KLARIFIKASI RESMI BKPSDM KOTA BIMA: PENCATUMAN JABATAN BERDASARKAN RIWAYAT PENUGASAN PLH, DATA TELAH DISINKRONISASI  

- Penulis

Selasa, 11 Agustus 2026 - 06:28

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

KOTA BIMA

 – //Tintapos.com//

SELASA, 11 AGUSTUS 2026

Merespons sorotan publik terkait pencantuman dua jabatan atas nama Badrah Ekawati dalam daftar pejabat yang akan mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi di UPT BKN Mataram pada 20 Agustus 2026, Kepala BKPSDM Kota Bima, Muhammad Mahdum, SH, memberikan penjelasan resmi dan terbuka.

 

Dalam dokumen yang beredar, nama Badrah Ekawati tercatat menjabat sebagai Sekretaris Dinas Kesehatan sekaligus Kepala Dinas Kesehatan. Hal ini sempat memicu pertanyaan luas di tengah masyarakat. Terkait hal tersebut, Kepala BKPSDM menjelaskan bahwa pencantuman jabatan Kepala Dinas merujuk pada riwayat penugasan yang pernah diemban.

 

“Badrah Ekawati pernah menjabat sebagai Pelaksana Harian Kepala Dinas Kesehatan berdasarkan Surat Tugas Nomor 803/688.A/DIKES-01/VII/2026, pada saat Kepala Dinas Kesehatan berada di luar kota. Data yang tercantum merupakan tarikan resmi dari sistem BKN karena riwayat penugasan PLH tersebut masih terekam,” jelas Muhammad Mahdum.

 

Baca Juga:  DWP Kuansing: Berbagi Takjil Pembina : Momentum Menebar Kepedulian dan Mempererat Silaturahmi

Dijelaskan pula bahwa data yang bersangkutan sebenarnya sudah benar tercatat sebagai Sekretaris Dinas Kesehatan. Pencantuman Status Kepala Dinas terjadi karena riwayat penugasan Pelaksana Harian yang belum sepenuhnya tersinkron. Mengingat masa jabatan PLH tersebut telah berakhir, pihak BKPSDM telah melakukan penyelarasan dan pemutakhiran data agar sesuai dengan kedudukan yang sah saat ini.

 

“Ini bukan kesalahan pengetikan, melainkan data resmi yang tertarik dari sistem BKN mengingat beliau pernah menjabat sebagai Pelaksana Harian. Saat ini data sudah kami sinkronisasi kembali sesuai masa jabatan yang telah berakhir,” tegas Kepala BKPSDM.

 

Pihaknya memastikan bahwa data yang akan disampaikan untuk kegiatan di UPT BKN Mataram telah disesuaikan dengan jabatan yang sah dan berlaku saat ini, yaitu Sekretaris Dinas Kesehatan. BKPSDM Kota Bima juga memastikan tidak ada kebijakan penempatan jabatan rangkap dan tetap berpegang teguh pada peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

 

Red.

Berita Terkait

Genset Mini, Rampok Miliaran: Mega Proyek RSUD, DAK 170 Miliar Di duga Seret Petinggi Daerah
Kejanggalan Proyek di Matakando: Lokasi Berubah, Lurah Tak Tahu, Kabid PUPR: “Sudah Usulan Warga”
DIDUGA PEMOTONGAN DANA P3-TGAI 2026 DI BIMA-DOMPU, LP2SDA SIAP LAPORKAN KE KEJAKSAAN AGUNG
Muklisin Dorong Sekolah Rakyat Jadi Jalan Anak Kuansing Raih Masa Depan Lebih Baik
WALAU TAK SEBESAR HARAPAN, TAPI PENUH KETULUSAN — BPJS KESEHATAN BIMA SALURKAN BANTUAN PEMUGARAN MUSHOLLAH RIADU SHOALIHIN
BAPEKA-NTB BUKA KAIN KAFAN ASET NEGARA YANG HILANG DI BIMA — MAHKAMAH AGUNG & KEJATI DIY SIAP TINDAK
BAPEMPERDA DPRD KOTA BIMA GELAR RAPAT KERJA, BAHAS RAPERDA PRAKARSA DPRD TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT
Aroma Korupsi Pengadaan Genset Rp.4,8 Miliar RSUD Kota bima: Aktifis Laporkan ke Kejari Bima.
Berita ini 155 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 21 Oktober 2026 - 14:00

Genset Mini, Rampok Miliaran: Mega Proyek RSUD, DAK 170 Miliar Di duga Seret Petinggi Daerah

Minggu, 18 Oktober 2026 - 03:27

DIDUGA PEMOTONGAN DANA P3-TGAI 2026 DI BIMA-DOMPU, LP2SDA SIAP LAPORKAN KE KEJAKSAAN AGUNG

Sabtu, 17 Oktober 2026 - 05:31

Muklisin Dorong Sekolah Rakyat Jadi Jalan Anak Kuansing Raih Masa Depan Lebih Baik

Jumat, 16 Oktober 2026 - 11:29

WALAU TAK SEBESAR HARAPAN, TAPI PENUH KETULUSAN — BPJS KESEHATAN BIMA SALURKAN BANTUAN PEMUGARAN MUSHOLLAH RIADU SHOALIHIN

Kamis, 15 Oktober 2026 - 14:50

BAPEKA-NTB BUKA KAIN KAFAN ASET NEGARA YANG HILANG DI BIMA — MAHKAMAH AGUNG & KEJATI DIY SIAP TINDAK

Kamis, 15 Oktober 2026 - 11:29

BAPEMPERDA DPRD KOTA BIMA GELAR RAPAT KERJA, BAHAS RAPERDA PRAKARSA DPRD TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT

Senin, 12 Oktober 2026 - 05:53

Aroma Korupsi Pengadaan Genset Rp.4,8 Miliar RSUD Kota bima: Aktifis Laporkan ke Kejari Bima.

Jumat, 9 Oktober 2026 - 09:24

SKANDAL RSUD KOTA BIMA: Pengadaan Genset 4,8 Miliar Diduga “MARK’ UP” Dan Libatkan Perusahaan cangkang.!!

Berita Terbaru