Situbondo //TintaPos.Com// – Ajakan itu disampaikan dalam Forum CSR di Pendopo Rakyat Situbondo, Selasa (5/5/2026).
Dalam forum tersebut,Ulfiyah mewakili Bupati Situbondo yang berhalangan hadir karena tugas di Kementerian Dalam Negeri. Ia menegaskan,kolaborasi antara pemerintah,masyarakat,dan sektor swasta menjadi kunci mendorong Situbondo menuju daerah yang naik kelas.
Wakil Bupati Situbondo Ulfiyah mengajak dunia usaha memperkuat sinergi melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) guna mempercepat pembangunan daerah.
“Sinergi bukan lagi sekadar pilihan, tetapi sudah menjadi kebutuhan mutlak dalam pembangunan daerah,” kata Ulfiyah di hadapan peserta forum.
Menurutnya, Situbondo tengah menjalani transformasi struktural untuk beralih dari wilayah agraris menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan Jawa Timur. Upaya itu membutuhkan harmonisasi antara visi pemerintah, kebutuhan masyarakat, serta kontribusi sektor swasta.
Ulfiyah memaparkan, secara geografis Situbondo memiliki garis pantai sepanjang sekitar 140 kilometer yang menyimpan potensi ekonomi maritim besar, namun juga rentan terhadap dampak perubahan iklim dan bencana. Dengan luas wilayah sekitar 1.655 kilometer persegi yang terbagi dalam 17 kecamatan, pola pembangunan dinilai perlu berbasis desentralisasi.
“Potensi pesisir ini harus dikelola dengan investasi berkelanjutan agar pariwisata bahari benar-benar bisa naik kelas,” ujarnya.
Di sektor ekonomi, pertanian, kehutanan, dan perikanan masih menjadi tulang punggung dengan kontribusi 29,56 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Sementara itu, Pemkab Situbondo mencatat penurunan gini rasio menjadi 0,33 pada 2025.
Meski demikian, sejumlah tantangan pembangunan masih dihadapi. Pada awal 2026, Situbondo dilanda bencana banjir bandang dan longsor di sejumlah wilayah, seperti Kecamatan Arjasa dan Panarukan. Selain itu, wilayah lain seperti Sumbermalang dan Jatibanteng juga masuk zona rawan bencana. Saat ini, daerah tersebut juga mulai menghadapi musim kemarau ekstrem.
Di bidang sosial, Pemkab mencatat masih terdapat sekitar 5.221 unit rumah tidak layak huni yang membutuhkan penanganan, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pemerintah memperkirakan kebutuhan anggaran per unit berkisar Rp17 juta hingga Rp20 juta.
Ulfiyah berharap, program CSR dapat membantu mempercepat penanganan persoalan tersebut melalui skema kolaborasi lintas sektor.
Selain itu, kondisi infrastruktur pendidikan juga menjadi perhatian. Tercatat sekitar 37,42 persen atau 1.725 ruang kelas di Situbondo mengalami kerusakan, baik kategori sedang maupun berat. Untuk jenjang SMP, terdapat sekitar 379 ruang kelas rusak pada 2026.
“Ini adalah potret kondisi anak-anak kita. Perlu dukungan bersama agar kualitas pendidikan bisa ditingkatkan,” ujarnya.
Pemkab Situbondo juga mendorong dukungan CSR di bidang pendidikan, termasuk melalui program beasiswa seperti “Situbondo Melenting”, meski saat ini kapasitasnya masih terbatas.
Melalui forum CSR ini, Pemkab Situbondo berharap kolaborasi dengan sektor swasta semakin diperluas untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan dan mempercepat terwujudnya Situbondo yang lebih maju.
Dalam kesempatan itu,Ulfiyah turut mengapresiasi kontribusi berbagai pihak dalam kegiatan lingkungan, termasuk gerakan penanaman pohon yang telah dilakukan sebelumnya sebagai bagian dari upaya menjaga keberlanjutan lingkungan.(DO’A)
