Sumbar //TintaPos.Com// – Fikri Nurul Ihsan Putra Daerah Padang mengayatakan bentuk kepedulian dan kecintaan terhadap kampung halaman: Padang Pariaman.Hari ini, kita dihadapkan pada realitas yang tidak bisa lagi ditutup-tutupi.
Pasar-pasar rakyat terbengkalai bertahun-tahun. Pedagang tetap dipungut retribusi, namun fasilitas tidak pernah membaik.
Kondisi lapak panas, becek, dan semrawut seolah menjadi hal biasa. Pertanyaan mendasar yang harus dijawab:
ke mana aliran dana retribusi tersebut?
Jangan sampai, di tengah kondisi ini, muncul skenario “investasi pasar” yang justru mengorbankan pedagang kecil.
Pasar adalah milik rakyat, bukan ladang bisnis segelintir pihak. Jika investasi dilakukan, pemerintah wajib memegang kendali penuh, bukan lepas tangan apalagi menyerahkan ke pihak yang berpotensi merugikan masyarakat.
Retribusi yang dipungut dari pedagang harus kembali kepada pedagang dalam bentuk:
fasilitas yang layak
kebersihan yang terjaga
keamanan yang jelas
pengelolaan yang transparan
Jika tidak, maka praktik ini patut diduga sebagai beban sepihak yang merugikan rakyat.
Di sisi lain, bencana banjir dan longsor terus terjadi. Lahan pertanian rusak, petani kehilangan sumber penghidupan. Namun, solusi konkret dari pemerintah hampir tidak terlihat. Akibatnya, masyarakat terpaksa mencari jalan sendiri:
berutang ke bank hingga terjerat pinjaman online.
Fenomena ini bukan kebetulan.
Ini adalah konsekuensi dari lemahnya kehadiran negara di tengah rakyatnya.
Ironisnya, di saat masalah mendasar belum terselesaikan, pemerintah justru fokus pada proyek besar seperti Tarok City.
Ratusan hektar lahan disebut-sebut dihibahkan, namun hingga kini belum ada kejelasan mengenai:
status tanah ulayat
kepastian hak masyarakat nagari
perlindungan terhadap kepentingan warga lokal
Jangan sampai masyarakat hanya menjadi penonton di tanahnya sendiri.
Lalu, kita bertanya dengan tegas:
Apa fungsi wakil rakyat hari ini?
DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, DPR RI, hingga DPD RI seharusnya menjadi penyambung aspirasi rakyat.
Namun ketika masyarakat menghadapi kesulitan:
tidak ada tekanan kepada pemerintah
tidak ada sikap yang tegas
tidak ada keberpihakan yang nyata
Jika hanya hadir saat kampanye dan hilang saat rakyat membutuhkan, maka wajar jika publik mulai mempertanyakan:
mereka benar-benar mewakili siapa?
Padang Pariaman bukan daerah miskin potensi.
Yang kurang adalah keberpihakan, ketegasan, dan keberanian dalam mengambil sikap.
Jika kondisi ini terus dibiarkan, jangan salahkan masyarakat jika kepercayaan itu perlahan hilang.
Rakyat tidak butuh janji.
Rakyat butuh tindakan nyata.(*Ziqro)
