RIOKASYTERWANDRA, S.Sos, MM Kasatpol PP, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kuantan Singingi

Dody Fitrawan, S.A.P,. M.M Plt. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kabupaten Kuantan Singingi

Dinsos Tolitoli Tindaklanjuti Keluhan Warga soal Data Bansos di Desa Bilo

- Penulis

Jumat, 10 April 2026 - 02:22

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Tolitoli, //Tintapos.com// – Warga Desa Bilo, Kecamatan Ogodeide, Kabupaten Tolitoli, menyampaikan keluhan terkait ketidaktepatan data penerima bantuan sosial (bansos). Sejumlah warga menilai masih terdapat penerima yang tidak memenuhi kriteria, termasuk nama warga yang telah meninggal dunia atau pindah domisili, sementara warga kurang mampu belum terdata.

Menanggapi hal tersebut, Dinas Sosial Kabupaten Tolitoli menggelar kegiatan edukasi dan pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) pada Rabu (8/4/2026) di Desa Bilo. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan akurasi data sebagai dasar penyaluran bansos.

Kegiatan diikuti oleh aparat desa dan masyarakat, baik penerima bantuan, warga yang belum menerima, maupun yang bantuannya telah dihentikan. Pelaksanaan kegiatan juga bertepatan dengan Musyawarah Desa (Musdes) sebagai forum pengusulan dan pembaruan data penerima bantuan.

Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Tolitoli, Tri Wahyudi, menjelaskan bahwa pengusulan bansos harus melalui mekanisme Musdes yang dilengkapi dengan dokumen pendukung. Data tersebut kemudian diinput melalui sistem yang telah ditetapkan.

Baca Juga:  Perusahaan Manajemen Olahraga Korea Selatan Bidik Potensi Sport Tourism di Banyuwangi

Ia menegaskan bahwa DTSEN menjadi acuan utama dalam penentuan penerima bansos. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat dalam memastikan keakuratan data dinilai sangat penting agar bantuan tidak salah sasaran.

Penyuluh Sosial Ahli Muda Dinas Sosial Kabupaten Tolitoli, Arifuddin Biki, turut memaparkan mekanisme pembaruan data kepada peserta. Sementara itu, perwakilan Program Keluarga Harapan (PKH) dari Kementerian Sosial Republik Indonesia menjelaskan hak dan kewajiban penerima bantuan.

Dalam sesi diskusi, warga menyampaikan berbagai persoalan terkait data bansos. Dinas Sosial kemudian melakukan penelusuran awal terhadap data yang dipermasalahkan serta menjelaskan bahwa penentuan penerima menggunakan basis data yang diolah oleh Badan Pusat Statistik.

Dinas Sosial Kabupaten Tolitoli menegaskan pentingnya kerja sama antara pemerintah dan masyarakat dalam memperbaiki data bansos. Dengan data yang akurat, penyaluran bantuan diharapkan dapat tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.

Berita Terkait

Wujudkan Pelayanan Presisi, Astamaops Kapolri Komjen Pol M Fadli Imran Tinjauan Polda Sulut
Kajati Sumbar Terima Kunjungan Silaturahmi Rektor UNP, Perkuat Sinergi Hukum dan Pendidikan
Tim UAR Jakarta Utara Santuni Pengungsi UNHCR Jakarta, Wujud Kepedulian Sesama
KETUA UMUM GANISA: Mengajak Seluruh Masyarakat Indonesia Peduli Generasi Penerus Bangsa Bersama kita Wujudkan Indonesia Emas
BAZNAS Kota Padang Buka Program Bantuan Penyelesaian Tugas Akhir bagi Mahasiswa
Aktivitas PETI Menggunakan Alat Berat di Kelurahan Muara Lembu, diduga Milik Rauf Tak Tersentu Hukum, APH Diminta Tindak Tegas..
Membongkar Skandal Pajak ‘Siluman’ BPKAD Kota Bima: Diduga Jadi Modus Amankan Mafia Tanah Reklamasi Amahami!.p
Berita ini 5 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 23 Juli 2026 - 11:33

Wujudkan Pelayanan Presisi, Astamaops Kapolri Komjen Pol M Fadli Imran Tinjauan Polda Sulut

Kamis, 23 Juli 2026 - 08:06

Tim UAR Jakarta Utara Santuni Pengungsi UNHCR Jakarta, Wujud Kepedulian Sesama

Rabu, 22 Juli 2026 - 07:55

KETUA UMUM GANISA: Mengajak Seluruh Masyarakat Indonesia Peduli Generasi Penerus Bangsa Bersama kita Wujudkan Indonesia Emas

Rabu, 22 Juli 2026 - 07:53

BAZNAS Kota Padang Buka Program Bantuan Penyelesaian Tugas Akhir bagi Mahasiswa

Selasa, 21 Juli 2026 - 13:03

Aktivitas PETI Menggunakan Alat Berat di Kelurahan Muara Lembu, diduga Milik Rauf Tak Tersentu Hukum, APH Diminta Tindak Tegas..

Minggu, 19 Juli 2026 - 13:40

Membongkar Skandal Pajak ‘Siluman’ BPKAD Kota Bima: Diduga Jadi Modus Amankan Mafia Tanah Reklamasi Amahami!.p

Sabtu, 18 Juli 2026 - 16:57

Jumat, 17 Juli 2026 - 12:43

LPPK-NTB AKSI DI BRI CABANG BIMA: TOLAK PRAKTIK ASURANSI YANG TAK BERDASAR HUKUM DAN MERUGIKAN MASYARAKAT ,HANYA MENGUNTUNGKAN BANK

Berita Terbaru