RIOKASYTERWANDRA, S.Sos, MM Kasatpol PP, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kuantan Singingi

Dody Fitrawan, S.A.P,. M.M Plt. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kabupaten Kuantan Singingi

Antisipasi Terulangnya Kelangkaan, Komisi II DPRD Banyuwangi Minta Pengawasan Ketat Distribusi LPG 3 Kg Subsidi

- Penulis

Kamis, 26 Maret 2026 - 14:21

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Banyuwangi, //Tintapos.com// – Kelangkaan LPG 3 Kg subsidi atau gas melon menjelang dan setelah Hari Raya Idul fitri menuai sorotan Komisi II DPRD Banyuwangi. Anggota dewan menilai lemahnya pengawasan distribusi merupakan salah satu pemicu kelangkaan LPG 3 Kg subsidi.

Hal ini diungkap dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II DPRD bersama Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan, Bagian Perekonomian Pemkab Banyuwangi, Pertamina, dan perwakilan agen LPG 3 Kg, Kamis (26/03/2026).

Ketua Komisi II DPRD Banyuwangi, Emy Wahyuni Dwi Lestari menegaskan bahwa LPG 3 Kg merupakan kebutuhan penting bagi rumah tangga prasejahtera dan pelaku UMKM. Karena itu, stabilitas harga dan kelancaran distribusi harus menjadi prioritas utama pemerintah daerah.

Gas LPG 3 kg merupakan kebutuhan pokok warga. Kelangkaan dan harga tinggi sangat berdampak ke kehidupan sehari-hari. Pemkab Banyuwangi bersama Pertamina diharapkan memperbaiki sistem pengawasannya seperti pengawasan terhadap pupuk subsidi , “ tegasnya.

Selanjutnya agen LPG 3 Kg wajib melakukan pengawasan ketat terhadap pangkalan. Dan Pangkalan menjadi ujung tombak distribusi langsung ke konsumen akhir sehingga jika terjadi pelanggaran, pangkalan yang bertanggungjawab menerima sanksi sesuai aturan yang berlaku.

Pertamina diminta untuk mengevaluasi sistem distribusi LPG 3 kg secara menyeluruh menyusul kelangkaan yang sering terjadi dan tidak tepat sasaran subsidi, harus ada regulasi yang mengatur penjualan LPG 3 Kg di tingkat pengecer untuk menjaga stabilitas harga sesuai HET yang telah ditentukan , “ ucapnya.

Pemerintah akan mengawasi ketat rantai distribusi dan akan mengevaluasi kebijakan ini untuk menindak oknum pengecer yang menjual di atas harga aturan.

Selain terkait pengawasan distribusi, Komisi II juga meminta adanya penambahan kuota LPG 3 Kg subsidi menjelang hari raya keagamaan seperti Idul Fitri untuk antisipasoi kelangkaan atas tingginya permintaan masyarakat.

Kuota LPG 3 Kg tahun 2026 ini lebih kecil dibandingkan dengan kuota yang kita terima di tahun 2025 lalu atas dasat tingkat kemiskinan Banyuwangi yang juga semakin turun, kuota LPG 3 Kg subsdi itu dasarnya dari DTKS , “ ucapnya.

Kepala Dinas Koperasi,UM dan Perdagangan, RR Nanin Oktaviantie mengatakan bahwa pihaknya sejak awal telah berupaya kepada Pertamina untuk menambah kuota LPG 3 Kg subsidi agar masyarakat khususnya warga prasejahtera dengan mudah mendapatkan gas melon menjelang hari raya Idul Fitri.

Baca Juga:  Tiga Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Proyek Jembatan Sikabu/Kayu Gadang Resmi Ditahan Kejati Sumbar

Kita sudah warning Pertamina, supaya H-7 maupun H+7 lebaran stok LPG 3 Kg subsidi jangan sampai kurang, namun kenyataannya beda, ini kita evaluasi terus dan Alhamdulilla dari legislative membantu kita menjalin komunikasi dengan stakel holder lainnya, semoga kedepan Pertamina semakin baik skema untuk ke Masyarakat , “ ucapnya.

Dalam keterangannya Pertamina Patra Niaga berkomitmen atas pemenuhan kebutuhan energi masyarakat terpenuhi, salah satunya LPG.

Dalam praktik yang berjalan, Pertamina masif melaksanakan monitoring dan evaluasi penyaluran secara berkala, baik yang dilaksanakan secara internal maupun eksternal dengan melibatkan stakeholder terkait. Hal ini dilaksanakan upaya memastikan stok mencukupi dan LPG digunakan sesuai peruntukannya. sebagai implementasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi Bersama.

Pertamina Patra Niaga, sebagaimana disampaikan melalui Area Manager Communication, Relations & CSR Jatimbalinus, Ahad Rahedi, menyampaikan bahwa pelaksaan rapat koordinasi ini dilaksanakan sebagai bentuk monitoring dan evaluasi atas meningkatnya konsumsi pada momen dan pasca perayaan Idul Fitri di Kabupaten Banyuwangi.

“Sebagai bentuk evaluasi, Pertamina tentunya terus mengingatkan kepada pangkalan resmi untuk menjual harga sesuai ketentuan, yakni sesuai HET yang ditetapkan pemerintah. Sejak awal Maret lalu hingga pasca perayaan Idul Fitri, Pertamina telah melaksanakan penyaluran tambahan yang jauh lebih tinggi dari kondisi normal, yakni mencapai 337 persen dengan total penyaluran hingga 213 ribu tabung,” jelas Ahad.

Selanjutnya Ahad menambahkan, sebagai mitigasi tambahan, Pertamina bekerjasama dengan pemerintah daerah setempat juga telah melaksanakan operasi pasar sepanjang tanggal 17 sampai dengan 22 Maret 2026 lalu dengan total penyaluran mencapai lebih dari 12 ribu tabung.

“Melalui agenda koordinasi ini, Pertamina Patra Niaga kembali meminta dukungan dari stakeholder terkait khususnya untuk penggunaan LPG bersubsidi sesuai peruntukan. LPG bersubsidi 3 kg diharapkan untuk tidak digunakan oleh sektor usaha non mikro, ASN, Horeka, Laundry dan sejenisnya. Kepada masyarakat, tak henti-hentinya kami imbau untuk melakukan pembelian di pangkalan resmi Pertamina agar bisa mendapatkan LPG sesuai HET Rp18 ribu dengan kualitas dan kuantitas yang sesuai,” tutup Ahad.

Masyarakat dapat mengakses titik terdekat lokasi pangkalan pada website https://subsiditepatlpg.mypertamina.id/infolpg3kg.

(Tim)

Berita Terkait

DPP BAPEKA-NTB Lapor Dugaan Penyimpangan Proyek Rehabilitasi Ruang Manajemen RSUD Kota Bima Senilai Rp946 Juta ke Kejaksaan Negeri Bima
DISETEL RAPI! DUGAAN KONSPIRASI TAPD & BPBJ KOTA BIMA “SUNAT” ANGGARAN RSUD RATUSAN JUTA RUPIAH,TIDAK ADA PEMBERITAHUAN DPRD
SKANDAL PENGADAAN KOTA BIMA: BAPEKA-NTB SOROT REKAYASA PEMANGKASAN ANGGARAN SERTA PELANGGARAN PROSEDUR
DPC BAPEKA-NTB DIDUKUNG LEMBAGA DAKWAH NURUL SIRAJ, AKAN MELAYANGKAN SOMASI KERAS KEPADA CAMAT SAPE: PASAR MALAM DIDUGA SARANG JUDI BERKEDOK PERMAINAN KETANGKASAN, DIMINTA TINDAK TEGAS DALAM 3X24 JAM
Ketua Umum DPP GARDA MUDA REVOLUSIONER Kecam Dugaan Pelanggaran Aturan Periodisasi Kepala Sekolah oleh Bupati Bima
NASIB IRONIS IBU YULIANTI: KORBAN PERSELINGKUHAN MALAH DILAPORKAN DAN DIMINTA UANG RUGI RP25 JUTA
SKANDAL MAFIA IJAZAH PADANG : DIANCAM 5 TAHUN PENJARA OLEH UU SISDIKNAS, KETUA PKBM FARILLA ILMI HANYA DIVONIS 5 BULAN! DI MANA KEADILAN
Tak Ada Tanggapan, Aliansi Pemuda Lakukan Penyegelan SDN 4 Sape; Ahli Waris: Tanah Wasiat Belum Dapat Penggantian Layak
Berita ini 13 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 26 Juli 2026 - 12:48

PLH Sekda Kuansing Muradi, M.Si Resmi Tutup Pacu Jalur Rayon IV Kecamatan Gunung Toar

Jumat, 24 Juli 2026 - 06:11

Daerah Istimewa Minangkabau: Gagasan Penguatan Adat, Budaya, dan Pembangunan Daerah

Jumat, 24 Juli 2026 - 06:09

Gerakan Anti Narkotika Indonesia: GANISA Hadiri Peringatan Hari Anti Narkotika Internasional Bersama BNN RI di Lido Bogor

Jumat, 24 Juli 2026 - 06:06

Sejumlah Perusahaan di Kuansing Menyatakan Komitmen Dukung Pelaksanaan Festival Pacu Jalur 2026

Kamis, 23 Juli 2026 - 11:33

Wujudkan Pelayanan Presisi, Astamaops Kapolri Komjen Pol M Fadli Imran Tinjauan Polda Sulut

Kamis, 23 Juli 2026 - 11:32

Kajati Sumbar Terima Kunjungan Silaturahmi Rektor UNP, Perkuat Sinergi Hukum dan Pendidikan

Kamis, 23 Juli 2026 - 08:06

Tim UAR Jakarta Utara Santuni Pengungsi UNHCR Jakarta, Wujud Kepedulian Sesama

Rabu, 22 Juli 2026 - 07:55

KETUA UMUM GANISA: Mengajak Seluruh Masyarakat Indonesia Peduli Generasi Penerus Bangsa Bersama kita Wujudkan Indonesia Emas

Berita Terbaru