BONDOWOSO //Tintapos.com// – Fraksi PPP DPRD Bondowoso menekankan pentingnya tindak lanjut atas 57 rekomendasi yang disampaikan DPRD kepada Bupati Bondowoso dalam rapat paripurna penyerahan rekomendasi LKPJ Tahun 2025.
Sekretaris Fraksi PPP DPRD Bondowoso, Samsul Hadi, menyatakan bahwa rekomendasi tersebut harus diikuti dengan sistem progress report sebagai bentuk pertanggungjawaban yang terukur dan berkelanjutan.
Menurut Samsul, mekanisme laporan perkembangan menjadi kunci untuk memastikan bahwa seluruh catatan DPRD tidak berhenti pada tataran administratif semata, tetapi benar-benar diwujudkan dalam program kerja nyata.
Ia menyebutkan, pihaknya telah menyimak secara menyeluruh pemaparan Bupati Bondowoso dalam forum paripurna, termasuk berbagai capaian dan evaluasi yang disampaikan dalam LKPJ.
Sebelumnya, baik komisi maupun fraksi di DPRD telah menyusun dan memberikan sejumlah rekomendasi strategis yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan program pemerintahan daerah.
Rekomendasi ini merupakan hasil analisis awal terhadap data program, termasuk validitas data dan evaluasi pelaksanaannya,” ujar Samsul, Rabu (22/04/2026).
Ia menjelaskan bahwa saat ini proses sudah memasuki tahapan evaluasi, di mana kesesuaian antara visi-misi kepala daerah dan implementasi program menjadi fokus utama.
Dalam pandangan Fraksi PPP, kepemimpinan Bupati tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan kerja kolektif yang melibatkan berbagai unsur birokrasi di bawahnya.
Struktur tersebut, lanjutnya, mencakup Sekretaris Daerah, organisasi perangkat daerah (OPD), hingga jajaran di tingkat kecamatan dan desa sebagai satu kesatuan tim yang saling terhubung.
” Artinya, apa yang disampaikan Bupati harus selaras dengan kondisi di lapangan serta mampu diterjemahkan oleh seluruh jajaran di bawahnya,” kata dia.
Samsul menilai, respons dan tanggapan Bupati terhadap rekomendasi DPRD sejauh ini menunjukkan komitmen yang positif, terutama dalam upaya menindaklanjuti berbagai catatan yang diberikan.
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa implementasi rekomendasi sangat bergantung pada kinerja OPD sebagai pelaksana teknis di lapangan.
Menurut dia, keberhasilan tindak lanjut juga ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia, termasuk melalui mekanisme open bidding untuk memastikan pejabat yang menempati posisi strategis memiliki kompetensi yang memadai.
” Ujiannya ada pada OPD, apakah mampu menindaklanjuti atau tidak. Jangan sampai alasan efisiensi justru menghambat penyelesaian persoalan,” ujarnya.
Ia menambahkan, dalam situasi apa pun, baik yang menguntungkan maupun tidak, aparatur pemerintah dituntut menunjukkan kapasitas kepemimpinan dan profesionalisme dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang ada.
Fraksi PPP berharap seluruh rekomendasi DPRD dapat segera ditindaklanjuti secara konkret oleh pemerintah daerah, sehingga memberikan dampak nyata bagi masyarakat Bondowoso.
(Eko,Tp)
