIMA, PENJAHAT HARUS DISERET, KANTOR DIKES AKAN DISEGEL KALAU TIDAK ADA KEPASTIAN
KABAG PBJ KOTA BIMA IRWANSYAH, MAP BUKA SUARA TEGAS: SAYA TIDAK BERWENANG MENGUBAH DPA MAUPUN PANGKAS ANGGARAN — PROYEK RSUD PROSES PENGADAAN CACAT KARENA RUP TIDAK SESUAI DPA
BAPEKA-NTB HADIR DI RDP DPRD KOTA BIMA, SELURUH ANGGOTA KOMISI I HADIR — JANJI EVALUASI & SIAP KELUARKAN REKOMENDASI PENGHENTIAN SEMENTARA, DESAK DPRD LAPORKAN TINDAK PIDANA PERUSAKAN ASET DAN PELANGGARAN ATURAN CSR
Berita ini 4 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 30 Agustus 2026 - 15:22

KETUA UMUM GARDA MUDA REVOLUSIONER SIAP TINDAK LANJUTI TEMUAN DUGAAN PELANGGARAN LINGKUNGAN, SOMASI PT PELITA INSAN TIMUR

Selasa, 25 Agustus 2026 - 10:57

Dukung Fakta Media Tinta Pos, LSM NTB Akan Usut Tuntas & Laporkan Jaringan TPPO Vina ke Mabes Polri

Senin, 24 Agustus 2026 - 13:36

KSATRIA MUDA MERAH PUTIH KOTA BIMA AKBAR INVALIDE BANGUN GERAKAN BERSAMA KELUARGA KORBAN — DESAK CV. GARUDA BERTANGGUNG JAWAB ATAS BURUH HARIAN CACAT PERMANEN

Minggu, 23 Agustus 2026 - 08:04

Akbar Invalide Kritik Keras Kinerja Kejari Bima, Soal Sera Suba Dinilai Jalan di Tempat.

Jumat, 21 Agustus 2026 - 00:57

KABAG PBJ KOTA BIMA IRWANSYAH, MAP BUKA SUARA TEGAS: SAYA TIDAK BERWENANG MENGUBAH DPA MAUPUN PANGKAS ANGGARAN — PROYEK RSUD PROSES PENGADAAN CACAT KARENA RUP TIDAK SESUAI DPA

Rabu, 19 Agustus 2026 - 09:47

BAPEKA-NTB HADIR DI RDP DPRD KOTA BIMA, SELURUH ANGGOTA KOMISI I HADIR — JANJI EVALUASI & SIAP KELUARKAN REKOMENDASI PENGHENTIAN SEMENTARA, DESAK DPRD LAPORKAN TINDAK PIDANA PERUSAKAN ASET DAN PELANGGARAN ATURAN CSR

Selasa, 18 Agustus 2026 - 12:13

BARA NTB GELAR AKSI SOROTI BOBROKNYA MANAJEMEN PT PLN NUSA DAYA NTB, DESAK PEMBERHENTIAN DIREKTUR HINGGA EVALUASI TOTAL SISTEM KERJA

Sabtu, 15 Agustus 2026 - 05:26

Aliansi Cyber Pers Aktivis Indonesia Soroti Dugaan Penyelewengan Bantuan Bencana: Transparansi dan Integritas Harus Dikawal

Berita Terbaru