RIOKASYTERWANDRA, S.Sos, MM Kasatpol PP, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kuantan Singingi

Dody Fitrawan, S.A.P,. M.M Plt. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kabupaten Kuantan Singingi

Memperingati Hari Pendidikan Nasional Seharusnya Tidak Berhenti pada Seremoni Tahunan yang Penuh Simbol dan Formalitas

- Penulis

Minggu, 3 Mei 2026 - 09:56

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

NTB //TintaPos.Com// – Memperingati Hari Pendidikan Nasional seharusnya tidak berhenti pada seremoni tahunan yang penuh simbol dan formalitas. Di balik penetapan hari ini, tersimpan jejak sejarah panjang perjuangan bangsa, termasuk pengorbanan jiwa dan raga demi tegaknya hak atas pendidikan yang merdeka dan bermartabat. Ada cerita tentang generasi muda yang menghadapi represi, bahkan kehilangan nyawa, demi memperjuangkan ruang belajar yang bebas dari penindasan.

Namun, refleksi Hari Pendidikan Nasional hari ini menghadirkan kegelisahan baru. Sistem pendidikan di Indonesia dinilai semakin terjebak dalam arus pasar bebas yang kian menguat. Logika kapitalisme merambah ruang-ruang pendidikan, menggeser nilai dasar pendidikan sebagai hak publik menjadi komoditas ekonomi. Pendidikan perlahan diposisikan sebagai produk, bukan lagi sebagai sarana mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dalam situasi ini, akses terhadap pendidikan berkualitas kerap ditentukan oleh kemampuan ekonomi. Lembaga pendidikan berlomba-lomba menawarkan “layanan unggulan” dengan biaya tinggi, sementara kelompok masyarakat rentan semakin terpinggirkan. Dunia pendidikan pun tak luput dari praktik eksploitasi, ketika orientasi keuntungan lebih dominan dibandingkan misi mencerdaskan.

Baca Juga:  Di Hari ke 12 Polda Riau dan Polres Kuantan Singingi Musnahkan 7 Rakit PETI

Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mendasar: untuk siapa sebenarnya pendidikan diselenggarakan? Apakah pendidikan masih menjadi alat pembebasan, atau justru berubah menjadi mekanisme reproduksi ketimpangan sosial?

Momentum Hari Pendidikan Nasional seharusnya menjadi ruang refleksi kolektif untuk mengembalikan arah pendidikan pada cita-cita awalnya. Pendidikan bukan sekadar investasi ekonomi, melainkan hak dasar setiap warga negara yang harus dijamin negara tanpa diskriminasi.

Sudah saatnya seluruh pemangku kepentingan—pemerintah, pendidik, dan masyarakat—meninjau ulang arah kebijakan pendidikan. Tanpa upaya serius untuk mengembalikan pendidikan sebagai ruang pembebasan dan keadilan sosial, makna Hari Pendidikan Nasional berisiko kehilangan substansinya, tinggal menjadi ritual tahunan tanpa perubahan nyata. Red.

Berita Terkait

Aktivitas PETI Menggunakan Alat Berat di Kelurahan Muara Lembu, diduga Milik Rauf Tak Tersentu Hukum, APH Diminta Tindak Tegas..
Membongkar Skandal Pajak ‘Siluman’ BPKAD Kota Bima: Diduga Jadi Modus Amankan Mafia Tanah Reklamasi Amahami!.p
LPPK-NTB AKSI DI BRI CABANG BIMA: TOLAK PRAKTIK ASURANSI YANG TAK BERDASAR HUKUM DAN MERUGIKAN MASYARAKAT ,HANYA MENGUNTUNGKAN BANK
Pengurus Pusat UAR Tegaskan Pembentukan Satgas Nasional Penanggulangan Bencana Kekeringan
Direktur Adomart Yudi Siswanto Resmikan Cabang Ketiga di Jati, Perluas Layanan untuk Masyarakat Kota Padang
Residivis Curanmor Ditangkap, Polda Sumsel Bongkar Penipuan Digital Berkedok Bhayangkara Run 2026
Jelang Panen Raya, Kelompok Tani Kembang Harapan Gelar Syukuran di Pulau Busuk Jaya
Berita ini 10 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 22 Juli 2026 - 06:52

Tak Ada Tanggapan, Aliansi Pemuda Lakukan Penyegelan SDN 4 Sape; Ahli Waris: Tanah Wasiat Belum Dapat Penggantian Layak

Selasa, 21 Juli 2026 - 13:03

Aktivitas PETI Menggunakan Alat Berat di Kelurahan Muara Lembu, diduga Milik Rauf Tak Tersentu Hukum, APH Diminta Tindak Tegas..

Selasa, 21 Juli 2026 - 10:31

Saat Audensi,Dinas Dikpora Bima Dituduh Hindari Tanggung Jawab: Berlindung di Balik Aturan yang Belum Sah untuk Program Revitalisasi Sekolah

Senin, 20 Juli 2026 - 23:02

Sengketa Bantuan Pendidikan SMPN 8 Lambu TA 2026: Dinas Dikbudpora Bima Tegaskan Prosedur, BAPEKA-NTB Sorot Potensi Penyimpangan

Minggu, 19 Juli 2026 - 13:40

Membongkar Skandal Pajak ‘Siluman’ BPKAD Kota Bima: Diduga Jadi Modus Amankan Mafia Tanah Reklamasi Amahami!.p

Jumat, 17 Juli 2026 - 12:43

LPPK-NTB AKSI DI BRI CABANG BIMA: TOLAK PRAKTIK ASURANSI YANG TAK BERDASAR HUKUM DAN MERUGIKAN MASYARAKAT ,HANYA MENGUNTUNGKAN BANK

Jumat, 17 Juli 2026 - 09:38

Pengurus Pusat UAR Tegaskan Pembentukan Satgas Nasional Penanggulangan Bencana Kekeringan

Jumat, 17 Juli 2026 - 09:18

Direktur Adomart Yudi Siswanto Resmikan Cabang Ketiga di Jati, Perluas Layanan untuk Masyarakat Kota Padang

Berita Terbaru