KOTA BIMA-//Tintapos.com//-Kamis,29 Oktober 2026
Beberapa waktu berlalu sejak laporan dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) hasil putusan Mahkamah Agung RI diserahkan ke Unit Tipikor Polres Bima Kota, kini muncul pertanyaan terkait perkembangan penanganan perkara tersebut.
Adim, selaku Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat BAPEKA-NTB, menyampaikan bahwa pihaknya mulai mempertanyakan sejauh mana langkah yang telah ditempuh oleh pihak kepolisian terkait laporan bernomor 003/LAP/DPP-BAPEKA-NTB/X/2026 yang diserahkan pada 22 Oktober 2026 lalu.
“Saat ini kami ingin mengetahui kejelasan langkah selanjutnya. Mengingat laporan ini berkaitan langsung dengan putusan Mahkamah Agung RI yang telah berkekuatan hukum tetap, masyarakat menunggu agar hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya,” ujar Adim.
Beberapa hari lalu, Adim melihat secara langsung keberadaan Supri, menantu dari Hj. Sita Erni sekaligus salah satu terlapor kedua dalam laporan BAPEKA-NTB, berada di rumah tingkat dua yang merupakan aset rampasan negara tersebut. Bangunan itu berlokasi di Kelurahan Santi, masuk arah Utara Cabang 4, tepat di depan Masjid Karara, Kota Bima.
Adim pun sempat menanyakan langsung kepada Supri: “Apakah Saudara Supri tinggal di rumah ini?”
Supri menjawab: “Iya, sudah lama saya tinggal di rumah ini.”
Kemudian Adim kembali bertanya: “Kenapa masih beraktivitas di rumah yang merupakan aset rampasan ini?”
Supri menjelaskan dengan keyakinan bahwa rumah tersebut bukanlah aset rampasan negara. Menurutnya: “Ini bukan aset rampasan negara, karena kasus TPPU tersebut bukan hasil dari uang negara, melainkan uang hotel yang digelapkan di Yogyakarta. Orang hotel pun tidak mau tahu soal aset ini, karena di sana banyak orang yang punya aset serupa.”
⚖️ ADIM BANTAH: UU TPPU TETAP BERLAKU MESKI SUMBER DARI PENGGELAPAN UANG HOTEL
Pernyataan Supri tersebut langsung dibantah oleh Adim. Adim menegaskan bahwa status aset tersebut sebagai Barang Rampasan Negara tetap sah dan berlaku penuh, meskipun uang yang digunakan untuk membelinya berasal dari tindak pidana berupa penggelapan uang di sebuah hotel di Yogyakarta.
“Pernyataan bahwa aset tersebut berstatus Barang Rampasan Negara — meskipun uangnya berasal dari tindak pidana asal berupa penggelapan uang hotel di Yogyakarta — merupakan konsekuensi dari penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di pengadilan.”
— Adim, Sekretaris Jenderal DPP BAPEKA-NTB
Artinya, berdasarkan hukum, asal-usul uang yang digunakan untuk membeli aset tersebut telah dinyatakan sebagai hasil tindak pidana oleh lembaga peradilan tertinggi di Indonesia. Oleh karena itu, aset yang dibeli dengan uang tersebut wajib dirampas untuk negara, terlepas dari siapa yang dirugikan pada tindak pidana awalnya.
⚖️ PIHAK RESKRIM UNIT TIPIKOR: SEDANG MENELAAH LAPORAN, AKAN PROSES SESUAI HUKUM
Menanggapi hal tersebut, pihak Reskrim melalui Unit Tipikor Polres Bima Kota memberikan penjelasan bahwa laporan yang masuk saat ini sedang dalam tahap penelaahan.
“Kami memahami perhatian masyarakat terhadap perkara ini. Saat ini tim kami sedang menelaah kelengkapan dan kejelasan unsur-unsur yang dilaporkan, termasuk peran masing-masing pihak yang dilaporkan. Langkah penanganan akan dilakukan sesuai koridor hukum yang berlaku,” ungkap perwakilan Unit Tipikor Polres Bima Kota.
Pihak kepolisian menegaskan bahwa proses penanganan akan berjalan secara objektif dan transparan. “Kami akan menangani perkara ini dengan sungguh-sungguh, teliti, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Masyarakat dapat menantikan informasi resmi dari pihak kami terkait perkembangan selanjutnya,” tambahnya.
Sebagaimana telah diberitakan sebelumnya, laporan ini berkaitan dengan dugaan pengalihan ilegal dua aset tanah dan bangunan di Kota Bima yang telah dinyatakan sebagai barang rampasan negara melalui Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2315 K/PID.SUS/2014 tanggal 15 Desember 2014, yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrak).
Daftar terlapor dalam perkara ini yaitu,Pertama ‘Dian F’ terkait dugaan pengalihan kepemilikan SHM Nomor 44x, Kedua: Supri menantu Hj. Sita Erni, terkait dugaan perencanaan penjualan dan penguasaan aset di Kelurahan Santi
Dua aset yang dimaksud adalah SHM Nomor 44x atas nama ‘Dian F’ serta tanah dan bangunan di Lingkungan Santi, Kecamatan Mpunda yang diduga dijual oleh pihak yang tidak berwenang setelah putusan inkrak diterbitkan.
Laporan ini terus kami pantau perkembangannya. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana proses hukum berjalan, terutama yang berkaitan dengan pemulihan aset negara.
Red.



















