Yogyakarta//Tintapos.com//-Selasa,16 Juni 2026-Juru Bicara BEM Bersatu, Rahmat Djimbula, mengungkapkan bahwa salah satu indikasi kuat terlihat dari fasilitas mewah berupa mobil Fortuner yang digunakan oleh pimpinan aksi penolakan, Tiyo Ardianto, yang diduga memiliki keterkaitan keluarga dengan mantan Irjen TNI tersebut.
Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Bersatu membeberkan dugaan adanya keterlibatan mantan petinggi militer, Letjen TNI (Purn) Setyo Sularso, di balik gerakan aksi mahasiswa yang menolak Program Makan Bergizi Gratis (MBG) belakangan ini. Gerakan penolakan tersebut diindikasikan telah disusupi agenda politik praktis dan difasilitasi oleh jejaring tokoh tertentu.
“Kedua, kami melihat indikasi kuat keterlibatan aktor politik praktis dalam gerakan ini. Salah satu pimpinan aksi, Tiyo Ardianto, diduga memiliki kedekatan dengan jaringan politik tertentu. Mobil Fortuner yang digunakannya diduga terdaftar atas nama Siti Nuraeni, adik Letjen TNI (Purn) Setyo Sularso, yang merupakan besan Jenderal TNI (Purn) Andhika Perkasa, tokoh tim pemenangan Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024. Dugaan ini diperkuat kehadiran politisi PDI Perjuangan, Andi Widjajanto, di tengah massa aksi,” ujar Rahmat Djimbula saat membacakan pernyataan sikap dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa, 16 Juni 2026.
Menurut BEM Bersatu, indikasi keterlibatan Letjen TNI (Purn) Setyo Sularso semakin menguat setelah pimpinan aksi mahasiswa tersebut diketahui menghadiri forum yang sama dengan sang purnawirawan di Bandung baru-baru ini. Jejaring ini dinilai patut dicermati karena mencederai kemurnian pergerakan mahasiswa.
“Keterkaitan tersebut juga diperkuat oleh kehadiran Tiyo Ardianto dalam Dialog Nasional Kebangsaan di Bandung (18 Juni 2026) bersama sejumlah tokoh seperti Said Didu, Roy Suryo, Refly Harun, dan dr. Tifa. Dalam forum yang sama, Letjen TNI (Purn) Setyo Sularso juga tercatat hadir, menunjukkan adanya jejaring yang patut dicermati,” lanjut Rahmat.
Rahmat menyayangkan mengapa Program MBG yang memiliki dampak langsung terhadap gizi dan kesejahteraan masyarakat luas justru dijadikan sasaran penolakan oleh kelompok aksi tersebut. Kondisi ini memicu tanda tanya besar mengenai arah dan substansi gerakan yang sedang berjalan.
“Pertama, kami mempertanyakan prioritas isu yang diangkat. Di tengah kebutuhan mendasar masyarakat, perhatian justru tersedot pada isu yang tidak menjadi urgensi utama. Sementara itu, Program MBG yang berdampak langsung pada gizi dan kesejahteraan masyarakat justru menjadi sasaran penolakan, meski perbaikan tata kelola tetap diperlukan,” tegasnya.
“Kami, BEM Bersatu, menolak segala bentuk penungangan gerakan mahasiswa oleh kepentingan politik praktis. Gerakan mahasiswa harus tetap menjadi suara rakyat, bukan alat elite dalam perebutan kekuasaan,” pungkas Rahmat.
Atas dasar temuan tersebut, BEM Bersatu secara tegas menyatakan penolakannya terhadap segala bentuk intervensi eksternal dan mobilisasi mahasiswa yang ditunggangi oleh elite politik demi perebutan kekuasaan.(AF)
