RIOKASYTERWANDRA, S.Sos, MM Kasatpol PP, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kuantan Singingi

Wacana Penundaan Porprov Kaltim 2026 Picu Kekhawatiran Daerah, Agenda Olahraga 2027 Terancam Padat

- Penulis

Senin, 23 Februari 2026 - 10:43

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

KUTAI KARTANEGARA //TintaPos.Com// – Wacana penundaan pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur (Porprov Kaltim) yang semula dijadwalkan berlangsung pada 2026 mulai menimbulkan kekhawatiran di sejumlah daerah. Ajang olahraga empat tahunan tingkat provinsi tersebut dikabarkan berpotensi diundur ke tahun 2027 menyusul adanya pemangkasan dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.

Porprov Kaltim 2026 sebelumnya direncanakan digelar di Kabupaten Paser sebagai tuan rumah. Namun hingga kini, belum ada keputusan resmi dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terkait kepastian jadwal pelaksanaannya. Pembahasan masih berada pada tahap analisis dan pertimbangan, khususnya menyangkut kesiapan anggaran dan dampaknya terhadap daerah peserta.

Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kutai Kartanegara, Dery Wardhana, membenarkan adanya pembahasan mengenai kemungkinan penundaan tersebut. Ia mengatakan, isu ini disampaikan dalam rapat koordinasi bidang kepemudaan dan keolahragaan yang diikuti oleh perwakilan Dispora kabupaten dan kota se-Kalimantan Timur.

“Dalam rapat koordinasi memang disampaikan informasi dari Dispora Kaltim, khususnya bidang prestasi olahraga, mengenai adanya kemungkinan Porprov diundur ke 2027. Namun perlu ditegaskan, hal itu masih berupa wacana dan belum menjadi keputusan final,” ujar Dery saat ditemui di Tenggarong, Senin (23/2/2026).

Menurutnya, rencana penundaan Porprov tentu berdampak besar terhadap daerah yang saat ini tengah melakukan persiapan, termasuk Kutai Kartanegara. Pasalnya, berbagai kebutuhan teknis seperti pembinaan atlet, penyediaan sarana prasarana, hingga penganggaran telah disusun dengan asumsi pelaksanaan pada 2026.

Dery menjelaskan, salah satu faktor utama yang menjadi pertimbangan adalah tingginya ketergantungan daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Jika sebagian besar pembiayaan Porprov hanya mengandalkan APBD dan dana transfer yang mengalami pemangkasan, dikhawatirkan akan mengganggu program prioritas lainnya di daerah.

Baca Juga:  Sidak Kejari Bima Telusuri Skandal Proyek Serasuba: Berdiri di Atas Tanah Milik Pemkab Bima.

“Karena itu, muncul opsi untuk membuka peluang keterlibatan pihak swasta atau dunia usaha. Dukungan sponsor bisa menjadi alternatif agar pembiayaan Porprov tidak sepenuhnya dibebankan pada APBD,” jelasnya.

Di tengah ketidakpastian tersebut, Dispora Kutai Kartanegara memastikan bahwa persiapan tetap berjalan. Meski belum maksimal, anggaran untuk kebutuhan dasar seperti pembinaan atlet dan inventaris awal sudah mulai dialokasikan secara bertahap.

Selain itu, Dery menekankan pentingnya perencanaan bonus atlet sejak awal. Ia mengingatkan agar para atlet yang nantinya berjuang dan meraih prestasi tidak dirugikan karena kurangnya kesiapan penghargaan dari daerah.

“Kami tidak ingin atlet sudah berjuang maksimal, tetapi bonus atau penghargaan justru belum jelas. Ini harus menjadi bagian penting dari perencanaan,” tegasnya.

Dispora Kutai Kartanegara juga terus berkoordinasi dengan KONI Kutai Kartanegara untuk memetakan kebutuhan teknis. Mulai dari pendataan jumlah atlet, kebutuhan peralatan dan seragam, hingga skema keberangkatan kontingen terus dibahas secara intensif.

Meski memahami kondisi keuangan daerah dan dinamika kebijakan pusat, Dery berharap Porprov Kaltim tetap dapat dilaksanakan sesuai jadwal awal pada 2026. Ia menilai, penundaan ke 2027 justru berisiko menumpuk agenda olahraga lainnya di tingkat provinsi maupun nasional.

“Kalau semua mundur ke 2027, tentu beban daerah akan semakin berat. Harapannya, ada solusi terbaik agar Porprov tetap berjalan dan pembinaan atlet tidak terganggu,” pungkasnya.

Penulis : Anggi Triomi

Berita Terkait

BAPEKA-NTB: BERDASARKAN DATA BPJS KETENAGAKERJAAN BIMA — PT PRIBUMI CAHAYA AGUNG UTAMA HANYA BERI 2 DARI 4 PROGRAM JAMINAN SOSIAL, ANCAMAN PENUTUPAN OPERASIONAL
KETUA RT WINDRA KECEWA: LURAH TIDAK TEGAS SANKSI PENYIMPANGAN KOORDINATOR EL, SEAKAN MEMBERIKAN RUANG PENGAMBILAN JABATAN
Proyek Rp344 Juta Tanpa Papan, Lalu Ditempel di Pohon — BAPEKA-NTB: Itu Melanggar Semua Aturan.Di Sorot Pinjam Perusahaan
BAPEKA-NTB LAPORKAN DIREKTUR RSUD KOTA BIMA: DUGAAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG, PENGERUSAKAN ASET, HINGGA PENGGUNAAN DANA CSR TANPA PROSEDUR SAH
Anggota DPR Provinsi NTB dari Fraksi Partai Demokrat Abdul Rauf ST, MM Gelar Sosialisasi Dua Rancangan Perda di Kota Bima, Tekankan Pencegahan Judi Online & Perlindungan Petani — Serta Umumkan Turnamen Gaple Memperingati HUT RI Ke-81
AKSI BAPEKA-NTB JILID 2 DESAK DPRD KOTA BIMA, PENJAHAT HARUS DISERET, KANTOR DIKES AKAN DISEGEL KALAU TIDAK ADA KEPASTIAN
KABAG PBJ KOTA BIMA IRWANSYAH, MAP BUKA SUARA TEGAS: SAYA TIDAK BERWENANG MENGUBAH DPA MAUPUN PANGKAS ANGGARAN — PROYEK RSUD PROSES PENGADAAN CACAT KARENA RUP TIDAK SESUAI DPA
BAPEKA-NTB HADIR DI RDP DPRD KOTA BIMA, SELURUH ANGGOTA KOMISI I HADIR — JANJI EVALUASI & SIAP KELUARKAN REKOMENDASI PENGHENTIAN SEMENTARA, DESAK DPRD LAPORKAN TINDAK PIDANA PERUSAKAN ASET DAN PELANGGARAN ATURAN CSR
Berita ini 14 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 30 Agustus 2026 - 15:22

KETUA UMUM GARDA MUDA REVOLUSIONER SIAP TINDAK LANJUTI TEMUAN DUGAAN PELANGGARAN LINGKUNGAN, SOMASI PT PELITA INSAN TIMUR

Selasa, 25 Agustus 2026 - 10:57

Dukung Fakta Media Tinta Pos, LSM NTB Akan Usut Tuntas & Laporkan Jaringan TPPO Vina ke Mabes Polri

Senin, 24 Agustus 2026 - 13:36

KSATRIA MUDA MERAH PUTIH KOTA BIMA AKBAR INVALIDE BANGUN GERAKAN BERSAMA KELUARGA KORBAN — DESAK CV. GARUDA BERTANGGUNG JAWAB ATAS BURUH HARIAN CACAT PERMANEN

Minggu, 23 Agustus 2026 - 08:04

Akbar Invalide Kritik Keras Kinerja Kejari Bima, Soal Sera Suba Dinilai Jalan di Tempat.

Jumat, 21 Agustus 2026 - 00:57

KABAG PBJ KOTA BIMA IRWANSYAH, MAP BUKA SUARA TEGAS: SAYA TIDAK BERWENANG MENGUBAH DPA MAUPUN PANGKAS ANGGARAN — PROYEK RSUD PROSES PENGADAAN CACAT KARENA RUP TIDAK SESUAI DPA

Rabu, 19 Agustus 2026 - 09:47

BAPEKA-NTB HADIR DI RDP DPRD KOTA BIMA, SELURUH ANGGOTA KOMISI I HADIR — JANJI EVALUASI & SIAP KELUARKAN REKOMENDASI PENGHENTIAN SEMENTARA, DESAK DPRD LAPORKAN TINDAK PIDANA PERUSAKAN ASET DAN PELANGGARAN ATURAN CSR

Selasa, 18 Agustus 2026 - 12:13

BARA NTB GELAR AKSI SOROTI BOBROKNYA MANAJEMEN PT PLN NUSA DAYA NTB, DESAK PEMBERHENTIAN DIREKTUR HINGGA EVALUASI TOTAL SISTEM KERJA

Sabtu, 15 Agustus 2026 - 05:26

Aliansi Cyber Pers Aktivis Indonesia Soroti Dugaan Penyelewengan Bantuan Bencana: Transparansi dan Integritas Harus Dikawal

Berita Terbaru