Kota Bima, //TintaPos.Com// Senin, 11 Mei 2026 – Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Bima menjadi sorotan tajam publik setelah dikepung oleh gabungan lembaga swadaya masyarakat dan aktivis dalam aksi unjuk rasa yang berlangsung siang ini. Aksi ini merupakan wujud kekecewaan masyarakat, sekaligus dinilai sangat merusak citra PUPR sebagai lembaga pengelola anggaran pembangunan di daerah tersebut.
Dua kelompok massa melakukan aksi secara bersamaan dengan fokus persoalan masing-masing. Pertama, Lembaga Transparansi dan Kebijakan Anti Korupsi (LATSKAR) yang mempersoalkan pelaksanaan proyek revitalisasi Lapangan Serasuba dengan pagu anggaran mencapai Rp3,2 Miliar. Kedua, Dewan Pimpinan Daerah Komite Investigasi Nusantara (DPD KIN) yang menyoroti pelaksanaan proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jatibaru Barat dan Jatibaru Timur bernilai Rp1,2 Miliar, yang sejatinya bertujuan memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Kedua proyek tersebut sepenuhnya berada di bawah tanggung jawab Bidang Cipta Karya PUPR Kota Bima.
Berdasarkan hasil pemantauan dan pengecekan mendalam di lapangan yang dilakukan oleh kedua organisasi tersebut, terungkap banyak indikasi ketidaksesuaian dan penyimpangan berat pada kedua proyek ini, dengan kondisi dan progres pekerjaan yang hampir sama buruknya.
Pada proyek revitalisasi Lapangan Serasuba senilai Rp3,2 Miliar, fakta di lapangan menunjukkan pekerjaan fisik yang dikerjakan nyata tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang tertuang dalam dokumen kontrak. Bahkan, tercatat banyak item pekerjaan utama yang sama sekali tidak dikerjakan, padahal anggaran besar telah dialokasikan dan dicairkan untuk kebutuhan tersebut. Kondisi fisik yang terlihat baru mencapai sekitar 40 persen, jauh dari target yang seharusnya tercapai, dan secara kualitas pun dinilai tidak memenuhi syarat standar pembangunan.
Kondisi serupa bahkan lebih mengkhawatirkan ditemukan pada proyek SPAM Jatibaru Barat dan Jatibaru Timur yang menelan biaya Rp1,2 Miliar. Proyek yang dibangun dengan tujuan utama untuk peningkatan dan pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat luas ini, ternyata pelaksanaannya juga tidak sesuai spesifikasi teknis yang disepakati. Secara fisik, pengerjaan baru mencapai perkiraan 40 persen, kualitas material dan pengerjaan di bawah standar, dan dipastikan tidak akan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat sebagaimana tujuan awal pembangunannya.
Kedua proyek ini sama-sama terindikasi kuat bermasalah: progres rendah, kualitas buruk, banyak pekerjaan tidak diselesaikan, dan hasil akhir tidak bermanfaat bagi warga, padahal menggunakan uang rakyat dalam jumlah besar.
Dalam orasi yang disampaikan, para demonstran secara tegas menuntut kehadiran Kepala Dinas PUPR serta Kepala Bidang Cipta Karya untuk memberikan penjelasan dan tanggapan atas seluruh temuan penyimpangan tersebut. Mereka menuntut kejelasan penggunaan anggaran, alasan ketidaksesuaian spesifikasi, serta tanggung jawab atas hasil pekerjaan yang tidak memenuhi syarat dan tidak bermanfaat bagi masyarakat. Namun, hingga aksi berlangsung, tidak ada satu pun pejabat terkait yang muncul atau bersedia menemui massa. Kabar yang diterima di lokasi menyebutkan bahwa kedua pejabat kunci tersebut dikabarkan telah meninggalkan kantor lebih dulu sebelum massa berkumpul.
Ketidakhadiran pihak yang bertanggung jawab semakin memicu kemarahan para demonstran. Sebagai bentuk protes keras dan tekanan, massa akhirnya melakukan penyegelan terhadap kantor Dinas PUPR Kota Bima. Tindakan ini dilakukan sebagai peringatan agar pemerintah daerah segera menindaklanjuti dan menyelesaikan persoalan ini secara transparan dan akuntabel.
Kejadian ini dinilai sangat mencemarkan nama baik PUPR Kota Bima, yang seharusnya menjadi lembaga terpercaya dalam memastikan setiap pembangunan berjalan sesuai aturan dan tepat sasaran bagi kepentingan masyarakat. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak PUPR maupun Pemerintah Kota Bima terkait peristiwa tersebut.
Red.
